 |
| Gambar: Ilustrasi |
Oleh : Mila Ummu Tsabita
(Pegiat Komunitas Muslimah Lit-Taghyir)
Mediaoposisi.com-Viral soal pertemuan dua orang penting di negeri ini, Ustadz Abdul Somad (UAS) dan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, Kamis (11/4). Dukungan UAS ini diperkirakan bisa menggerus suara pemilih dari kubu 01. “Ini adalah energi sangat besar dan jumlah pemilih yang sangat besar yang akan dibawa UAS ke Prabowo,” kata Ferdinand Hutahaean, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN). (republika.co.id, 12/4).
Klaim ini ditolak kubu petahana hingga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai dukungan UAS tidak akan berpengaruh pada elektabilitas paslon nomor urut 02. UAS diakui adalah ulama yang mampu memengaruhi suara kepada para pengikutnya. Tetapi, hanya dalam konteks agama saja, dan bukan ranah politik, kata Ardian Sopa, Peneliti LSI Denny JA. (tirto.id, 12/4).
Sebelumnya, Nikkei Asian Review pada awal pekan ini mengulas bahwa Prabowo telah berhasil “memangkas” kekuatan petahana dalam hal merebut suara kaum milenial. Sikap ini kemungkinan karena terjadinya perubahan sikap yang lebih luas di kalangan generasi muda. Terutama, fenomena meningkatnya gerakan hijrah di kalangan milenial muslim. Prabowo mendapatkan “manfaat” dari kondisi ini. Dengan tajuknya “ Indonesia election: Has Jokowi lost his touch with millennial voters“, media ini mengatakan “Prabowo gains among young “born-again” muslims.“ (asia.nikkei.com, 10/4)
Kelompok milenial pada Pemilu 2019 memang memiliki peranan penting. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan mereka ada sekitar 40 persen dari pemilih. Sebagaimana analis Hasanudin Ali dari Alvara Research Center mengatakan, “Milenial membentuk kelompok usia terbesar di antara para pemilih. Mereka adalah orang-orang yang akan menentukan masa depan Indonesia.”
Survei bulan Maret lalu yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan persaingan ketat antara kedua kandidat di antara para pemilih milenial. Bagi mereka yang berusia antara 22 dan 30, kesenjangan antara peringkat persetujuan kandidat adalah 8,1 persen dan bagi mereka yang berusia antara 31 dan 40, adalah 6,9 persen. Bahkan, dalam survei yang sama ditemukan bahwa Prabowo memimpin di antara pemilih pemula, atau disebut juga Generasi Z. Toto Suryaningtyas, seorang peneliti di Litbang Kompas, mengatakan gerakan hijrah di kalangan milenial telah memainkan peran dalam erosi popularitas Jokowi. (eramuslim.com, 12/4).
Demokrasi dan politik identitas
Dalam sistem Demokrasi di negeri yang berpenduduk heterogen, “haram” mempolitisasi nilai agama, terutama Islam. Maka, lafaz ‘haram memilih pemimpin kafir” jelas akan kontroversial, kalau bisa tak boleh ada. Walaupun, faktanya di negara-negara demokrasi sah-sah saja menyentil soal agama kalau memang dibutuhkan. Cuma khusus untuk Indonesia, dikhawatirkan akan memecah belah bangsa, katanya. Apa benar? Entahlah. Yang jelas, terjungkalnya Ahok menjadi bukti ampuhnya lafaz itu.
Selain itu, sudah jamak diketahui Demokrasi-Sekuler memang nihil dan meminggirkan agama melainkan hanya dalam urusan privat. Di urusan publik, rakyatlah yang berhak mengatur urusan kehidupan. Sehingga, ada lembaga khusus sebagai fungsi legislasi tapi jangan bawa-bawa agama di sana. Diskursus soal formalisasi syariah (Islam) seolah “macet” pada tataran perda, kalau tak bisa dikatakan menemui jalan buntu.
Banyak alasan yang dikemukakan kelompok anti syariah. Salah satunya, takut nanti Indonesia jadi seperti Suriah. Hal ini menjadi PR para politikus muslim untuk mampu memaparkan kesalahan logika demikian. Apa benar kalau Indonesia menerapkan Islam, akan timbul masalah dengan non muslim, akan ada perang saudara dsb? Padahal, belum pernah satu masa pun di negeri ini yang menerapkan Islam kaffah (menyeluruh). Lalu, mana bukti akan terjadi “kekacauan”seperti yang dituduhkan.
Beberapa waktu lalu juga sempat jadi perdebatan soal isu khilafah yang ditujukan ke kubu 02, kemudian ditolak mentah-mentah. Kemudian, tersebarnya isu LGBT dilegalkan dan pelarangan adzan yang ditujukan ke kubu 01, juga dibantah habis-habisan. Bahkan, mengantarkan penyebar isunya ke ranah pidana. Semua perbincangan soal “syariah Islam” secara spesifik ke ranah urusan publik coba dihindari, agar tidak terkesan eksklusif. Harus inklusif, mewadahi semua pihak. Hindari politik identitas, itu yang tersurat dan tersirat dari beberapa debat dan kampanye, juga statement tokoh nasional.
Salah satunya reaksi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kampanye akbar 02 di GBK yang Beliau nilai tidak lazim dan tidak inklusif. "Penyelenggaraan kampanye nasional, tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'. Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim," tulis SBY dalam suratnya (7/4) yang dilansir banyak media. Apakah karena banyaknya atribut khas aksi umat Islam, seperti Panji Rasul, zikir, sholawatan, shalat subuh berjamaah, atau pekikan takbir? Bisa jadi.
Inilah fakta kekhawatiran terhadap politik identitas, padahal suara umat Islam sangat dibutuhkan. Terus aspirasi umat akan dikemanakan?
Fenomena kebangkitan Islam: Sulit Dicegah
Sangat disadari oleh para politikus bahwa mereka sangat membutuhkan suara umat Islam. Akhirnya mereka berusaha menarik figur tokoh di kalangan umat. Harapannya, bisa menarik gerbong “penuh” berisi pundi suara. Lihat bagaimana kubu 01 memasang KH. Ma’ruf Amin, sebagai cawapres. Atau kubu 02 yang “sempat” menarik UAS ke kubunya untuk dipasangkan dengan capres Prabowo. Walaupun akhirnya ditolak ulama karismatik ini, tetap saja kubu 02 intens mendekati para ulama. Sekali lagi, semua karena suara umat Islam itu penting! Ini sah saja dalam politik Demokrasi.
Umat Islam di Indonesia yang mayoritas, dan munculnya fenomena hijrahnya kaum milenial muslim yang juga cukup marak. Memberi warna tersendiri pada pemilu kali ini. Apalagi, jika mereka dari kalangan terdidik, juga “terpapar” tsaqofah Islam yang kental. Militansinya terhadap Islam tak bisa diragukan.
Mereka pun pasti punya ide atau aspirasi yang ingin diwujudkan, yaitu kehidupan ideal sesuai
nilai-nilai Islam. Yang masih suka ikut-ikutan pun sebenarnya cukup banyak, tapi jika figur yang
diikuti memberikan arahan yang rasional dan meyakinkan kalangan ini, maka tak bisa dipungkiri
dampaknya akan signifikan juga bagi kubu mana pun.
Justru yang sangat disayangkan kalau identitas Islam cuma menjadi stempel dan pencitraan agar bisa menaikkan elektabilitas paslon. Harusnya, pemikiran dan aturan Islam diakomodasi dan diadopsi, kemudian ditunjukkan sebagai solusi atas problem negeri. Karena, kalau pilpres dianggap sebagai sebuah “pertarungan” maka pertarungan politik pada dasarnya adalah membenturkan ide dan pemikiran. Harus ada formulasi ide yang diyakini para “petarung” sebagai yang terbaik untuk menata masyarakat.
Sistem Demokrasi-Sekuler meyakini Liberalisme atau kebebasan adalah nilai terbaik untuk mengatur masyarakat. Sedangkan yang menganut Sosialisme yakin bahwa kebersamaan adalah nilai terbaik untuk mengelola rakyat. Namun bagi Islam, kepatuhan pada hukum Allah adalah formula terbaik untuk menyejahterakan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim.
Makanya, mesti ada kejelasan identitas (liberal, sosialis, ataupun Islam) yang diperjuangkan. Politik tanpa identitas adalah politik yang sumir, penuh kekaburan. Bahkan, bisa jadi tanpa idealisme yang diperjuangkan. Lalu, apa sebenarnya yang mereka perjuangkan kalau bukan “ambisi” pribadinya. Ambisi jabatan, ambisi kekayaan, serta ambisi-ambisi pribadi yang lain secara otomatis menggantikan nilai-nilai ideologi, idealismenya.
Jadi, tak mengherankan kalau parpol dan situasi politik hari ini lebih banyak memunculkan para penjilat dan koruptor, ketimbang negarawan. Lebih mengkuawtirkan lagi, ketika para ulama cuma jadi cap stempel “kelakuan” maksiat mereka, ketika sama-sama duduk di kekuasaan. Na’udzubillah.
Sungguh meneduhkan sikap UAS yang tak mau “jabatan”. Karena, beliau akan sangat bisa bersuara lantang ketika sang penguasa melanggar aturan Islam. Tidak terbelenggu oleh posisi dan kepentingan. Ah, berapa banyak kita punya ulama yang seperti ini?
Tapi, kembali ke soal kebangkitan umat. Sinyal kebangkitan sudah semakin nyata dan tidak terbendung. Ini terjadi tidak hanya di tanah air. Lihatlah, tingkat kesadaran umat yang semakin baik. Penerapan dan kesungguhan bertahkim tidak lagi sebatas level pribadi, namun lebih luas, merambah level sosial, ekonomi, dan politik.
Banyak fakta yang sulit dibantah. Seperti fenomena hijrah, para hijaber, atau komunitas anti riba, sedikitnya mewakili kondisi ghirah (semangat) umat Islam terhadap dien yang mulia ini. Belum lagi survei-survei tentang meningkatnya kesadaran ini, salah satunya dari LSI terkait publik yang pro-NKRI bersyariah yaitu sekitar 13,2 persen (2018). Padahal pada tahun 2005 hanya sekitar 4,6 persen (geotimes.co.id, 23/7/2018).
Hal yang mestinya harus terus ditingkatkan, bukan diredam hanya sebatas ghirah (semangat) dan perasaan cinta agama, kemudian “dimanfaatkan” suaranya di setiap pemilu. Karena ibarat kanal, bisa saja jebol ketika umat akan menyadari “tipuan” dan pencitraan tersebut.
Sungguh, semua kondisi ini disengaja oleh penjaga Sistem Sekuler, kaum imperialis, dan anteknya di negeri-negeri muslim. Mereka berupaya secara masif untuk membendung persatuan umat dan segala bentuk perwujudan identitas Islam politik dengan memberikan stigma-stigma negatif. Mulai dari pelabelan kelompok radikal, anti kebhinekaan, anti NKRI, tidak inklusif, dan lainnya. Memunculkan phobia, dan bantahan yang justru menyenangkan para penyerang dan pihak anti Islam.
Lihat ketika salah satu capres membantah keras soal khilafah. Padahal jelas khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Jangan malah emosi, seolah tuduhan akan menegakkan ajaran Islam sebagai sesuatu yang menjijikan. Miris sebenarnya, kalau bantahan itu demi elektabilitas!
Sungguh umat Islam harus semakin sadar akan potensi mereka yang besar. Kesadaran politik mereka harus semakin tinggi dengan opini umum yang benar sehingga bisa mengikis sikap apatis dan pragmatis dalam aktivitas politik. Karena, Islam adalah agama sekaligus pandangan hidup yang sempurna. Islam adalah solusi juga asas segala hal.
Sistem politik Islam tidak didasarkan pada representasi sesuai garis etnis, ras, atau apapun yang dapat memicu perpecahan, permusuhan, dan persaingan demi kedudukan dan kekuasaan. Semua warga negara Khilafah, baik muslim maupun non muslim, menikmati hak kewarganegaraan yang sama. Baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang kehidupan lainnya. Sehingga, umat tidak boleh “puas” hanya dengan perubahan orang dan suhu politik yang akomodatif, apalagi hanya ditujukan untuk kepentingan sesaat. Perlu perubahan fundamental dan sistemik.
Dengan memahami keunggulan identitas Islam politik, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, cepat atau lambat akan mendorong umat merindukan tegaknya syariat Islam dan menuntut penerapannya secara formal. Tanpa bisa dibendung, dan ini bukan people power seperti yang dikhawatirkan. Ini gerakan karena kesadaran, bukan ikut-ikutan saja. Juga dibutuhkan keberanian para politikus muslim untuk unjuk ide bagaimana Islam mampu menjadi solusi bagi segala kerusakan.
Dampak diterapkannya sistem Kapitalis yang berasal dari para imperialis. Patahkan semua ketakutan dan kekhawatiran, tak perlu dipoles-poles, karena Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam bersabda: “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.” (HR. Al-Baihaqi). Jangan mau dibungkam para penjajah. Sungguh keberkahan akan diturunkan dari langit, dan penerapan Islam kaffah akan menjadi Rahmatan lil ‘alamin. Sebentar lagi, insha Allah. [MO/ms]
