 |
| Gambar: Ilustrasi |
Oleh: Anisa Rahmi Tania
(Aktivis Muslimah Jakarta Utara)
Mediaoposisi.com-Dua pekan setelah pemilu berlangsung, suasana panas masih terasa. Terlebih di sosial media. Buka-bukaan soal kecurangan-kecurangan pemilu begitu santer terdengar. Rakyat sepertinya sudah begitu murka dan dendam kesumat pada KPU dan pihak-pihak yang disinyalir melakukan upaya kecurangan untuk memenangkan Paslon no.1.
Rakyat, baik barisan pemuda, ulama, hingga emak-emak sudah sangat geram terhadap segala bentuk kejanggalan dalam proses situng KPU. Kesalahan input yang berulang dan terjadi di banyak TPS sudah nyata menampakkan kecurangan tersebut.
Kemuakkan rakyat ini diprediksi bisa menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Tinggal menunggu komando maka mereka semua siap untuk turun dan melakukan aksi besar-besaran.
Hal ini senada dengan yang dinyatakan politisi Partai Amanat Nasional, Amien Rais. Ia mengatakan, akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemukan kecurangan dalam pilpres 2019. “Kalau kami memiliki bukti adanya kecurangan sistematis dan massif, saya akan mengerahkan massa untuk turun ke jalan, katakanlah Monas dan menggelar people power,” ujarnya. (tempo.co)
Bahkan wacana yang sebelumnya dicetuskan Amien Rais tersebut, telah menyeret caleg PAN, Eggi Sudjana. Ia dilaporkan kepada pihak yang berwenang oleh politisi PDIP Dewi Ambarwati Tanjung setelah berpidato yang membahas seruan people power pada Rabu, (17/4/2019) lalu. Ia menilai pernyataan itu merugikan dan bisa memecah belah bangsa Indonesia. (Tribunnews.com)
Menyoroti hal tersebut, ada hal yang seharusnya menjadi perhatian ulama dan umat. kita semestinya mengambil pelajaran dengan bijak. People power, sebagaimana yang telah terjadi pada tahun 1997 untuk meruntuhkan Orde Baru, nyatanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap nasib bangsa ini. Bangsa besar ini tetap berada di ketiak negara adidaya. Alamnya habis dijarah orang asing.
Rakyatnya miskin dan harus puas hanya dengan menjadi buruh di negeri sendiri. Itukah yang diharapkan setelah gerakan people power kembali diserukan? Tentu tidak.
People power pada dasarnya adalah aksi reaktif rakyat atas tindakan penguasa. Gerakan tersebut hanya bersifat emosional, tidak berlandaskan pada visi dan misi yang jelas. Sehingga setelah kekuasan sebelumnya lengser, umat merasa cukup tanpa merasa perlu mengevaluasi dan membenahi sistem yang dijalankan. Akhirnya apa yang tampak di depan mata kita hari ini, itulah buah dari akar masalah sebenarnya.
Untuk menjawab keresahan umat terhadap segala bentuk kedzaliman hari ini, segala bentuk penindasan dan kesengsaraan hari ini, bukan dengan people power tetapi dengan metode yang telah dicontohkan oleh suri teladan seluruh umat, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam.
Saat beliau telah mempunyai cukup banyak pengikut, beliau tak henti berdakwah. Akan tetapi kondisi para pengikut beliau, kaum muslim, saat itu begitu terdzalimi, tertindas tak henti diintimidasi dan ditekan sekuat mungkin untuk membuat mereka menghentikan roda dakwahnya. Untuk menghentikan segala tindakan dan tekanan tersebut, Rasulullah melakukan thalabun nushrah, yakni meminta pertolongan kepada kelompok atau siapa saja yang mempunyai kekuatan supaya bisa menjadi pelindung atas kaum muslimin dan dakwah Islam.
Rasulullah pernah mendatangi Bani Tsaqif di Taif, Bani Hanifah, Bani Kalb, Bani Amir bin Sha’ sha’ah, dan sejumlah kabilah lainnya. Namun, ternyata semua menolak permintaan Rasulullah. Hingga akhirnya, Allah memberikan pertolongan-Nya melalui suku Aus dan Khajraz di Madinah.
Upaya Rasulullah tersebut yang seharusnya diteladani oleh umat hari ini. Karena, langkah ini (Thalabun Nushrah) konsisten beliau lakukan, bagaimana pun risikonya. Meskipun terjadi penolakan, baik secara manusiawi maupun tidak, beliau dengan konsisiten menghadapinya. Artinya, langkah ini tidak pernah beliau tinggalkan.
Demikianlah langkah yang tepat untuk menjawab keresahan umat. Terlebih, people power pada akhirnya hanya akan menciptakan instabilitas dalam negeri yang mudah disetir oknum-oknum bayaran. Bahkan, bisa mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat. Sehingga, sekali lagi, cara hakiki untuk menjawab keresahan umat hanyalah dengan thalabun nushrah.
Tentu, metode yang dicontohkan Rasulullah tersebut harus diiringi dengan mempersiapkan umat agar meyakini dan menerima sistem Islam, baik sistem pemerintahannya, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum, maupun politik dalam dan luar negerinya. Sebab, kekuatan negara dan pemerintahan dalam pandangan Islam terletak pada umat.
Karena faktanya, negara adalah entitas teknis yang mengimplementasikan seluruh konsepsi, standarisasi, dan keyakinan yang diterima oleh umat. Karena itu, penerimaan umat terhadap konsepsi, standarisasi, dan keyakinan Islam tersebut merupakan pilar dasar bagi tegaknya sistem Islam. Begitu juga sebaliknya.
Dengan demikian, jelas sekali, langkah yang harus diambil untuk memberikan solusi terhadap keresahan umat bukanlah people power atau revolusi rakyat, melainkan upaya sungguh-sungguh dan sistematik membangun sistem yang dibangun berdasarkan kekuatan umat. Melalui keyakinan, dukungan dan implementasi mereka terhadap sistem tersebut. Adapun proses perubahannya dari sistem kufur ke sistem Islam hanya dilakukan melalui thalab an-nushrah, bukan dengan cara yang lain. Wallahu’alam Bishawab. [MO/ms]
