 |
| Presiden Jokowi |
Mediaoposisi.com-Kritik bukanlah barang baru dalam hal pemerintahan dan kekuasaan. Demokratisasi menuntut check and balance agar terhindar dari sikap otoritarian. Kritik rakyat kepada pemerintahan memang ditanggapi berbeda-beda. Ada yang disuka, ada pula yang dicela. Semua bergantung selera penguasa yang memerintah.
Kritikan kritis pada kebijakan publik dan keputusan politik bukanlah tindakan amoral. Justru suara dari bawah menunjukan bahwa pemerintahan perlu diarahkan ke jalur yang benar. Jargon ringht man on the right track agar bisa terwujud nyata. Jangan sampai abuse of power.
Terkait model kritik rakyat kepada penguasa, serta sebaliknya sikap penguasa kepada rakyatnya, jurnalis mediaoposisi.com (MO) mewawancarai Hanif Kristianto (HK). Kamis (14/09/2017) Hanif mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp.
“Komposisi distribusi politik Indonesia saat ini cenderung menganut model elitis. Hal ini diasumsikan bahwa kekuasaan selalu berkonsentrasi pada tangan minoritas kecil yang disebut elite. Tak ubahnya seperti ada majikan dan bawahan,”ungkapnya membuka percakapan.
Hanif menambahkan, kondisi semacam ini jika dibiarkan yang terjadi adalah suara kritik dianggap mengganggu jalannya pemerintahan. Disamping itu harus disadari bahwa pemerintahan itu dijalankan oleh manusia yang juga terbatas. Potensi kesalahan dan kekeliruan hal yang wajar, sehingga rakyat perlu melakukan masukan. Jangan sampai pemerintah dianggap anti kritik massa.
“Karenanya, wajar rakyat sebagai konstituen mencoba menagih janji jika penguasa lupa. Jadi jangan marah atau memenjarakan rakyatnya sendiri hanya dianggap sebagai ujaran kebencian. Tidak, itu. Kritikan agar tidak masuk pada ujaran kebencian maka rakyat harus memiliki rambu-rambu. Tujuannya jelas, memberikan kritik yang membangun dan solutif,”tambah Hanif.
Beberapa kode etik dalam melakukan kritik di antaranya:
1) Menyampaikan data dan fakta yang jelas untuk menghidari fake and hoax.
2) Menyampaiakan gagasan argumentatif dengan menunjukan kesalahan kebijakan yang berpotensi menyengsarakan rakyat.
3) Orang atau kelompok yang menyampaikan kritik menghindari sikap arogan dengan berkata santun, jujur, lugas, dan tegas. Serta menghidari beragam oportunis atau kepentingan materi.
4) Kritik juga memperhatikan kaidah agama dan moral manusia. Hindari fitnah dan pembunuhan karakter pribadi seseorang. Karena kritik lebih ditiikberatkan pada kibijakan publik, bukan personal.
5) Penyampaian kritik bisa menggunakan semua lini massa. Media massa, daring, dan sosial sarana efektif agar sampai kepada penguasa. Jangan mempersulit diri dengan harus bertemu dua mata. Model protokoler cenderung mempersulit rakyat untuk bertemu penguasa.
 |
| Hanif Kristianto |
“Bagi penguasa dan pejabat pemerintah harus dipahami bahwa duduk di kekuasaan tidak pernah sepi dari kritik. Mengingat penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya. Berlapang dada dan bersikap ksatria menerima kritik menunjukan kedewasaan politik. Karena pada dasarnya rakyatlah pemilik kekuasaan sesungguhnya. Seseorang tidak bisa duduk di kursi kekuasaan jika rakyat tak merestuinya,”pungkas Hanif.[MO]
