Oleh : Ilham Imanul Azka
(Aktivis Media)
Mediaoposisi.com-Di Era kebebasan ini, kaum kapitalis mulai merumuskan percakapan jutaan penduduk dunia melalui industri-industri media.
Ternyata, mereka tidak hanya mengatur apa yang seharusnya dibicarakan dan seharusnya tidak dibicarakan, mereka juga mengatur bagaimana gaya hidup dan pilihan politik kita.
Agenda publik menjadi Agenda pengejawantahan agenda pemilik modal. Ruang publik disesaki oleh kepentingan Elite Global untuk melayani Syahwat Politik-Ekonomi mereka
Kerja media dioperasikan berdasarkan logika pasar. Padahal pasar adalah tempat jual beli, bukan tempat saling berevaluasi.
Akhirnya media hanya memproduksi informasi berdasarkan apa yang diinginkan pasar, bukan apa yang seharusnya publik ketahui.
Parahnya, Publik dimaknai sebagai konsumen sehingga selera konsumen yang diciptakan media di proyeksikan sebagai selera publik.
Pelayanan media kepada pembaca, pendengar dan penonton hanya berada pada koridor transaksi produsen dan konsumen dalam mekanisme jual-beli
Sehingga wajar media hanya memberikan informasi yang benar-benar dapat menghasilkan laba, meski informasi itu tidak dibutuhkan publik
Warga negara, dengan segala hak dasarnya, menjadi entitas yang tidak dikenal. Penyampaian argumen dalam koridor kewargaan harus dikonversi dalam mata uang yang mampu di indra oleh logika pasar
Sistem ekonomi pasar seperti ini cenderung mengkikis habis solidaritas umat
Dalam kaitannya dengan demokrasi yang katanya membutuhkan pasokan dan sirkulasi informasi yang cukup dan benar, situasi ini jelas menghalangi umat untuk bisa berpartisipasi dalam pengelolaan negara
Sebab, informasi yang diproduksi kebanyakan media bukan di proyeksi untuk memberdayakan, melainkan memperdaya umat agar giat mengonsumsi isu-isu yang diagendakan Media, yang selalu menggeser fokus subtansinya yang remeh-temeh di seputarannya
Ramai ramai pemberitaan Jokowi sedang menanam padi di Garut ketimbang kebijakan kebijakan yang dikeluarkannya soal impor beras, misalnya, adalah salah satu bentuk penggeseran fokus.
Saat ini umat dijauhkan dari hal-hal substansial dan didekatkan pada hal-hal yang bombastis.
Bukan malah mencerdaskan umat yang ada hanyalah pendunguan secara sistematis
Karena audien hanya dipandang sebagai konsumen sehingga wajar mereka takut audien cerdas dan menolak produk produk yang mereka tawarkan
Bukankan Umat punya hak atas informasi yang benar dan bermutu? yang bisa dipakai untuk mempertimbangkan sebuah tindakan.
Contoh Hak kaum difabel sebagai bagian dari umat, yakni akses mendapatkan informasi, hanya disimak sebagai kegaduhan kecil yang mudah berlalu
Layanan terhadap difabel hanya akan ada kalau mereka cukupbesar sebagai ceruk pasar
Lalu, dalam konteks konglomerasi bisnis lintas sektor (media dan non media), proporsi konten di media juga telah bercampur dengan kepentingan bisnis lain yang seinduk.
Tenggelamnya isu kejahatan korporasi dan timbulnya informasi yang menunjang promosi produk telah menjadi modus harian media.
Gelar wicara (Talk Show), telah menjadi panggung bagi iklan-iklan produk, sementara isi berita berhasil melakukan kerja-kerja humas peruaahaan.
Kita tidak pernah tahu pasti berapa persen konten di media yang merupakan pesanan sponsor, eksplisit maupun implisit.
Dalam konteks politik, Menjelang Pemilu 2019 telah memperlihatkan kepada kita bagaimana media telah berkuasa dalam memilihkan pemimpin negara, melancarkan agenda elite politik, mengadonnya menjadi komoditas, dan meraup untung dari pertikaian horizontal yang terjadi di antara para pendukung politik
Semua itu dilakukan media sambil terus memgulang-ulang istilah "Pendidikan Politik”, "Pesta Rakyat”,atau "Partisipasi Publik”, seolah ingin menyakinkan bahwa kita sedang mempraktikkan demokrasi
Cuaca demokrasi selepas Orde Baru akhirnya hanya dinikmati oleh sekelompok kecil konglomerat yang semakin kaya selama beberapa dekade terakhir, yang pada akhirnya memberikan mereka kemampuan untuk membeli pengaruh politik.
Kalau rezim Otoriter menggunakan aparat sebagai senjatanya, para konglomerat super kaya ini menggunakan media.
Maka tibalah kita pada sebuah rezim baru, dimana sekelompok elit memerintah melalui media.
Mereka tidak saja mengatur selera busana dan mendikte cara mengisi waktu luang, tapi juga memilih presiden dan mengarahkan kemana sebuah kebijakan publik harus bermuara.
Logika media memeberi disiplin yang khas bagaimana politik harus dijalankan. Media tidak saja hidup sebagai bagian dalam sebuah ekosistem, ia justru telah menjadi sistem itu sendiri.
Ia telah menjadi Era : Memerintah dan Berkuasa
Kita telah tiba di Era Media [MO]
