Oleh: Indriyatul Munawaroh
Mediaoposisi.com-Penderitaan kaum muslim seperti halnya kisah yang terus terjadi berulang. Kisah demi kisah yang memilukan tiap negeri muslim berlanjut tanpa happy ending.
Terlebih lagi kabar tentang penindasan dan intimindasi terhadap saudara Muslim etnis Uygur di Xinjiang, Cina memberikan pukulan menyakitkan di akhir tahun 2018. Aksi penindasan ini memang bukanlah hal baru.
Sejak bertahun-tahun, wilayah yang dahulunya adalah sebuah negara berdaulat Republik Turkistan Timur itu kini diawasi dan dijaga secara intensif setelah dikuasai China pada tahun 1949.
Uygur adalah etnis minoritas Turki yang hidup di bagian utara Cina yang masyarakatnya memeluk Islam. Berbagai penindasan dilakukan oleh pemerintah Cina dalam berbagai bentuk, diantaranya 1 juta muslim Uygur dikirim ke kamp re-edukasi guna menghilangkan pemikiran Islam dalam benak mereka.
Di sana muslim Uygur dipaksa mencela agama Islam serta dilarang menggunakan pakaian, bahasa dan menjalankan ibadah mereka. Di Xinjiang sendiri kontrol pada masyarakat juga sangat ketat.
Seperti mushaf Al-Qur’an dan barang-barang keagamaan lainnya harus diserahkan kepada otoritas Cina, melarang aktivitas keagamaan dan pengajaran Islam, melarang penggunaan kata-kata islami dan penyiksaan-penyiksaan keji akan dilakukan jika masyarakat melanggar aturan represif otoritas Cina.
Publik telah mengecam tindakan biadab tersebut. Aksi penolakan individu bahkan masyarakat menggelora bak api berkobar. Tetapi sikap pemerintah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia terkesan setengah hati untuk sekedar menyampaikan kecaman keras.
Dilansir oleh CNN (18/12) ketergantungan ekonomi dan investasi Indonesia terhadap Cina dianggap menjadi salah satu alasan RI tidak bisa berbuat apa-apa untuk menekan pelanggaran HAM oleh Cina. Merujuk pada data Bada Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilansir oleh okenews (21/12), realisasi investasi Cina pada periode Januari-September 2018 mencapai USD 1,8 miliar.
Faktor lainnya adaah perjanjian kemitraan komprehensif strategis bersama Cina pada tahun 2008 lalu yang mensyaratkan hubungan bilateral haruslah terpelihara dan tidak boleh terganggu oleh peristiwa di masa depan.
Maka diamnya pemerintah atas kekejian china terhadap Muslim Uygur adalah dampak ketergantungan pada pemerintahan Cina.
Terbukti bahwa investasi asing adalah jalan penjajahan baru atau neo-imperialisme yang mengharuskan negara jajahannya tunduk dan patuh. Karena jika melawan sedikitpun akan tahu imbasnya. Hal ini menjadikan masyarakat banyak yang bertanya-tanya tentang kedaulatan Indonesia. Masihkah ada kedaulatan itu?
Seharusnya Indonesia sebagai negeri muslim terbesar memiliki power untuk melakukan tindakan tegas untuk menolong saudara seakidah. Menunjukkan bahwasannya bermitra bukan berarti tunduk. Tetapi nyatanya fakta menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Pemerintah bungkam atas nama meraba-raba dan soft diplomacy.
Terlebih lagi dengan batasan nation state (negara bangsa) menjadi dalih bahwasannya Indonesia tidak bisa intervensi malah negara lain. Tapi bagaimana dengan AS yang selalu ikut campur masalah di Timur Tengah dan negara-negara lain?
Tampaknya memang hak prerogatif hanya dimiliki negara adidaya zaman ini. PBB pun tak menjadikan Cina gentar untuk mengakhiri penindasan ini. Maka hanya ilusi saja jika tetap berharap PBB menjadi solusi terselamatkannya nyawa Muslim di seluruh negeri.
Maka sudah saatnya umat Muslim memiliki power yang melebihi power PBB dan AS. Yaitu power yang bisa mengakhiri seluruh penindasan bagi Muslim dan non-Muslim di dunia ini, power yang tak akan tunduk pada siapapun kecuali Pencipta bumi ini, Allah SWT dan tak akan luntur oleh kepentingan duniawi.
Kekuatan ini akan terwujud dengan persatuan umat yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang akan berdiri tegak diatas kebenaran mutlak. Di bawah kepemimpinannyalah segala bentuk kedzaliman dan penindasan akan dibasmi dan nama Islam akan harum kembali.[MO/ge]
