Oleh : Irianti Aminatun
(Pemerhati Masalah Umat)
Mediaoposisi.com- Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu prestasi yang berhasil dicapai pada 2018 lalu adalah rampungnya jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. “Bahwa kita berhasil membuat tol Jakarta-Surabaya, satu prestasi yang luar biasa” Ujar Budi. (tribunnews.com)
Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonomi terhadap Indonesia karena Indonesia berada di kawasan Pasifik yang menguntungkan perdagangannya. 50% perdagangan melalui kawasan ini. Untuk menggairahkan arus perdagangan di kawasan ini Amerika Serikat beserta negara asing lainnya
menyetir pembangunan infrastruktur, dengan dalih memudahkan lalu lintas barang dan jasa.
Karena itu bisa difahami jika rezim sekarang ini membanggakan pembangunan infrastruktur. Padahal semua pembangunan itu hanya menjadikan Indonesia sebagai sasaran investasi proyek asing, obyek utang luar negeri dan tempat serbuan tenaga asing. Yang juga perlu dikritisi yang namanya pembangunan infrastruktur adalah membangun dasar
Struktur perekonomian yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa harus membayar. Contoh infrastruktur adalah jalan raya, jembatan, yang bisa dinikmati oleh siapapun. Sementara jalan tol
hanya bisa dinikmati bagi yang bisa bayar. Berarti pembangunan jalan tol adalah ladang bisnis,
bukan infrastruktur.
Pembiayaan pembangunan jalan tol saat ini berasal dari hutang ribawi yang jumlahnya sangat besar.
Padahal dalam Islam, orang yang makan riba satu dirham saja – setara dengan Rp 75.000 – itu dosanya seperti zina 36 kali. Rasulullah SAW bersabda : “Satu dirham yang dimakan seseorang dari
transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya dari pada melakukan perbuatan zina
sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad).
Bagaimana jika hutang riba itu trilyunan ?
Apa yang bisa dibanggakan di hadapan Allah dengan prestasi riba ?
Ada kesalahan mendasar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kesalahan mendasar itu
terletak pada pilihan sistem ekonomi yang salah bahkan merusak yaitu sistem ekonomi Kapitalis
liberal. Akibatnya Indonesia yang kaya akan sumber daya alam tidak mampu membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik.
Jangankan membangun infrastruktur, untuk membiayai penyelenggaraan negara saja harus berhutang. Negara gagal mensejahterakan rakyat. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak masuk ke kas negara, tapi masuk ke kantong swasta baik domestik maupun asing. Karena itu pembangunan infrastruktur diserahkan kepada para investor.
Pembangunan Infrastruktur dalam Islam
Kebijakan pembangunan di dalam islam tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi Islam. Sistem
ekonomi Islam mengatur tentang kepemilikan, pengelolaan kepemilikan serta distribusi barang dan
jasa. Negara Khilafah yang merupakan representasi Sistem Pemerintahan Islam juga memastikan
berjalannya politik ekonomi dengan benar.
Dengan menerapkan sistem ekonomi islam, negara Khilafah akan memiliki sumber kekayaan yang
cukup untuk membiayai penyelenggaraan negara, memenuhi seluruh kebutuhan dasar rakyatnya.
Baik kebutuhan pribadi seperti sandang, pangan dan papan, maupun kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Pada saat yang sama, ekonomi negara tumbuh sehat karena
produktivitas individu terjaga.
Ketika negara harus membangun infrastruktur baik karena ledakan penduduk atau terbatasnya sarana dan prasarana, negara Khilafah leluasa membuat pilihan karena kebutuhan primer rakyat sudah terpenuhi. Pada saat yang sama kebijakan pembangunan infrastruktur juga tidak akan membebani rakyat.
Pembangunan bisa dilakukan dengan menggunakan dana Baitul Mal tanpa memungut sepeserpun
dari rakyat. Hal ini karena kekayaan milik umum seperti barang tambang yang jumlahnya melimpah,
seperti tambang emas, perak, batubara, minyak bumi, kekayaan laut, hutan, yang dikuasai dan
dikelola oleh negara ditambah kekayaan milik negara akan lebih dari cukup untuk membiayai
pembangunan.
Jika Baitul Mal tidak ada dana, baik karena terkuras untuk peperangan, bencana maupun yang lain
maka pembangunan akan dilihat terlebih dahulu. Jika proyek infrastruktur tersebut memang vital,
karena merupakan satu-satunya fasilitas umum yang dibutuhkan, maka dalam kondisi ini negara
akan mendorong partisipasi rakyat untuk berinfak.
Jika tidak mencukupi, maka kaum muslimin laki-laki dan mampu, dikenakan pajak khusus untuk membiayai proyek ini hingga terpenuhi. Pada saat yang sama, Negara Khilafah bisa mengajukan fasilitas kredit kepada negara maupun perusahaan asing, tanpa bunga dan syarat yang bisa menjerat negara. Negara akan membayarnya, setelah dana infak dan pajak terkumpul. Namun kebijakan ini ditempuh dalam kondisi yang sangat mendesak.
Meski kemungkinan ini sangat kecil, mengingat kekayaan negara yang luar biasa. Adapun, jika proyek infrastruktur tersebut tidak vital, maka negara Khilafah tidak perlu menarik pajak dari masyarakat. Negara juga tidak boleh mengambil fasilitas kredit, termasuk berhutang kepada negara ataupun perusahaan asing untuk membiayai proyek ini.
Karenanya jika negara menghendaki sukses dalam membangun infrastruktur, solusinya hanya satu
yaitu kembali kepada ketentuan syariah Islam. Selama orientasi pembangunan didasarkan pada
sistem ekonomi kapitalis liberal, pembangunan infrastruktur tidak akan banyak manfaatnya bagi
rakyat. Dan yang pasti akan kehilangan keberkahan.
Hanya saja, untuk menerapkan sistem islam membutuhkan institusi negara. Negara itu adalah Khilafah islam. Tanpa Khilafah, kaum muslimin tidak akan mampu mencampakkan sistem kapitalis,
karena negara-negara Barat akan terus menjaga kelanggengan sistem mereka. Karena itu perjuangan penegakan syariah dan Khilafah dapat dipandang sebagai upaya menyelamatkan negeri ini dari cengkeraman asing.
Hanya penerapan sistem islam kaffah dalam payung Khilafah seluruh kebijakan pembangunan dapat dilakukan dengan benar untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Wallahu a’lam bi ash-shawab (MO/ra)
