Oleh: Nasrudin Joha
Mediaoposisi.com-Ada kegalauan tingkat dewa bagi para caleg, baik tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota yang diusung oleh barisan partai pendukung Jokowi pada pemilu kali ini, khisusnya dari partai diluar PDIP.
Para caleg, menghadapi dilema edentity, antara bersuara untuk Jokowi atau untuk kepentingan pribadi dan partainya.
Para caleg, jika bersikukuh membawa isu Jokowi, atau setidaknya memasang foto Jokowi pada baliho pencalonan, mereka khawatir isu Jokowi atau poto Jokowi yang ditempelkan pada spanduk atau baliho pencalonan akan menggerus elektabilitas suara caleg dan partai.
Isu Jokowi nyapres membuat mereka pusing karena pelaksanaan Pilpres bersamaan dengan pileg.
Di berbagai sudut jalan tempat umum, praktis hanya kader PDIP yang melekatkan poto Jokowi diantara poto pencalonan caleg partai. Sementara partai pengusung lainnya, cenderung menghindari menyertakan poto Jokowi.
Bahkan dalam berbagai kesempatan, sebelum ditanya konstituen para caleg ini buru-buru mengklarifikasi bahwa untuk Pilpres dirinya berbeda pandangan dengan pilihan partai. Caleg berusaha menjauhkan dirinya terasosiasi dengan Jokowi karena khawatir posisi ini akan menggerus elektabilitas pencalegan.
Hanya tersisa baliho partai dan caleg PDIP yang konsisten menyertakan poto Jokowi. Sementara caleg partai lain, berusaha menghindari atau bahkan menjauh dari asosiasi kepada Jokowi. Bagi PDIP, tidak ada pilihan lain selain 'pejah gesang nderek Jokowi'.
Pilihan politik para caleg dan partai ini sangat beralasan, disebabkan :
Pertama, sesungguhnya mereka bervisi untuk menjadi anggota DPR, baik tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten. Mereka tidak bermimpi punya Presiden Jokowi lagi, tapi mereka bermimpi untuk menjadi anggota DPR (bagi pemula) atau mempertahankan diri untuk tetap menjadi anggota DPR (bagi pemain lama).
Visi ini membimbing para caleg untuk menghindari blunder, yang dapat menggerus elektabilitas dan berpotensi menghapus mimpi mereka untuk menjadi anggota DPR, baik tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten.
Pilihan paling realistis ditengah keemohan publik pada sosok Jokowi adalah menghindarkan diri dari asosiasi yang dapat merontokkan elektabilitas caleg dan partai.
Kedua, Sesunggunya partai juga akan lebih memilih mempertimbangkan nasib dan masa depan partai ketimbang masa depan Jokowi. Pilihan Jokowi gagal dalam Pilpres, lebih dapat diterima ketimbang partai tergusur di pemilu 2019.
Pilihannya tidak mudah, karena partai dan Jokowi tidak sedang dalam posisi yang saling menguntungkan. Jika 'Jokowi efek' pada tahun 2014 mendongkrak suara partai, di tahun 2019 ini justru kebalikannya. Jokowi, cenderung menjadi beban elektabilitas partai.
Ketiga, partai tidak melihat posisi kemenangan Jokowi dapat berdampak langsung bagi benefit politik partai. Apalagi, postur partai pendukung lebih gemuk.
Karenanya, wajar jika belum lama ini PKB mengajukan proposal 10 menteri pada kabinet Jokowi, setelah banyaknya partai pendatang baru (khususnya Golkar dan PBB) yang menjadi bagian pendukung Jokowi.
Karena pertimbangan ini, beberapa partai lebih melihat opsi penyelamatan partai ketimbang berebut dan menunggu pepesan kosong jatah menteri dari Jokowi, yang belum tentu memenangi Pilpres.
Bahkan, keyakinan publik justru semakin menegaskan aroma kekalahan Jokowi semakin hari kian menyengat. Hal ini juga tercium oleh indera partai, sehingga mereka juga perlu mencari sekoci untuk menghindari karam secara politik bersama Jokowi.
Bersama Jokowi untuk berbagi jatah menteri, oke. Tetapi setia mengikuti kejatuhan Jokowi, loyal ikut karam dan tenggelam nampaknya bukanlah bagian dari komitmen koalisi partai yang disepakati para pendukung Jokowi.
Sekali lagi, pilihan paling realistis adalah membela diri sendiri. Mempertahankan eksistensi partai jauh lebih penting ketimbang memaksakan diri tumbang bersama mimpi dua periode Jokowi. [MO|ge]
