Oleh: Siti Rahmah
Mediaoposisi.com-Menjelang Pilpres yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, suhu politik di Indonesia kian memanas, menciptakan kegaduhan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Hal ini nampak dari "perang" antar pendukung pasangan Prabowo Sandi dan Jokowi Ma'ruf. Perdebatan pun kerap kali terjadi baik di media massa ataupun di media sosial. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Semua hal menjadi sensitif, entah itu ucapan yang terlontar maupun perbuatan.
Hari ini masyarakat seakan menjadi terbelah, antara kubu pendukung Jokowi Ma'ruf (petahana) dan kubu pendukung Prabowo Sandi (oposisi). Masing-masing kubu terus berdebat, berusaha menyerang lawan politiknya dan membuat manuver-manuver politik dengan menjatuhkan lawan politiknya, semua dilakukan tentu untuk memenangkan pemilu. Hal ini tentu akan menguras energi masyarakat, padahal dengan keterpecahan ini tidak akan mengenyangkan, tidak menyejahterakan, dan tidak mencerdaskan, serta tidak ada hubungannya dengan kebangkitan umat.
Dalam beberapa kesempatan persaingan antar kubu begitu terasa, tentu saja semua dilakukan dalam rangka menaikan elektabilitasnya. Strategi-stategi cantik pun di tempuh oleh petahana dan oposisi, seperti mengeluarkan statemen-statemen kontroversi dan hal ini akan terus berlangsung hingga jelang pemilihan Presiden April 2019 . Hal itu dilakukan untuk memudahkan masing-masing kubu memetakan suara pemilihnya.
Dalam beberapa kesempatan baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo meniru strategi kampanye Donald Trump. Keduanya kerap melontarkan pernyataan kontroversi dengan tujuan agar gampang memilah mana yang menjadi pemilih loyal dan tidak. Langkah itupun, berhasil memecah suara masyarakat.
Kedua Paslon pun kerap kali mengembangkan narasi balas-balasan perkataan dan menyuguhkan pertarungan dua kelompok yang saling bertentangan. Seperti munculnya istilah sontoloyo genderewo, tempe setipis ATM, menggaungkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur dan bersaing dalam melakukan survei.
Narasi Membentuk Polarisasi
Salah satu narasi perang statemen yang dilakukan oleh kedua paslon itu diantaranya; Pernyataan kubu oposisi dalam beberapa kesempatan yang disampaikan oleh mantan Pangkostrad Prabowo Subianto yang dianggap kontoversi. Pernyataan itu disampaikan dalam tiga kesempatan pidatonya.
Pertama, pernyataan Indonesia akan bubar pada 2030, yang di sampaikan pada Pada 22 Maret 2018. Prabowo mengaku mengutip dari buku fiksi berjudul Ghost Fleet. Dengan penuh keyakinan ia mengatakan, "Di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian, dimana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030". Menurut penilaian Prabowo, hal itu bisa saja terjadi karena elit Indonesia saat ini tidak peduli meski 80 persen tanah dikuasai oleh satu persen rakyat. Begitu pula saat sebagian besar kekayaan Indonesia diboyong ke luar negeri.
Pernyataan kedua adalah Media massa di Indonesia memanipulasi demokrasi. Pada 2 Desember 2018, saat pidato di reuni 212 Prabowo menyatakan bahwa media tak berimbang memberitakan aksi yang digelar di Monas. Dimana menurut Prabowo, sebanyak delapan juta orang berkumpul di sana. Baginya, dengan tak menjadikan reuni 212 sebagai berita utama menunjukkan media massa di Indonesia telah memanipulasi demokrasi.
Dalam pidatonya yang ketiga, Prabowo menyindir tampang Boyolali. Pada 30 Oktober 2018, Prabowo meyampaikan, "Saya keliling Jakarta lihat gedung-gedung mewah. Tapi saya tidak yakin kalian pernah masuk. Kalian kalau masuk mungkin diusir, tampang kalian tampang tidak orang kaya, tampang Boyolali". Hal itu disampaikan saat ia meresmikan kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di kabupaten itu. Belakangan Prabowo meminta maaf atas pidatonya dan mengklaim jika maksudnya hendak berempati atas kondisi rakyat Indonesia.
Namun demikian, tak cuma Prabowo Subianto yang mengucapkan pernyataan berbau kontroversi. Calon Presiden nomor urut satu, Joko Widodo juga pernah mengucapkan pernyataan kontroversial seperti; Pertama Politik Sontoloyo Pada 23 Oktober 2018, Jokowi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tak mudah terperdaya dengan ucapan para politikus. Sebab, kata dia, banyak yang sengaja memperdaya masyarakat untuk kepentingan politik sesaat. "Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo!"
Pernyataan kedua adalah politik Genderewo. Pada 9 November 2018, Presiden Jokowi menyindir politikus yang kerap menyebarkan propaganda dan menakut-nakuti masyarakat dengan sebutan politik genderewo. "Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masak masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya politik genderewo."
Pernyataan ketiga adalah saya Tabok. Pada 23 November 2018, Jokowi menyatakan kekesalannya atas tuduhan kabar bohong atau hoaks kepada dirinya. Terutama terkait Partai Komunis Indonesia (PKI). "Ini yang kadang-kadang, haduh, mau saya tabok, orangnya di mana saya cari betul. Saya ini sudah 4 tahun diginiin."
Selain mengembangkan narasi balas-balasan pernyataan. Kedua Paslon ini juga memiliki strategi yang kerap dimainkan dalam upaya meningkatkan elektabilitas dan mendongkrak suara dalam pemilu. Seperti yang dilakukan Petahana beberapa kali membuat kebijakan untuk politik pencitraan. Hanya saja setiap kali itu dilakukan, bukan dukungan atau bahkan simpati masyarakat yang didapatkan. Justru sebaliknya, kecaman dan kemarahan rakyat yang dihasilkan.
Beberapa langkah yang dilakukan petahana yang justru menorehkan luka pada rakyat itu terjadi karena arogansi, sikap diktator, zalim, otoriter dan refresip yang kerap kali ditonjolkan. Misalnya pada manuver pembatalan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, keputusan pembatalan itu diambil setelah dua hari sebelumnya pihak petahana mengumumkan akan membebaskan Ustadz yang begitu kharismatik dan memiliki keteguhan dalam perjuangannya. Hal ini tentu melukai perasaan umat Islam, umat sudah berbahagia dengan kabar pembebasan Ustadz ABB yang ditahan karena tuduhan terorists, padahal sampai saat ini pemerintahan tidak bisa membuktikan tuduhannya. Sikap yang diambil petahana seolah meneguhkan kalau mereka tidak pro ulama.
Kesalahan strategi berikutnya yang menambah ambruknya elektabilitas petahana adalah dengan langkah penangkapan pada Ahmad Dhani Prasetyo. Kasus ini menjadi blunder besar bagi petahana. Karena ketika ditinjau sosok Ahmad Dhani sebagai seorang musisi legendaris, yang memiliki fans fanatik yang begitu besar di dalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini bisa terlihat dengan konser dukungan yang diadakan sahabatnya Ari laso yang begitu banjir dukungan.
Belum lagi sosok anak-anak Ahmad Dhani yang memiliki fans panatik dari komunitas milenial. Jika diperhitungkan petahana kehilangan jumlah suara yang besar dari komunitas pecinta Ahmad Dhani dan anak-anaknya. Baik dari kalangan pemilih dewasa ataupun pemilih remaja yang jumlahnya begitu pantastis. Inilah kebijakan yang diambil petahana yang akhirnya justru akan menghancurkan kekuatan petahana itu sendiri. Langkah ini seolah mengukuhkan kalau petahana adalah rezim yang bengis, zalim dan refresif.
Dari jualan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur pun pernah dilakukan petahana. Rezim ini menggaungkan bahwa banyaknya pembangunan tol yang rampung diselesaikan oleh rezim ini sebagai bukti keberhasilannya. Namun lagi-lagi cara itu bukanlah cara yang strategis, karena justru dengan ambisi membangun tol akhirnya banyak usaha rakyat kecil yang tergerus. Belum lagi peruntukan jalan tol yang ditarif mahal seolah menegaskan bahwa infrastruktur itu dibangun bukan sebagai fasilitas umum tapi lebih untuk tujuan bisnis.
Selain itu masih banyak cara-cara yang tidak elegan yang ditempuh oleh petahana dalam upaya memenangkan pertarungan dan pemilu mendatang. Seperti pernyataan ‘yang bayar ASN siapa?’ kemudian ‘Tidak dukung Jokowi tidak boleh lewat tol’ dan pernyataan lainnya. Yang berikutnya adalah strategi pencitraan sosok Jokowi, lewat lisan orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh ditengah masyarakat muslim.
Seperti pernyataan-pernyataan Yusup Mansur, yang saat ini secara terbuka menunjukan keberpihakannya kepada kubu Jokowi. Ustadz Yusup Mansur beberapa kali memposting tulisan dan pernyataan atas kekagumannya kepada sosok Jokowi yang dianggap begitu taat. Karena rajin puasa Senin Kamis dan rajin sholat sunah. Untuk menguatkan pernyataannya Yusup Mansur sampai bersumpah dengan hapalan Qurannya. Tidak jauh berbeda dengan YM, TGB pun melakukan hal yang sama. Akan kah politik pencitraan ini berhasil?
Berbeda dengan petahana, oposisi lebih mengambil strategi yang soft namun strategis. Hal ini nampak dari dukungan masyarakat kepada Paslon ini, dalam beberapa kali acara yang diadakan oleh pasangan ini selalu ramai dipadati masyarakat. Dukungan terus mengalir baik di dunia Nyata maupun di dunia Maya, tidak sedikit dari pendukungnya menyumbangkan harta yang dimilikinya demi menunjang kesuksesan Paslon nomor urut 2 ini. Tidak hanya masyarakat dari kalangan umum, para ulama, para aktivis dan semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Islam, merapat ke kubu Prabowo Sandi.
Harapan umat begitu besar pada Opisisi. Mereka memiliki keyakinan oposisi bisa mewujudkan perubahan besar dalam kehidupan. Mereka berharap apabila oposisi menang, bisa menghantarkan Indonesia untuk maju, kehidupan umat Islam menjadi lebih baik, pro ulama. Lebih dari itu kesejahteraan bisa dirasakan dan kediktatoran bisa dilenyapkan.
Harapan itu wajar adanya, karena saat ini masyarakat merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Petahana dengan kekuasaannya bisa menyingkirkan siapapun yang dianggap menjadi penghalang langkahnya. Berbagai undang-undang dilahirkan, siap menjerat siapapun yang bersebrangan dengan pemerintah. Ruang kritik sudah ditutup, lewat UU ITE, yang sudah memakan korban banyak, karena dianggap tidak pro pemerintah.
Sikap rezim yang kian diktator, zalim dan refresif inilah yang memunculkan harapan besar pada oposisi. Walaupun sebagian masyarakat masih ada yang mati-matian menjadi pembela rezim. Namun suara umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas negeri ini, seolah sudah terakumulasi untuk "menyerang rezim". Munculnya hastag tolak pemimpin zalim, jangan pilih pemimpin refresif dan ungkapan serupa, menunjukan kejengahan masyarakat dengan rezim yang berkuasa.
Masyarakat sangat mengharapkan perubahan, masyarakat begitu merindukan kebangkitan. Hanya saja akankah lahir kebangkitan itu dari ritual lima tahunan pesta demokrasi? Kita perlu memahami bahwa pemilihan Presiden merupakan ritual rutin dalam berdemokrasi untuk menentukan dan menjamin pergantian pemimpin nasional secara periodik. Maka, bila pada 2019 diselenggarakan pemilihan Presiden (lagi), hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Momentum semacam ini harus terjadi di setiap negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, tak terkecuali di Indonesia.
Asumsi bahwa mengganti Presiden akan menyelesaikan masalah bangsa ini merupakan cara berpikir yang tidak mustanir. Bila hal ini terus-menerus digulirkan, yang akan muncul adalah kekecewaan demi kekecewaan. Mereka lebih baik menunjukkan kelemahan atau kesalahan program pemerintah dan menawarkan alternatif solusinya. Dalam kondisi inilah kita perlu hadir ditengah-tengah masyarakat, untuk mendidik mereka dengan cara-cara yang cerdas, bukan dengan cara-cara pragmatis.[MO/sr]
