Dalam pertemuan tertutup itu Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negera Pratikno dan Mentri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Sedangkan dari GNPF hadir Wakil Ketua GNPF KH Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).
Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuan GNPF MUI dengan Presiden RI Joko Widodo kemarin, membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kebangsaan dan umat. Terutama perihal ketidakjelasan hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam, serta penyelesaiannya.
"Di antaranya, penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath, hanya sebatas janji tanpa realisasi dan status hukumnya tidak jelas," kata Bachtiar melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (26/6).
Selain itu, lanjut Bachtiar, dibahas pula penyelesaian kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab yang juga Ketua Dewan Pembina GNPF, yang hingga kini tidak ada kejelasan. Dia menyatakan, dengan adanya pertemuan tersebut, GNPF akan terus berupaya dan mencari solusi strategis.
Bachtiar menginginkan, Habib Rizieq dapat kembali ke Indonesia dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif. Bachtiar juga menyebut, kini Menkopolhukam Wiranto siap menjadi wadah penampung aspirasi dari GNPF.
"Lalu kami bertemu Menko Polhukam, yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung," kata KH Bachtiar Nasir.
GNPF mengharapkan dari pertemuan tersebut dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan. (republika)
