Umatuna.com, JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menyatakan akan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut persoalan umat meski telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Minggu, 25 Juni 2017 lalu.
Juru bicara GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan, pihaknya akan tetap kritis meski telah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pernyataan Kapitra menjawab harapan sejumlah pihak agar gerakan moral yang digagas para ulama ini tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut persoalan ummat.
"Tetap kritis itu jelas. Itu pilihan individu. Kita tak akan tergantung dengan pemerintah," kata Kapitra saat berbincang dengan SINDOnews, Selasa (27/6/2017).
Kapitra menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi merupakan inisiatif dari GNPF MUI. Pertemuan itu, lanjut Kapitra, telah digagas sejak lama.
Kapitra mengapresiasi Presiden yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan GNPF MUI. Dia berharap, pertemuan pada Hari Raya Idul Fitri lalu itu bisa memecah kebuntuan komunikasi antara pemerintah dan ulama.
"Kita ingin berdialog memecah kebuntuan dan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama," kata Kapitra. (sindonews)
Juru bicara GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan, pihaknya akan tetap kritis meski telah bertemu dengan Presiden Jokowi. Pernyataan Kapitra menjawab harapan sejumlah pihak agar gerakan moral yang digagas para ulama ini tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut persoalan ummat.
"Tetap kritis itu jelas. Itu pilihan individu. Kita tak akan tergantung dengan pemerintah," kata Kapitra saat berbincang dengan SINDOnews, Selasa (27/6/2017).
Kapitra menegaskan, pertemuan dengan Presiden Jokowi merupakan inisiatif dari GNPF MUI. Pertemuan itu, lanjut Kapitra, telah digagas sejak lama.
Kapitra mengapresiasi Presiden yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan GNPF MUI. Dia berharap, pertemuan pada Hari Raya Idul Fitri lalu itu bisa memecah kebuntuan komunikasi antara pemerintah dan ulama.
"Kita ingin berdialog memecah kebuntuan dan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama," kata Kapitra. (sindonews)