Vongola Primo
(Mafia Jurnalis)
Mediaoposisi.com-Langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memamerkan tiga kartu sakti dikritisi karena diyakini akan menambah beban APBN. Belum lagi program-program pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan utang.
Terlebih, program-program lama seperti BPJS Kesehatan masih menyisakan tunggakan pembayaran ke rumah sakit yang jumlahnya cukup banyak.
Wakil Ketua Dewan Kerhormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai janji Jokowi mengeluarkan Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah terlalu muluk.
Pilihan Redaksi
Sang Raja Bohong
Sumpah Pocong Wiranto, Haris : Katak Dalam Tempurung Lapis Tujuh.
Terbongkar!! 25 WNA Di Gresik Miliki KTP Manual Mayoritas China
Dia berkaca dari KIS yang sudah digulirkan pemerintah tapi masih menyisakan masalah. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan yang mengalami defisit cukup besar.
"Sejumlah rumah sakit di berbagai daerah masih belum dibayar tunggakannya. Bahkan ada yang hingga puluhan miliar. Padahal BPJS Kesehatan itu terkait KIS," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).
Begawan ekonomi ini pun mengaku yakin, penambahan kartu-kartu Jokowi akan berdampak besar pada pembengkakan beban APBN dan berujung pada penambahan utang.
"(Padahal) jumlah utang pemerintah per Januari 2019 saja sudah sebesar Rp 4.498,56 triliun, atau 30,1 persen dari PDB. Secara nominal berarti dalam satu bulan ada kenaikan Rp 80,2 triliun dari posisi Desember 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Itu kenaikan yang lebih tinggi dari kenaikan rata-rata tahun 2018, yaitu Rp 40 triliun per bulan," urainya.
Tak hanya itu, selain dari sisi pembiayaan ada sisi lain yang penting diperhatikan. Misalkan di negara maju pemberian uang bagi pengangguran punya prosedur dan pengawasan yang ketat.
"Itu pun masih banyak penyalahgunaan. Apa pemerintah sudah menyiapkan sistem untuk mengatasinya seperti di negara maju?" pungkasnya.[MO/vp]
