Oleh : Sunarti
Baru-baru ini pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dikritik oleh media ekonomi dari Inggris, The Economist. Kritik tersebut menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor.
Dikutip dari CNBC Indonesia, The Economist menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mampu membantu laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, ialah investasi. Investasi sendiri merupakan hal yang masih diupayakan pemerintah, apalagi melihat potensi pertumbuhan ekonomi yang besar.
"Ketika Jokowi menjabat, Bank Dunia menghitung bahwa tingkat pertumbuhan potensial Indonesia adalah 5,5%. Cara terbaik untuk meningkatkan jumlah itu adalah dengan menghidupkan kembali sektor manufaktur, meniru negara-negara Asia lainnya dengan menjadi bagian dari rantai pasokan global," demikian isi artikel The Economist, Kamis (25/1/)
Namun, hingga kini justru para investor masih ragu untuk menggelontorkan hartanya ke Indonesia. Keraguan itu bukan tanpa alasan, ada beberapa alasan yang diungkap The Economist.
Alasan pertama menurut The Economist adalah saat ini merupakan tahun politik, yang membuat para investor masih menahan untuk berinvestasi sembari menunggu siapa presiden terpilih dan apa kebijakan ekonominya.
Kedua, infrastruktur yang mendukung untuk menarik investasi, pembangunan infrastruktur sudah menjadi kunci.
Alasan ketiga, berkaitan dengan regulasi pemerintah yang terkesan "maju-mundur". Jokowi dalam mengeluarkan peraturan terkesan plin-plan.
Memang selama ini, pemerintah telah menawarkan sejumlah insentif dan menjanjikan kemudahan dari sisi perizinan, namun The Economist menyebut program itu "setengah hati". Ketegasan pemerintah sangat diperlukan agar regulasi yang diterbitkan menjadi optimal manfaatnya.
Alasan berikutnya berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia. The Economist menilai bahwa tenaga kerja Indonesia masih belum terampil, bahkan mereka pun menuntut upah yang tinggi.
Semua yang disampaikan oleh The Economist adalah bukti bahwa rezim ini menjalankan sistem perekonomian neoliberalisme.
Yaitu sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip yaitu tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar.
Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket Konsensus Washington, peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut: pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi; liberalisasi sektor keuangan; liberalisasi perdagangan; dan pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002).
Sekalipun ada rekomendasi-rekomendasi solusi atas kritik itu, justru menunjukkan arah penyelesaian persoalan ekonomi yang berpihak pada para investor asing dan para pemilik modal.
Berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam (menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya nidhom iqtishodi fil Islam) dijalankan atas asas kepemilikan, pemanfaatan pemilikan, dan konsep distribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam mengakui tiga jenis kepemilikan (kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara).
Sesungguhnya sangat penting bagi umat, untuk mengetahui bahwa kesejahteraan tidak mungkin diwujudkan jika tetap kukuh terhadap sistem kapitalisme neoliberal. Sistem ini tegak di atas asas sekulerisme dan pilar-pilar rapuh.
Wajib bagi umat bersegera kembali kepada sistem Islam dalam pengaturan hidup termasuk ekonomi. Agar umat bangkit dari keterpurukan dan meraih kesejahteraan hidup yang disertai keberkahan.[MO/ad]
