Oleh : Lia Ummi'y Ayubi
Sebagai seorang manusia tentunya ia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Islam tak menafikan adanya penguasa yang melakukan kesalahan atau bersikap zalim dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diembannya.
Penguasa zalim dapat diartikan sebagai penguasa yang melanggar aturan dan tidak memperhatikan rakyat, menyebabkan rakyat menderita dan bersikap tidak adil.
Padahal, pengaturan kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seorang penguasa. Kemakmuran atau kesengsaraan suatu masyarakat sangat tergantung pada peran yang ia mainkan. Ketika seorang penguasa berlaku adil sesuai dengan petunjuk Syariat Islam maka masyarakat pun akan sejahtera.
Demikian sebaliknya, ketika penguasa tersebut berlaku zalim dan tidak jujur dalam menjalankan amanahnya maka rakyat pun akan berujung pada kesengsaraan.
Jauh sebelum masa kini, empat belas abad yang lalu, Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya akan adanya para penguasa yang berbuat zalim dan berbohong di hadapan rakyat. Kita sebagai umatnya, tidak hanya diperintahkan untuk bersabar menghadapi keadaan tersebut, namun lebih daripada itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan selalu menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.
Umat tak boleh diam saja ketika menghadapi penguasa yang zalim. Bagi mereka yang memiliki kemampuan maka selayaknya ia menggunakan kemampuannya dalam merubah kemungkaran yang dilakukan sang penguasa zalim baik itu dengan tangan ataupun lisan.
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ . رواه مسلم
“ Barangsiapa diantara kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lidahnya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah (dengan hati) selemah-lemah iman “ (HR.Muslim).
Apabila dalam kondisi lemah, tentu hanya kepada Allah lah kita berharap, yakni dengan memanjat-kan doa.
Semoga dengan doa rakyat yang terzalimi menjadi senjata agar Allah melindungi hambanya dari penguasa zalim. Tapi sungguh kita pasti tidak ingin menjadi umat dengan iman yang paling lemah. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, aktifitas amar ma'ruf nahi mungkar mengingatkan penguasa akan kezalimannya bisa dilakukan dengan mudah walaupun dengan segala resikonya.
Seperti kasus kritik yang disampaikan Komisaris PT Bukit Asam (PTBA) Said Didu terkait kebijakan yang diambil rezim mengenai Freeport. Kritik keras yang disampaikannya pun berakhir dengan pemecatan yang dilakukan 5 menit sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
"Sesuai keputusan RUPSLB PTBA hari ini saya diberhentikan sebagai Komisaris PTBA dengan alasan saya sudah tidak sejalan dengan pemegang saham Dwi Warna (Menteri BUMN)," kata dia di akun @saididu, Jumat (28/12/2018).
Pemecatan yang dialami Said Didu yang keras mengkritik kebijakan rezim soal Freeport menjadi salah satu bukti rusaknya sistem demokrasi dan sistem ekonomi neoliberal. Saat ini agar tidak dipecat bahkan ditangkap aparat penegak hukum dengan tuduhan menyebarkan kebencian lebih baik menjadi penjilat Rezim penguasa.
Menggelorakan pembenaran apapun kebijakan yang diambil rezim penguasa sekalipun kebijakan tersebut menyengsarakan rakyat.
Orang- orang yang mengkritik Rezim penguasa akan selalu diindentikkan anti NKRI dan bagian teroris. Inilah kondisi bangsa Indonesia dengan narasi paling buruk. Cara pembungkaman yang dilakukan terhadap kelompok kritis yang berjuang untuk kesejahteraan umat adalah dengan pelabelan radikal dan teroris.
Juga menjadikan UU ITE sebagai jebakan Betmen yang mematikan gerak langkah siapapun yang kontra dengan rezim.
Seperti yang kita ketahui PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (AS). Raksasa kapitalis ini mengeruk emas dari terbesar perut tambang terbesar dunia Grasberg di Papua.
Pun melalui eksistensi sistem Kapitalisme, meniscayakan kerakusan para kapitalis global membeli dan menguasai apa dan siapapun demi mempertahankan taji kekuasaannya, melanggengkan kepen-tingannya, bahkan menggeser segala yang menghalanginya.
Inilah yang menjadikan penjajahan itu seolah tak terasa, hari ini disebut neoimperialisme. Sistem Kapitalisme mengubah penjajahan fisik menjadi lebih halus hampir tak terdeteksi kecuali jika dia disandingkan Apple to Apple dengan Islam. Ini pula yang membuat raksasa McMoran sejak lebih dari 48 tahun bisa bercokol di negeri ini, menguras kekayaan alamnya, dan tak tersentuh hukum.
Maka, masalah Freeport tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan memerdekakan negeri ini dari penjajahan kapitalis global. Penjajahan kapitalis global di negeri ini tidak mungkin bisa diakhiri, kecuali dengan bangkitnya rakyat, khususnya umat Islam di negeri ini untuk melawan penjajahan tersebut.
Hanya saja, kesulitan rakyat dan umat Islam di negeri untuk melepaskan diri dari penjajahan terbentur dengan banyaknya agen, kacung, dan komprador yang bekerja untuk kepentingan negara penjajah itu.
Belum lagi, penyesatan opini dan politik yang mereka lakukan begitu massif, membuat rakyat dan umat di negeri ini sulit melepaskan diri dari jeratan mereka. Mengakhiri kontrak karya dengan Freeport bukan masalah mengakhiri kontrak biasa, tetapi mengakiri kontrak karya dengan perusahaan negara penjajah.
Di sinilah masalahnya. Karena itu, sangat susah dilakukan dengan cara biasa. Mereka juga akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan keberadaannya. Karena itu, dibutuhkan dukungan rakyat dan umat.
Pembelian 51% saham Freeport tidak lebih dari upaya pengokohan kekuasaan Freeport di Indonesia dan jadi ajang pencitraan jelang Pilpres 2019 oleh rezim petahana.
Dan tentu saja dalam sistem demokrasi dan ekonomi neoliberal saat ini semua keuntungan yang katanya akan Indonesia dapatkan dengan penguasaan saham mayoritas tersebut hanya jadi isapan jempol semata. Begitupun dengan kesejahteraan rakyat, itu hanya mimpi di siang bolong.
Yang dibutuhkan oleh umat hari ini adalah sistem khilafah yang akan menerapkan sistem ekonomi islam, termasuk dalam pengurusan harta-harta kekayaan milik umat sesuai dengan syariat.
Nabi SAW dengan tegas menyebutkan, bahwa “Kaum Muslim bersyarikat dalam tiga hal: air, padang dan api.” [HR Ahmad]. Karena itu, status tambang Freeport ini jelas merupakan milik umum, dan harus dikembalikan ke tangan umat tanpa harus membelinya dengan harga yang berkali-kali lipat.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam sistem Islam merupakan salah satu wujud pengaturan dan pelayanan urusan rakyat. Inilah tugas umum negara.
Untuk merealisasikannya, negara menerapkan syariah Islam baik dalam urusan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri. Negara menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim, eksploitatif, tidak transparan, dan menyengsarakan umat manusia.
Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam.
Negara juga menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam. Islam memiliki metode untuk membalikkan posisi krisis seperti yang dialami dunia saat ini menjadi sejahtera.
Metode tersebut tentu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pola hubungan ekonomi global melalui Khilafah Islamiyah. Hanya sistem Islam yg terbukti menyejahterakan dan menjauhkan umat dari segala bentuk penjajahan.[MO/ge]
