Oleh : Novida Balqis Fitria Alfiani
Mediaoposisi.com-Dilansir dari cnnindonesia.com pemerintah mengizinkan asing berkuasa di 54 sektor usaha. Izin tersebut dilakukan dengan mengeluarkan 54 bidang usaha tersebut dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Izin yang mereka berikan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang dikeluarkan pada hari Jum’at (16/11/2018). Dengan izin tersebut, nantinya modal asing pada 54 bidang usaha tersebut akan terbuka 100 persen.
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady, mengatakan dalam daftar tersebut pemerintah melepas 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing dapat masuk melalui kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.bisnis.tempo.co Sabtu (17/11/2018)
“Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi,” ujar Edy saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jum’at, 16 November 2018.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, sektor usaha yang dapat dikuasai asing antara lain industri percetakan kain, perdagangan eceran melalui pesanan pos dan internet, warung internet (warnet), jasa pemboran migas di laut, industri rokok kretek dan putih, hingga gedung pertunjukan seni. Selain itu, sektor usaha yang dibuka antara lain industri kayu lapis, industri pariwisata alam, jasa survei panas bumi, jasa pemboran migas di laut, industri bubur kertas dari kayu, dan sistem komunikasi data. Sumber. cnnindonesia.com
Mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menanggapi Jokowi yang izinkan asing kuasai beberapa saham di sektor industri. Hal tersebut disampaikan di akun Twitter-nya, @RamliRizal, pada Sabtu (17/11/2018).
Rizal Ramli menanyakan kebijakan Presiden Jokowi apakah karena sudah putus asa.Ia juga mengatakan bahwa sektor-sektor yang seharusnya untuk rakyat dan UKM, namun dibebaskan untuk asing.
Dia menanyakan apakah nanti rakyat Indonesia menjadi kuli saja?
"Mas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa ? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? Ampun deh," tulis Rizal Ramli.
Jelaslah fakta diatas menjadi bukti sedikit demi sedikit negeri ini telah dijual. Pemerintah negeri ini telah mengkhianati rakyatnya sendiri. Sektor usaha yang seharusnya dapat dikelola oleh warga negeri ini, diambil alih oleh asing yang sebenarnya tidak memiliki hak sama sekali untuk menguasai. Padahal masih banyak warga negeri ini yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaannya, namun pemerintah justru memberikan kepada asing 54 bidang usaha dengan modal kepemilikan 100 persen. Sungguh miris![MO/an]
