Oleh: Isna Yuli
(Woman Movement Institute)
Mediaoposisi.com-Pemilih perempuan tengah diperebutkan oleh pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bahkan, perang istilah tersebut kini mulai mewarnai jagat wacana publik dan menjadi jualan kampanye di Pilpres 2019.
Menggunakan istilah ‘Emak-emak’ yang terkesan membaur dan merakyat pasangan Prabowo-Sandi berusaha memikat pendukung dari kalangan perempuan.
Tak mungkin sama dan tak mau kalah dengan kubu sebelah, Jokowi-Amin menggunakan istilah ‘Ibu Bangsa’ untuk memobilisasi pendukung perempuannya. Istilah ini berawal dari peringatan Hari Ibu di Raja Ampat tahun lalu. Dan diadopsi oleh paslon 01 guna mengimbangi strategi paslon 02.
Upaya menarik pemilih perempuan
Dari kata-kata yang dipilih kedua paslon, sudah bisa diraba kemana maksud yang dituju. Istilah emak-emak lekat sekali dengan peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Terasa merakyat dan lebih luwes, meski ada anggapan bahwa kata emak-emak terkesan ndeso dan hanya terkait urusan domestik rumahtangga.
Tapi justru inilah yang ingin dikesankan cawapres 02 Sandiaga Uno dalam beberapa kesempatan kampanyenya untuk merangkul kelompok yang selama ini terdampak langsung dari kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat.
Tak banyak berbeda dengan istilah ibu bangsa, di mata masyarakat peran keduanya sama. Kedua paslon sama-sama menginginkan suara perempuan, perbedaan ini hanya cara mereka dalam menggaet suara perempuan.
Memenangkan suara perempuan dalam pilpres memang menjadi satu target andalan, tak dipungkiri dari 187 juta pemilih, jumlah pemilih perempuan lebih banyak sekitar 126 ribu dibanding pria. Selain jumlah yang banyak, perempuan dinilai lebih cepat dan luwes dalam mengajak dan menyampaikan visi-misi kampanye.
Dari segi militansi, loyalitas dan peran strategis mereka menjadi satu perhatian khusus. Inilah yang menjadi alasan mengapa mereka mendapat perhatian khusus.
Isu perempuan dalam pilpres
Keberhasilan meraup suara perempuan belum cukup efektif tanpa menyodorkan solusi dari segudang isu perempuan di negeri ini. Tak seperti yang dibayangkan oleh para pegiat perempuan negeri ini.
Kedua paslon terlihat belum greget dalam menyampaikan visi-misi mereka terkait kesejahteraan perempuan.
Tidak hanya masalah harga kebutuhan yang memang lekat dengan peran domestik perempuan, namun lebih kepada kebijakan terakait peran perempuan diranah publik. Terkait isu perempuan ini sekiranya bisa kita pahami sebagai berikut:
Pertama, kesejahteraan domestik perempuan harus menjadi perhatian utama. Artinya siapapun kelak yang terpilih wajib mengontrol kestabilan harga kebutuhan pokok, dan ini harus menjadi prioritas. Kebijakan ini juga terkait erat dengan kesejahteraan pekerja secara umum. Masalah UMR dan lapangan kerja bagi laki-laki akan berdampak terhadap kesejahteraan perempuan.
Jika pemerintah mampu membuka dan menyerap tenaga kerja pribumi dan menggaji dengan UMR yang sesuai, diimbangi dengan kestabilan harga kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan, maka potensi perempuan untuk meninggalkan kewajiban domestiknya akan menurun.
Karena penghasilan laki-laki mampu mencukupi kebutuhan rumahtangga. Hal ini akan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga.
Hadirnya kedua orangtua dalam pendidikan anak di ranah keluarga sangat terkait dengan perkembangan spikologi anak. Dimana saat ini kenakalan remaja erat hubungannya dengan keharmonisan keluarga.
Kedua, terkait isu perempuan di ranah publik, hal ini harus dipahami terlebih dahulu dari sisi perempuan. Dalam pandangan Islam perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dimata hukum Negara.
Mereka berbeda kewajiban dalam masalah tertentu, contohnya; perempuan memiliki kewajiban mengurus dan mengatur segala urusan rumahtangga. Sedangkan laki-laki berkewajiban memenuhi nafkah keluarga.
Perempuan diperbolehkan berkarya dan berkarir diluar rumah dengan syarat tidak mengganggu kewajiban domestiknya. Dalam hal menyuarakan aspirasi dan memilih pemimpin, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.
Oleh karena itu, berbagai isu perempuan di negeri ini tidak luput dari kebijakan politik pemerintah. Pemerintah selanjutnya hanya perlu keberanian untuk merubah kebijakan yang selama ini menyengsarakan rakyat, memutus keterikatan dengan pihak manapun yang merugikan generasi.
Dan, jika memang suara perempuan menjadi salah satu unsur kemenangan pilpres, maka kedua paslon harus memberikan perhatian lebih bagi kesejahteraannya.[MO/ad]
