Oleh : Rizkya Amaroddini
(Mahasiswi STEI Hamfara)
Seperti kejadian Said Didu yang di berhentikan dari Komisaris PTBK 5 menit sebelum RUPSLB karena tidak sejalan dengan Menteri Rini.
Muhammad Said Didu mengkritik keras terkait masalah Freeport, beliau menuliskan cuitan di twitter terkait pembelian saham, lingkungan, pajak, hingga mengenai pengendali Freeport dan mengkritik mengenai Freeport McMoran dapat menghindar dari sanksi lingkungan terkait dengan pengelolaan limbah.
Alasan pemberhentian jelas bukan karena kinerja melainkan kepentingan-kepentingan yang mulai terbongkar. Inilah wujud eksekusi para penguasa jika tujuan mereka terhambat, maka dengan kelicikannya mencopot jabatan para pengkritik. Pejabat BUMN dan pejabat lain harus menyiapkan bakat penjilat jika ingin menduduki kursi penguasa, inilah zaman jahiliyah modern.
Rezim ini telah terbukti sebagai rezim anti kritik. Walaupun kritik yang di berikan memberikan solusi, namun dengan segala dalih pendapat itu tidak di indahkan, Justru mereka yang berpendapat kontra dengan keputusan akan segera di lengserkan. Ironisnya Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum mengabil alih 51,2 % saham Freeport sudah merasa bangga.
Diperkirakan terdapat 18 juta ton cadangan tembaga dan 1.430 ton cadangan emas yang tersisa . 52 tahun sejak 1967 hingga 2019 Indonesia di bawah kungkungan Freeport, dan perjanjian ini akan di perpanjang hingga 2041.
Para penguasa hanya tergiurkan oleh dolar-dolar yang masuk ke kantongnya dan menggadaikan Negeri serta SDA. Itulah kalangan orang pintar yang mudah di bodohi. Negara dan BUMN sangat tidak becus mengatasi persoalan Freeport. Pasalnya gelontoran dana yang masuk ke kas Negara hanya sedikit, itu pun belum melalui para pejabat yang korupsi.
Megelola barang tambang yang minim serta dampak lingkungan akibat Freeport, menjadi salah satu bukti bahwa Negara atau BUMN tidak becus. Kerusakan bentang alam pegunungan Grasberg dan Erstberg.
Kesejahteraan terkait Freeport adalah omong kosong, Menteri-menteri yang korupsi atau memilki kepentingan pribadi sangat merugikan warga sekitar terutama rakyat Indonesia. Justru kesenjangan yang menjadi konflik dari Freeport, menurut BPS 41% penduduk mimika miskin ; 60% penduduk asli miskin. Di provinsi papua sendiri kemiskinan mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.
Apa yang di harapkan dari sistem demokrasi ini ? kesejahteraan ? kemakmuran ? atau kah kesengsaraan. Jawabannya ada dalam realita. Mengapa harus mengarah ke sistem ? Karena sebuah kebijakan tidak akan terwujud jika tidak ada sebuah aturan yang membolehkan.
Bertahun-tahun Indonesia menjadi Negara berhutang tinggi dengan riba. Dalih yang di berikan presiden Joko Widodo untuk pembangunan infrastruktur, apakah hal itu dapat mensejahterakan rakyat sedangkan aset Negara di keruk habis-habisan.
Bahan-bahan mentah di kelola Asing, justru hasil peengelolaan di beli oleh Indonesia. Sungguh lucu Negeri ini, permainan pembodohan tetap di pertahankan. Maka tak akan lama kehancuran akan terjadi.
Solusi problematika hanya dari Islam. Sudah sangat jelas pembuktian itu terwujud dari ideologi kapitalisme-sekulerisme atau Sosialisme-komunisme yang gagal untuk mensejahterakan rakyat.
Islam terpancar tidak sekedar agama tetapi seperangkat aturan yang sesuai fitrah manusia. Dalam Sistem Islam lah persoalan freeport akan teratasi dengan tuntas. Daulah Islam tidak akan mudah dalam membuat perjanjian dengan luar Negeri.
Daulah Islam akan memberi keputusan yang sesuai hukum syara' dan tidak merugikan rakyat. Khilafah 'alaa minhaj an-Nubuwwah merupakan penjaaga dan perisai umat.
