Mediaoposisi.com-“Alfallaahu sayyidul bilaadi wa maalikuhu-l-haqiiqi.” Pepatah Arab ini dalam arti bebasnya adalah seorang petani merupakan tuan dari sebuah Negara dan pemilik wilayah yang sesungguhnya.
Ungkapan ini menunjukkan seberapa penting dan mulianya profesi seorang petani disana. Dan pula betapa pentingnya lahan pertanian dalam pandangan Islam.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, saat ini luas lahan jagung di Kabupaten bandung mencapai 10.000-15.000 hektar per tahun.
"Produktivitasnya mencapai rata-rata tujuh ton per hektar, sehingga produksi per tahun bisa mencapai 70.000-105.000 ton," katanya.
Selanjutnya Tisna dan pihaknya akan menyalurkan bantuan bibit untuk luas tanam sekitar 10.000 hektar. Dengan kebutuhan rata-rata 15 kilogram per hektar, maka bantuan bibit yang disalurkan diperkirakan mencapai 150 ton, Minggu 23/5/2019
Namun tidak demikian pandangan Perum Bulog yang mengatakan bahwa saat ini sudah ada 73 ribu ton jagung impor brazil yang april kemarin masuk ke dalam negeri.
Jagung tersebut merupakan bagian dari izin impor sebanyak 150 ribu ton yang diberikan awal tahun 2019 ini. Ironis memang, disisi lain ingin meningkatkan produktivitas, tapi kenyataan malah menghancurkan produk itu sendiri.
Dukungan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) yang sangat minim dari pemerintah menyebabkan potensi pertanian daerah menjadi terkendala dan tidak maksimal.
Dilansir dari laman berita yang sama Pemerintah Kabupaten Bandung tepatnya di Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, memiliki target menjadi gerbang produk pertanian jagung.
Demi mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai gerbang Jawa Barat, petani jagung di sana siap memberikan hibah lahan seluas lima hektar untuk dijadikan tempat proses pengeringan.
Di desa tersebut terdapat gudang yang menampung jagung dari sejumlah daerah, terutama wilayah priangan timur.
Namun dibutuhkan sarana pendukung berupa tempat pengeringan. Penjemuran di terik matahari langsung tersebut sangat lah berguna untuk menjadikan bibit jagung yang berkualitas.
Walaupun sudah difasilitasi pemerintah alat untuk pengeringan jagung, akan tetapi hasilnya tidak sama dg pengeringan langsung. Karena bagi petani untuk mengeringkan jagung itu harus ada tempat khusus.
Oleh sebab itu, Pemerintah dalam hal ini kurang peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan utama petani sehingga saprotan dari pemerintah seperti tidak digunakan secara maksimal oleh petani.
Namun Semestinya pemerintahlah yang mengupayakan pengadaan lahan untuk sentra pengeringan jagung, bukan hanya membantu dari aspek perijinan semata.
Karena sarana dan prasarana yang memadai ini akan mendukung pertumbuhan industri pertanian dengan baik.
Hal ini mulai dari tersedianya bahan baku industri pertanian, yakni bahan-bahan pertanian yang memadai dan harga yang layak, jaminan harga yang wajar dan menguntungkan serta berjalannya mekanisme pasar secara transparan serta tidak ada distorsi yang disebabkan oleh adanya kebijakan yang memihak.
Beberapa hal lainnya yang diperlukan agar industri pertanian dapat tumbuh baik yaitu dengan adanya prasarana jalan, pasar dan lembaga-lembaga pendukung lainnya seperti lembaga penyuluhan pertanian serta lembaga keuangan yang menyediakan modal bagi usaha sektor industri pertanian.
Islam mampu menggambarkan dengan rinci tentang bagaimana negara membangun dan menyediakan infrastruktur pertanian yang terintegrasi sekaligus tepat guna dan tepat sasaran.
Dan semua ini erat kaitannya dengan pembahasan dari segi politik pertanian dalam Islam.
Negara mampu mengembangkan Intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berbagai cara sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan dan dapat menambah luas lahan pertanian yang dapat ditanami atau seperti dipergunakan untuk pengeringan alami jagung.
Intensifikasi ini ditempuh dengan jalan penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih baik seperti bibit unggul, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.
Untuk itu kebijakan subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian dapat dilakukan. Hal lain yang dapat dilakukan dengan jalan menyebarluaskan teknik-teknik modern yang lebih efisien dikalangan petani.
Dalam rangka intensifikasi ini juga, negara harus menyediakan modal yang diperlukan bagi yang tidak mampu.
Penyediaan modal tersebut menurut pandangan Islam adalah dengan jalan pemberian harta oleh negara (hibah) kepada individu yang tidak mampu agar mereka dapat mengolah lahan yang dimilikinya.
Pemberian ini tidak dilakukan dengan jalan hutang, tetapi semata-mata pemberian cuma-cuma untuk keperluan produksi pertanian. Dengan cara ini petani-petani yang tidak mampu tidak akan terbebani untuk mengembalikan hutang.
Dengan demikian produksi pertanian mereka benar-benar dapat digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok mereka.
Ekstensifikasi pertanian dilakukan untuk meningkatkan luasan lahan pertanian yang diolah. Untuk itu negara akan menerapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian yang diolah.
Beberapa kebijakan tersebut adalah bahwa negara akanmenjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati.
Negara akan mendorong agar masyarakat menghidupkan tanah mati dengan jalan mengolahnya, memagarinya serta memanfaatkannya untuk keperluan hidup mereka.
Selain itu negara akan memberikan tanah secara gratis kepada siapa saja yang mampu dan mau bertani namun tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan pertanian yang sempit.
Bahkan negara akan memaksa kepada siapa saja yang memiliki lahan pertanian agar mereka mengolahnya.
Politik pertanian ini dapat dijalankan dalam sistem ekonomi Islam dan kebijakan ini saling berkaitan dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan di bidang industri, perdagangan, jasa, pertanahan dan lain sebagainya.
Semuanya adalah bagian integral yang saling berhubungan erat. Karena itu ketika Islam berbicara tentang politik pertanian, politik perindustrian, politik pertanahan, politik perburuhan, politik perdagangan –baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri-semuanya dibahas dalam satu kesatuan yang berhubungan erat.
Semua bidang tersebut dalam perspektif Islam diarahkan kepada upaya mewujudkan tercapainya tujuan politik ekonomi menurut Sistem Ekonomi Islam.
Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka.
Politik pertanian yang dijalankan oleh negara Islam dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang pertanian.
Menurut Sistem Ekonomi Islam ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan pemerintah dalam bidang pertanian baik sektor produksi primer, pengolahan hasil pertanian, maupun perdagangan dan jasa pertanian.
Dibawah ini akan dipaparkan beberapa kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan terpenuhinya tujuan politik ekonomi Islam.
Karenanya adalah suatu keharusan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor kehidupan lainnya.
Islam sebagai sebuah prinsip ideologi telah menjadikan bahwa pertanian adalah bagian integral dari persoalan manusia yang harus dipecahkan dan diatur dengan sebaik-baiknya sebagaimana sektor lainnya.
Untuk itulah Islam ketika membahas pertanian maka ia dibahas sebagai bagian integral dari dari berbagai bidang kehidupan lainnya.
Dan yang lebih penting lagi bahwa pembahasan Islam tentang politik pertanian diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok manusia dan upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan.[MO/ad]
