Oleh: Ernadaa Rasyidah
(Penulis Bela Islam)
Hal ini tentunya patut kita syukuri, bahwa umat Islam yang disematkan oleh Allah gelar khoiru ummah (umat terbaik) telah menjalankan peran politiknya dalam melaksanakan aktivitas amar ma'ruf nahiy munkar.
Politik dalam Islam tentu berbeda dengan makna politik dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang lahir dari ruh sekularisme (memisahkan peran agama dari kehidupan), sekularisme telah mematok garis batas, bahwa agama tidak boleh dibawa ke ranah politik, artinya peran Allah dikerdilkan sebatas pencipta, namun mengingkari sebagai pengatur. Disisnilah awal mula petaka kehidupan.
Demokrasi memandang politik sebatas kekuasaan, dan cara-cara yang ditempuh untuk berkuasa. Karena tidak melibatkan peran agama dalam praktek berpolitik, maka standar dalam melakukan dan menilai sesuatu diberikan mutlak kepada manusia dengan segala keterbatasan akalnya.
Benar dan salah disandarkan pada suara mayoritas. Sangat kental dengan aroma liberalisme, yang menyetarakan suara rakyat dengan suara tuhan.
Politik dalam Islam tentu sangat berbeda. Islam sebagai agama juga ideologi mendefinisikan politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat (ri'ayah syu'unil al-ummah) baik yang terkait dengan kekuasaan (as-sulthan) sebagai subyek yang melakukan pengaturan urusan masyarakat secara langsung, maupun yang terkait dengan ummat sebagai obyek yang melakukan pengawasan terhadap aktivtas kekuasaan dalam mengatur urusan masyarakat.
Namun disaat yang sama, peningkatan kesadaran politik umat tampaknya juga disadari oleh pemuja politik demokrasi sebagai rival sejati politik Islam.
Hal ini bisa kita lihat dari reaksi SBY melalui tulisan suratnya, terkait kampanye akbar 02 di GBK, yang dinilai tidak lazim dan tidak inklusif.
"Penyelenggaraan kampanye nasional, tetap dan senantiasa mencerminkan 'inclusiveness', dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. 'Unity in diversity'.
Cegah demonstrasi apalagi 'show of force' identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuasa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim," tulis SBY dalam suratnya. (07/04)
Demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan khas dari ideologi kapitalisme, tentu tidak menghendaki kebangkitan Islam sebagai institusi politik, bahkan meletakkan Ideologi Islam sebagai sebuah ancaman bagi eksistensi peradaban barat.
Sehingga tidak mengherankan, reaksi SBY terhadap kampanye akbar 02 di GBK adalah cara merawat eksistensi demokrasi, dengan tidak memperbolehkan ada dominasi agama apapun, atau simbol-simbol ajaran agama tertentu.
Umat Islam tidak boleh menerikkan takbir, sholawat, shalat tahajjud, subuh berjamaah, dzikir dan lain-lain, karena dianggap sebagai bentuk mendominasi agama lain.
Sistem demokrasi, berupaya secara massif untuk membendung persatuan umat dan segala bentuk perwujudan identitas Islam politik dengan memberikan stigma-stigma negatif. Mulai dari pelabelan kelompok radikal, anti kebhinekaan, anti NKRI, tidak inklusif dan lainnya.
Tujuannya jelas, agar umat cukup berpuas diri menjadikan agama Islam dalam ranah ibadah ritual saja, disaat yang sama menciptakan islamophobia dalam diri umat Islam.
Para begundal demokrasi, mengopinikan ditengah umat bahwa agama itu bersih, sementara politik itu kotor, sehingga sebuah kemustahilan untuk menggabungkan keduanya.
Padahal sejatinya, agama itu bersih, politik itu netral. Sementara sistem demokrasi itu kotor, karena menjadikan jalan politik untuk berkuasa, dengan menghalalkan segala cara.
Penikmat sistem demokrasi mengantisipasi, jika umat Islam sadar akan keunggulan identitas Islam politik, yang mengatur seluruh aspek kehidupan, cepat atau lambat akan mendorong umat merindukan tegaknya syariat Islam dan menuntut penerapan Kitabullah dan Sunnah secara kaffah, maka itu ancaman serius bagi kepentingan dan eksistensi para kapitalis.
Kasadaran politik umat harus semakin ditingkatkan dengan pemahaman dan membangun opini umum yang benar, sehingga bisa mengikis sikap apatis dan pragmatis dalam menjalankan aktivitas politik.
Islam adalah agama sekaligus sebuah pandangan hidup yang sempurna. Islam adalah solusi juga asas segala sendi kehidupan.
Nabi SAW bersabda: “Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya.” (HR.al-Baihaqi)
Sistem politik Islam tidak didasarkan pada representasi sesuai garis etnis, ras, atau sektarian tertentu yang dapat memicu perpecahan, permusuhan, dan persaingan demi kekuasaan.
Semua warga negara Khilafah, baik muslim maupun non muslim, menikmati hak kewarganegaraan yang sama, baik dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang kehidupan lainny.
Terlepas dari perbedaan kepercayaan, etnis, ras, suku atau hal lainnya. Hal ini karena Islam melarang diskriminasi antara orang-orang dalam pemberian hak kewarganegaraan.
Nabi SAW bersabda:"Serulah mereka kepada Islam, maka apabila mereka menyambutnya, terimalah mereka dan hentikanlah peperangan atas mereka; kemudian ajaklah mereka berpindah dari negerinya (Daarul Kufur) ke Daarul Muhajirin (Daarul Islam yang berpusat di Madinah); dan beritahukanlah kepada mereka bahwa apabila mereka telah melakukan semua itu, maka mereka akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang dimiliki kaum Muhajirin, dan juga kewajiban yang sama seperti halnya kewajiban kaum Muhajirin.”
Sudah saatnya umat Islam meyakini dan memperjuangkan keunggulan identitas politik Islam, dengan bersegera mewujudkan di tengah kehidupan, dengan tegaknya khifahah 'ala minhajin nubuwwah, yang in syaa Allah sebentar lagi.[MO/ad]
