Oleh : Novida Balqis Fitria Alfiani
Mediaoposisi.com- Jalan tol merupakan fasilitas umum bagi masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat berkendara antar kota dalam waktu yang singkat. Namun, rakyat harus membayar mahal jalan masuk tol. Terdapat tanggapan Faisal Basri dan Djoko Setijowarno mengenai fasilitas jalan
tol ini.
Dilansir dari medan.tribunnews.com (31/12/2018), Ekonom Senior Faisal Basri menyebut bahwa pembangunan tol trans Jakarta Sumatera yang digunakan untuk mempermudah logistik adalah sesat pikir. Faisal Basri pun juga mengkritik terkait pembangunan tol di Sumatera dan Pulau Jawa.
“Dibangun jalan tol Sumatera, Jawa-Banyuwangi dengan alasan mempermudah logistik, Masya Allah itu sesat pikir, karena logistik yang paling murah dan efisien dan efektif untuk meningkatkan daya saing di Indonesia adalah transportasi laut, logikanya kalau logistik diangkut pakai truck maksimal cuma 10 ton dan ongkosnya 10 kali lipat lebih mahal, jadi kalau dari Aceh mau dibawa ke darat pakainya transportasi laut, bukan darat.” ujar Faisal Basri disambut tepuk tangan. (medan.tribunnews.com, 31/12/2018)
Juga dikutip dari ekbis.sindonews.com (29/11/2018), Pengamat Djoko Setijowarno mengatakan, dengan beroperasinya jalan tol dari Jakarta hingga Surabaya akan menjadi fasilitas alternatif bagi masyarakat yang berkendara.
“Terkait masalah tarif tol dari Jakarta-Surabaya yang mencapai Rp600.000 menurut saya itu
tidak membebankan masyarakat, karena tol ini kan hanya sebagai alternatif dari jalan arteri.” ujar Djoko saat dihubungi KORAN SINDO di Jakarta. (ekbis.sindonews.com, 29/11/2018)
Menurut pernyataan diatas, harga masuk jalan tol sangatlah mahal bagi masyarakat kalangan bawah. Rp600.000 bukanlah harga yang terjangkau bagi seluruh rakyat. Lalu sebenarnya, siapa yang diuntungkan dengan pembuatan jalan tol ini ? Darimana dana pembuatan jalan tol ini ? Benarkah jalan tol ini dibuat untuk kemudahan dan alternatif masyarakat ?
Mengingat keadaan rezim saat ini, tentu kita tidak akan lupa bahwa rezim ini sering menambah utang luar negeri dan selalu bekerjasama dengan pihak China. Tentu tidak mungkin tidak bahwa jalan tol memakai dana utang luar negeri dan pembangunan jalan tol juga bekerjasama dengan China. Jika bekerjasama dengan asing, keuntungan dari hasil masuk jalan tol akan menjadi milik asing juga. Jadi jelas, sebenarnya siapa yang diuntungkan dalam pembangunan jalan tol ini?
Kesalahan yang terdapat pada rezim diantaranya, pertama rezim membangun kerjasama dengan asing. Tentu membangun kerjasama dengan asing adalah sesuatu yang berbahaya. Mengapa ? Karena asing tidak akan memberi sesuatu atau membangun kerjasama jika tidak ada kepentingan dibaliknya, atau menginginkan keuntungan dari negara yang diajak kerjasama. Istilahnya, tidak ada makan siang gratis.
Atau pepatah, ada udang dibalik batu. Seperti itulah sifat asing dari negara kafir. Kedua, rezim selalu utang luar negeri dengan menggunakan riba. Ini juga sangat berbahaya. Karena utang luar negeri yang menumpuk, membuat rezim sulit untuk berdaulat dan mudah disetir. Entah dari segi kebijakan hukum, kerjasama, dan hal lain yang menambah penderitaan rakyat.
Hal itu membuat asing semakin mudah menggerogoti kekayaan alam negeri ini. Ditambah dengan menggunakan riba, semakin sulit rezim membayar utang luar negeri. Semakin utang menumpuk, semakin rezim menggantungkan diri pada asing. Dan sulit melepaskan ketergantungan rezim pada asing.
Maka, rezim seharusnya membangun fasilitas jalan tol untuk melayani masyarakat tanpa biaya masuk, atau gratis. Tidak membangun fasilitas jalan tol dengan menggunakan utang luar negeri dan riba. Dan membangun fasilitas jalan tol tanpa kerjasama dengan asing. Solusi diatas tidak akan mungkin bisa terlaksana tanpa penerapan Islam secara kaffah.
Penerapan sistem Islam benar-benar memutus kerjasama dengan asing dan negara kafir harbi yang notabene memusuhi umat islam, seperti china yang menyiksa muslim Uighur. Penerapan Islam akan melayani umat sepenuhnya dengan membangun fasilitas jalan tanpa membayar sepeserpun, alias gratis. Atau jika pun membayar, harganya terjangkau, tidak mencekik rakyat, dan hanya untuk biaya operasional saja.
Negara tidak akan mengambil untung dengan fasilitas umum milik rakyat. Semua ini dikarenakan Islam memiliki konsep pengelolaan yang mandiri dalam mengelola kepemilikian umum seperti sumber daya alam dan seluruh kekayaan negara.
Maka dari gambaran penerapan Islam ini, marilah segera terapkan penerapan Islam di negeri ini. Penerapan Islam secara keseluruhanlah solusi bagi rakyat negeri ini. Terapkan sistem Islam, dan campakkan demokrasi agar negeri ini diberkahi Allah SWT. In syaa Allah, rakyat
terhindar dari segala problematika yang selama ini berlarut-larut. Wallahu A’lam (MO/ra)
