Oleh : Yuni Ummu Ilyas
Mediaoposisi.com-Perhelatan pesta demokrasi semakin terasa memasuki tahun 2019,karena 3 bulan ke depan rakyat Indonesia akan menentukan capres cawapres untuk 5 tahun ke depan.
Sebagaimana biasa menjelang pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu akan melakukan debat antar capres, namun untuk kali ini KPU akan meniadakan pembahasan misi dan visi dalam acara debat tersebut.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak jadi memfasilitasi penyampaian visi dan misi pada pasangan capres cawapres sangat disayangkan.
Pasalnya,penyampaian visi dan misi sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait dengan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh capres untuk 5 tahun ke depan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI), menurut beliau penyampaian visi misi justru sangat substansial dan penting dalam pertarungan politik modern.
Karenanya,penyampaian visi misi seharusnya mendapat porsi terbesar dalam tahapan pemilu" tegas Karyono Wibowo kepada Tribun News com.minggu(6/1/2019).
Alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan sosialisasi visi misi masing-masing capres cawapres sangat lemah,menurut Arif Budiman karena pihak KPU merasa kerepotan.
Dirinya mengaku tak bisa mengakomodir semua keinginan kedua Paslon capres cawapres."KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginan nya berbeda-beda,KPU memutuskan kalau sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing Paslon ditempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, sambungnya.
Sebelum nya kubu petahana, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf awalnya merasa bahwa kandidat nyalah yang paling tepat menyampaikan visi misi dan program-program nya, namun karena ada yang tidak setuju akhirnya pihak KPU mengeluarkan keputusan Paslon tidak perlu menyampaikan visi misi secara langsung,cukup diwakilkan tim sukses.
Kepemimpinan di dalam Islam
Memilih pemimpin dalam Islam hukumnya wajib, tapi ada syaratnya, tidak hanya sekedar memilih tetapi harus bertujuan untuk menjaga agama. Bukan orientasinya meraih kekuasaan semata.
Penyampaian visi misi pemimpin harus disampaikan oleh calon pemimpin agar mudah bagi rakyat untuk melakukan muhasabah.
Muhasabah bagi seorang muslim adalah kewajiban dan sebagai bentuk rasa peduli terhadap kondisi negeri. Terlebih, saat ini rakyat mengharapkan terjadinya perubahan besar terhadap negeri ini.
Berkali-kali berganti kepemimpinan, rakyat selalu menelan kekecewaan. Tidak ada yang berubah dari negeri ini, bahkan negeri ini makin terpuruk di segala bidang.
Utang luar negeri terus menggunung, kemiskinan, pengangguran, kerusakan moral, korupsi merajalela, kriminalitas dan sebagainya. Umat sekarang harus cerdas dalam memilih calon pemimpin, jangan sampai masuk ke lubang yang sama untuk kesekian kalinya.
Fakta bahwasanya berkali-kali ganti pemimpin tidak membawa perubahan, karena itu perubahan yang hakiki yaitu mencakup dua hal,rezim dan sistem.
Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah dan pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).
Lalu, bagaimana seharusnya memilih calon pemimpin dalam Islam? Calon pemimpin, selain harus memenuhi syarat pengangkatan (in 'iqod) yakni muslim, laki-laki, balig, berakal, merdeka, adil dan mampu, wajib pula pemimpin itu hanya menerapkan hukum Islam, bukan hukum yang lain.
Adapun sistem pemerintahannya haruslah yang menerapkan seluruh hukum Islam di dalam negeri dan menyebarkan dakwah dan jihad ke luar negeri.
Itulah sistem pemerintahan Islam atau Khilafah. Tanpa Islam, syariah Islam dan Khilafah Islam tidak akan ada perubahan yang berarti untuk negeri ini dan negeri-negeri Islam.
Walhasil, umat haruslah menjatuhkan pilihannya kepada Paslon yang memiliki visi misi Islam, tidak sekedar mampu membaca Al-Quran dengan baik, tetapi juga harus mau menerapkan Al-Quran.[MO/AD]
