Oleh : Arum Mujahidah
(Lingkar Studi Pena Perempuan dan Peradaban)
"PPATK memotret dana kampanye yang diberikan aman saja. Aman, tertib. Tapi perputaran uang di sekitar itu, walaupun kami belum bisa menemukan keterikatannya, itu luar biasa masif," ujar Deputi Bidang Pemberantasan dari PPATK Firman Shantyabudi dalam diskusi 'Mengawal Integritas Pemilu' di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2019).
"Artinya, PPATK juga memotret ada kecenderungan memang, semoga saya salah, karena PPATK tak bisa menuduh. Ini ada laporan intelijen, membaca dari kecenderungan, penarikan dana tunai bisa terjadi 2-3 tahun sebelum pemilu," lanjutnya.
Isu di atas menarik bagi kita sebagai rakyat yang menjadi subjek dari pemilihan umum yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depan untuk menganalisa lebih lanjut. Hal ini diharapkan agar kita semakin melek dengan berbagai fakta dan akhirnya bisa menjatuhkan pilihan yang sesuai.
Pertama, politik dalam Pemilihan Umum merupakan hal biasa dari sistem kapitalis-demokrasi. Hal ini nampak pada fakta terselenggaranya berbagai pileg, pilkada ataupun pilpres yang sebelumnya juga tak luput dari isu permainan politik uang.
Seperti yang diberitakan dalam detik.com, 11 Mei 2019, pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 didominasi oleh praktik money politics (politik uang). Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan.
Kedua, jika money politik benar- benar terjadi, maka hal ini menunjukkan tujuan asli dari para calon pemimpin itu sendiri.
Karena, ketika para calon pemimpin itu menggunakan uang untuk menggaet pilihan masyarakat, maka hal tersebut menunjukkan tujuan asli mereka bukanlah untuk menjadi pelayan ataupun pengurus masyarakat. Melainkan, lebih kepada tujuan pribadi.
Bagaimana tidak, uang telah berperan untuk membeli pilihan. Sehingga, kemungkinan besar uang dan kekuasaanlah yang menjadi tujuan mereka.
Ketiga, money politik juga menunjukan kelemahan karakteristik daripada para calon itu sendiri. Kurang percaya dirinya para calon dalam membuat masyarakat percaya kepada mereka mendorong untuk melakukan hal yang tidak pantas tersebut.
Akhirnya, bagaimanapun caranya agar masyarakat menjatuhkan pilihan padanya, jalan haram pun dimuluskan begitu saja.
Nampaklah lemahnya karakteristik yang dimiliki oleh para calon pemimpin tersebut, seperti tidak percaya diri, tidak jujur, tidak bertanggung jawab dan menyalahi aturan.
Keempat, terjadinya politik uang memang buah dari sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme-demokrasi, tolok ukur segala sesuatu adalah manfaat.
Mengakarnya pemahaman tentang asas manfaat di masyarakat ini melahirkan berbagai aksi yang tak jarang bertentangan dengan aturan. Uang dalam sistem kapitalisme merupakan alat yang mampu membeli segala.
Sehingga, tidak aneh jika segala sesuatu dicapai dengan uang, termasuk di dalamnya adalah kekuasaan.
Dengan demikian, money politik dalam pemilu mungkin saja terjadi dengan melihat berbagai data dan fakta yang pernah ada.
Selanjutnya, setidaknya dengan adanya isu semacam ini semakin membuat masyarakat tersadar bahwa siapapun yang berkuasa ketika money politik tetap bermain di dalamnya, maka kecil kemungkinan terpilih pemimpin yang jujur, adil dan bijaksana.[MO/ad]
