 |
| Tingginya Pajak |
JOGJAKARTA, Media Oposisi- Melihat kebijakan negara yang semakin nyata menaikan pajak dan terus menggenjot pandapatan dengan memeras uang rakyat. Indonesia ini sedang sakit, betapa tidak pola kebijakan fiskal dalam pengaturan pendapatan serta pengeluaran negara hanya ditekankan dari sektor pajak rakyat. Parahnya rakyat kecil yang terus disasar sementara pajak korporasi dan para konglomerat banyak yang macet. Menuai tanggapam dari berbagai kalangan termasuk dari Okky Aktivis Lembanga Dakwah Kampus di Jogjakarta.
" Negara Ini sakit" Ujar Okky Saat dihubungi jurnalis mediaoposisi.com. Seraya mengungkapkan kegusaranya.
"Pemerintah sedang tidak sehat alias negara ini sakit. Indonesia negeri kaya akan sumber daya alam malah diserahkan kepada asing yang pajaknya tidak dibayarkan. Logika parahnya malah pajak yang diseriusi, sementara potensi kekayaanya di biarkan dirampok Asing dan Aseng. Harusnya Indonesia serius dalam mengurusi Sumber daya yang ada di negeri ini, bukan sibuk ngurusin kantong pajak, Ujar Ketua Badan Exsekutif Lembaga Dakwah Kampus Se-Jogjakarta tersebut.
Pajak merupakan instrumen dalam negara menganut sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan wewenang swasta berperan sebesar-besarnya semantara negara dipinggirkan. Kekuasaan korporasi diatas kekuasaan negara, negara hanya menjadi pelayan para pemilik modal. Menurut Okky hal itu isalah satu kebijakan yang menandakan tidak cinta Indonesia.
 |
| Okky Pemuda Aktivis Lembaga Dakwah Jogjakarta [Mo] |
"Bagi BKLDK jika memperlihatkan pihak yang menjual Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada korporasi Asing adalah orang pintar tapi bodoh. Bodoh karena menjadi antek Asing dan Aseng demi mendapatkan sekecil harta yang nanti akan habis, bahkan tidak bisa dibawa mati, tambah Okky.
Tingginya pajak yang terus ditarget oleh penguasa hari justru menyasar rakyat kecil. Padahal kalau negeri ini dikelola dengan baik maka kesulitan bisa diatasi, sayangnya sistem yang ditrapkan membauat pailit serta defisif. Ditambah dengan kebijakan Presiden menargetkan pembangunan infrastruktur dari pada pembangunan Sumber Daya Manusia
Tokoh pemuda Jogja itu pun menambahkan:
"Sumber Daya Alam yang dimiliki Indonesia itu adalah sirkulasi kehidupan negeri ini untuk bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran. Pemerintah harus mengetahui terlebih dahulu mana yang sedang dibutuhkan Indonesia.
Apakah Pembangunan atau yang lain ? Harus bisa memprioritaskan hal-hal yang dinilai darurat. Jikalau pembangunan memang mendesak, maka harus ditinjau dari mana dana yang didapatkan. Jika ternyata dari pajak, maka itu sebuah blunder yang dihalalkan. Karena pembangunan yang digeliatkan justru membuat ketimpangan ekonomi ditengah masyarakat, bahkan hingga melesukan daya beli masyarakat. [Mo/bp]
