 |
| Jokowi Saat Menjajakan Indonesia |
Spesial Redaksi| Mediaoposisi.com- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendesak sejumlah proyek dibangun menggunakan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Artinya, proyek tersebut dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias Negara menyerahkan proyek tersebut kepada investor swasta..
Skema PINA sendiri dilakukan dengan cara penyertaan saham kepada pihak swasta yang mau mengerjakan proyek infrastruktur dengan dukungan lembaga-lembaga keuangan yang memiliki dana jangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun.
Tak hanya itu, investor asing juga bisa berpartisipasi lebih dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyertakan modal mereka untuk mengingkatkan keuntungan yang mereka dapatkan kelak.
 |
| Bambang Brodjonegoro |
Tentu,konsep sarat ide kapitalis ini disambut positif oleh investor asing yang mengincar kue proyek infrastruktur rezim Jokowi. Hal ini diakui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas,Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan investor asing senang dengan PINA tersebut karena peluang investor asing untuk menancapkan pengaruhnya di Indonesia terbuka lebar.
"Kalau saya bicara kepada investor asing mereka tunggu di Indonesia. Mereka menjadi investor equity, enggak hanya investor surat utang atau bond," ujar Bambang dikutip dari detikFinance, Jakarta, Minggu (3/9).
Bambang menambahkan, terdapat 7 proyek infrastruktur yang didesak menggunakan skema. "Kami targetkan 7 lagi, jadi ada 10 tahun ini," kata Bambang.
 |
| PINA Center |
Keberadaan PINA Center dibentuk sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 tahun 2017 mengenai Program Strategis Nasional mendapatkan tugas mengkoordinasikan pembiayaan investasi non anggaran pemerintah dan berfungsi melaksanakan kegiatan fasilitasi creative financing untuk proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, membantu pemilik proyek baik pihak swasta maupun BUMN dan investor mendapatkan solusi dan percepatan proses tercapainya kesepakatan.
"Sesuai perintah Presiden agar bekerja cepat, kami berupaya keras untuk memfasilitasi berbagai hal di PINA Center termasuk de-bottlenecking hambatan dan isu terkait pembiayaan ekuitas non anggaran pemerintah untuk mempercepat terjadinya financial closed," jelas Bambang.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.
"Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN)," katanya saat pidato dalam acara Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jumat, 17 Februari 2017.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendesak pembangunan dalam era kepemimpinannya untuk membuka seluas luasnya kesempatan kepada pihak swasta untuk berinvestasi. Artinya pemerintah tidak akan menanggung pembangunan infrastruktur secara keseluruhan.
 |
| Pembangunan Infrastruktur |
“Saya sudah tugaskan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk pembiayaan infrastruktur dari non APBN. Mendorong peran swasta pertama, mendorong dana pensiun dan dana yang lain, sehingga semuanya tidak tergantung pada APBN,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (09/11).
Dalam acara yang dihadiri ratusan investor swasta tersebut, Presiden menjajakan 3 penawaran kepada investor dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pertama skema sekuritisasi, yaitu menjual aset kepada swasta guna memperoleh suntikan modal kembali untuk membangun infrastruktur yang lain.
Kedua, skema konsesi, yaitu pem pengelolaan aset infrastruktur umum oleh swasta. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kue kepada sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur publik yang merupakan kewajiban dari pemerintah, seperti bandar udara dan pelabuhan.
“Silakan yang mau masuk, baik yang berupa pelabuhan, berupa airport, silakan, skema seperti ini yang akan terus kita kembangkan. Beberapa pelabuhan sudah dilepas Kementerian Perhubungan untuk ditawarkan, peluang seperti ini yang terus kita tawarkan,” jelas Jokowi.
Kebijakan ini ditengari karena APBN tidak mencukupi untuk memneuhi syahwat pembangunan yang gila gilaan. Hal ini diakui oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Wanita yang diisukan berkaitan dengan skandal Century tersebut mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak memadai untuk pembangunan infrastruktur.
"PUPR merupakan salah satu kementerian yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, belanja modalnya mendekati Rp 100 triliun selama tahun 2016, dan di 2017 sebesar Rp 101 triliun, dan Rp 104 triliun di 2018 (RAPBN)," papar Sri Mulyani,Selasa (4/4).
Diungkapkannya, meski sudah sangat besar dibandingkan anggaran rezim sebelumnya, anggaran infrastruktur tersebut masih jauh dari kata cukup jika mengacu pada RPJM yang sudah dibuat.
"Ini masih kurang dibandingkan kebutuhan. Tapi kami tidak hanya melalui kementerian lembaga dalam menyalurkan anggaran infrastruktur. Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk bisa alokasikan anggaran berdasarkan karakteristik itu sendiri," imbuhnya.
Sekilas,nampak hal ini memiliki dampak positif untuk pembangunan Indonesia. Namun, timbul pertanyaan mengapa pemerintah enggan mengoptimalkan pemasukan dari pengolahan SDA untuk membiayai infrastruktur ?
Bukankah Negara berkewajiban melayani masyarakat termasuk dalam penyediaan infrastruktur yang memadai ? [MO]
sumber : berbagai sumber
