 |
| Gambar: Ilustrasi |
Oleh : Rita Yusnita
(Komunitas Pena Islam)
Mediaoposisi.com-Brunei Darussalam, membawa angin segar sekaligus geliat perubahan. Brunei memberlakukan UU hukuman mati bagi para pelaku zina dan homoseksual. Pemerintah Brunei menerapkan perubahan dengan mengesahkan hukuman cambuk dan rajam sampai mati bagi warga muslim yang terbukti bersalah melakukan hubungan seksual sesama jenis, perzinahan, dan aktivitas LGBT lainnya.
Sejak tahun 2014 lalu, perilaku LGBT sudah dinyatakan ilegal dan pelakunya dihukum penjara sampai 10 Tahun. Sedangkan penerapan hukuman rajam sampai mati, baru diberlakukan pada tanggal 3 April 2019.
Pada umumnya, setiap perubahan akan menimbulkan pro dan kontra. Seperti yang sudah dilansir berbagai media, Dorchester Hotel, salah satu hotel mewah di Inggris milik Brunei dikerumuni massa. Mereka mengecam Sultan Hassanal Bolqiah yang menerapkan rajam sampai mati bagi pelaku LGBT. Mereka menganggap, Sultan Hassanal meniru kelompok Islamic State (ISIS) di Irak dan Suriah karena memberlakukan hukuman seperti itu.
Demo serupa juga terjadi di hotel mewah Park Lane yang dipimpin oleh aktivis pembela hak-hak gay, Peter Tatchell. ”Dia sebanding dengan para fanatik ISIS yang mengeksekusi orang karena kejahatan yang disebutkan ini selama Kekhalifahan mereka membunuh, Brunei harus diisolasi sebagai negara paria, sama seperti ISIS“, ujarnya. Kecaman luas dari berbagai pihak di tingkat global juga menghujani Brunei dalam beberapa hari terakhir.
Kepala urusan HAM di PBB, Michelle Bachelet, mengatakan bahwa dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, mendesak pemerintah Brunei untuk menghentikan berlakunya KUHP baru yang “kejam” tersebut. “Jika diterapkan, ini menandai kemunduran serius tentang perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat Brunei", kata Bachelet.
Topik kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah topik universal namun tidak netral. Sebab, pembahasan mengenai kebebasan dan HAM, pada umumnya, hanya pada tataran perspektif manusia yang dibentuk oleh doktrin Humanisme di Barat sejak zaman dahulu. Humanisme sendiri selalu dihadapkan dengan agama. Hal ini menandakan bahwa orientasi manusia Barat telah bergeser dari sentralitas Tuhan kepada sentralitas manusia.
Jadi, manusia lebih penting dari agama dan sikap manusiawi lebih penting dari sikap religius. Maka, ketika mereka berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM), seakan-akan merekalah yang paling benar.
Tetapi yang jadi pertanyaan, HAM itu untuk siapa? Di mana suara mereka ketika Bangsa Palestina terus terjajah di negerinya sendiri bahkan hampir separuh dari wilayah negaranya dicaplok Israel? Mereka yang suka teriak-teriak HAM tiba-tiba buta, tuli, bahkan bisu ketika Muslim Uighur disiksa dan dirampas kehormatannya. Jeritan anak-anak Suriah yang kehilangan orangtua bahkan tempat tinggalnya pun seakan berlalu begitu saja.
Terbukti sudah bahwa umat Islam selalu menjadi objek dari segala konsep yang digodok oleh Barat. Dimana umat Islam harus tunduk dan patuh, tetapi ketika umat Islam dianiaya dan dibantai bahkan dilucuti hak-hak asasinya, HAM sama sekali tidak berpihak. Fakta di atas semakin menguatkan bahwa mereka melanggengkan penjajahan melalui pemahaman HAM yang salah kaprah di bawah naungan organisasi bernama PBB.
Dalam Islam, negara mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak asasi manusiayang berbeda dengan HAM Barat. Rasulullah Sahalallahu ‘alaihi wa salam. Pernah bersabda, “Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Jadi, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin.
Tidak ada perbedaan antara muslim dengan non-muslim dalam masalah kemanusiaan. Jelaslah sudah bahwa ancaman global harus dilawan dengan institusi global yang disebut dengan Khilafah yang akan menerapkan sistem Islam dalam semua aspek kehidupan. Khilafah juga disebut sebagai junnah (perisai) yang akan melindungi umat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman kepada hak asasi manusia. Wallahualam bishowab. [MO/ms]
