Oleh: Aminudin S - Direktur Lembaga Analisis Ekonomi dan Politik (LANSKAP)
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, tren penurunan daya beli yang saat ini menjadi polemik terjadi karena adanya tren penurunan angka serapan tenaga kerja formal. "Padahal setiap tahun itu masuk kurang lebih sekitar 2 juta lebih angkatan kerja yang masuk ke bursa kerja. Jadi kami melihat bahwa kelas menengah bawah itu betul-betul drop banget," tambahnya. (https://app.kompas.com/amp/ekonomi/read/2017/08/06/135203526/apindo--daya-beli-masyarakat-turun-karena-serapan-tenaga-kerja-susut)
Jika melihat data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan periode serapan tenaga kerja formal dari tahun 2010 hingga 2016 hanya 850.000 orang per tahun, itu artinya terjadi backlog antara serapan tenaga kerja dan angkatan kerja setiap tahunnya berdampak pada penurunan daya beli. Maka pernyataan Hariyadi Sukamdani memang menjadi relevan.
Dimana fakta penurunan daya beli tersebut pun sangat terasa di lapangan. Berbagai pengusaha dari kalangan ritel pun banyak yang mengeluhkan hal sama. Bahkan pada momen lebaran kemarin pun omzet mereka mengalami penurunan dibanding tahun kemarin. “Penjualan retail yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi menurun tajam menjadi 4,6% sampai dengan Mei dibandingkan rata rata pertumbuhan kuartal II-2016 sebesar 9,5%,” kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. (http://duta.co/sinyal-daya-beli-turun-penjualan-industri-retail-anjlok-46/)
Fakta ini jelas sangat mengkhawatirkan mengingat konsumsi merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini pun menjadi kesempatan bagi industri retail di Indonesia untuk dapat berkembang pesat. Hanya saja, keadaan sebaliknya justru dirasakan oleh industri retail di Indonesia. Penjualan retail hingga akhir Mei pun tercatat anjlok dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan demikian ini menjawab polemik seputar kecemasan terhadap penurunan daya beli masyarakat. Dan tentu saja menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mencari solusi menggenjot daya beli masyarakat tersebut. Pemerintah pun harus mampu menjelaskan secara logis mengapa penambahan hutang untuk pembangunan infrastruktur belum memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan daya beli sebagai bukti peningkatan ekonomi masyarakat. [IJM]
