Oleh: Masniati, S. Pd
(Guru, Akademi Menulis Kreatif Reg. Bima)
Mediaoposisi.com-Peringatan hari guru nasional yang diselenggarakan 25 November tiap tahun, seharusnya menjadi bahan refleksi pemerintah terhadap nasib dan kesejahteraan guru.
Guru adalah posisi strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana amanat Undang-undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Senada dengan apa yang disampaikan oleh presiden Jokowi yang turut memberikan ucapan selamat kepada seluruh guru di Indonesia. Menurut dia, guru adalah pembangkit inspirasi dan sumber ilmu bagi generasi penerus bangsa.
"Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Guru adalah pembangkit inspirasi, memberikan ilmu kepada kita," kata Jokowi di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018).
Pemerintah memang sangat mengapresiasi peranan guru dalam mencetak generasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun sayangnya, apresiasi rezim terhadap guru tak sebanding dengan jasa mereka dalam mendidik generasi. Apresiasi hanya sebatas janji dan basa-basi.
Lihat saja ketika wartawan bertanya mengenai nasib guru honorer yang sampai saat ini masih menuntut perbaikan kesejahteraan.
"Guru honor seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu, akan dimasukkan ke yang namanya....," kata Jokowi.
Kalimat Jokowi mendadak terhenti. Ia lalu meminta wartawan bertanya ke Menpan-RB Syafrudin (Kompas.com).
Para guru honorer beberapa waktu lalu sempat berdemo bahkan sampai menginap di seberang Istana, tidur beralaskan aspal dan beratapkan langit. Mereka datang untuk menuntut agar mereka diangkat sebagai PNS.
Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pembatasan umur yang diberlakukan pemerintah dalam merekrut guru honorer menjadi PNS adalah kebijakan yang tidak adil.
Sebab, guru yang sudah mengabdi sejak lama justru tidak mempunyai peluang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Kesenjangan Gaji Guru PNS dan Non PNS
Jika kita lihat faktanya, kinerja guru PNS dengan guru Non PNS (Guru honorer maupun sukarela) sebenarnya sama-sama punya tanggung jawab besar dalam mendidik generasi. Bahkan, guru Non PNS jauh lebih besar tanggung jawabnya dibanding guru PNS.
Adanya kesenjangan gaji guru semacam ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa kebijakan rezim sekuler adalah kebijakan yang tidak adil. Belum lagi kita berbicara terkait administrasi maupun tugas tambahan yang harus dipersiapkan oleh guru honorer untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Banyaknya persyaratan bagi guru Non PNS agar bisa menjadi guru PNS. Adanya tes CPNS sebagaimana kebijakan baru pemerintah yang membatasi usia maksimal peserta CPNS yakni 35 tahun, menutup peluang bagi guru honorer maupun guru sukarela yang sudah lama mengabdi dan usianya melewati batas maksimal itu sangatlah kecil.
Idealisme Guru dan Beban profesi
Guru adalah insan mulia yang punya tanggung jawab besar dalam mendidik generasi. Lahirnya para ilmuwan dan para cendekiawan tidak terlepas dari peran mulia para guru.
Namun, jika kita melihat nasib guru saat ini sangatlah memprihatinkan. Peran besar yang diemban namun tak sebanding dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan.
Realitas kebijakan terkait guru sangat dzalim dan menyulitkan mereka menjalankan tupoksinya sebagai pendidik generasi.
Di satu sisi, guru hendak mewujudkan idealismenya sebagai pendidik generasi yang menjalankan amah besar. Di sisi lain, guru harus berhadapan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang justru menyulitkan mereka dalam totalitas kinerjanya sebagai guru. Adanya pergantian kurikulum, kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar di sekolah serta minimnya pembiayaan gaji guru semakin membuat para guru menjadi dilema.
Guru tak bisa mengoptimalisasi peranannya disebabkan beban profesi yang harus ditanggungnya.
Belum lagi sub sistem lain di luar pendidikan yang semakin memperburuk kerja guru dalam menghasilkan (kualitas generasi). Misalnya saja, media yang semakin masif mempertontonkan hal-hal senonoh yang tidak layak dinikmati oleh pelajar. Kondisi sosial yang semakin tidak kondusif serta sistem peradilan yang tidak memberi efek bagi pelaku kemaksiatan.
Nasib Guru Dalam Perspektif Islam
Dalam Islam, menjadi guru bukanlah sekedar sebagai profesi melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Guru tidak hanya sebagai pengajar dalam artian mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi jauh dari itu yakni sekaligus sebagai pendidik yakni mentransfer ilmu pengetahuan dan kepribadian. Guru hendaknya menjadi cerminan atau teladan bagi anak didik dengan menonjolkan kepribadian yang khas yakni kepribadian Islam.
Islam sangat memuliakan guru. Melalui sistem pendidikan yang berasaskan aqidah Islam, negara dalam hal ini yang memiliki otoritas penuh dalam kebijakan pendidikan tentunya akan menyediakan berbagai hal yang akan menunjang terlaksananya pendidikan. Sistem pendidikan Islam memiliki kebijakan terbaik atas guru mengingat posisi strategisnya sebagai pencetak generasi masa depan.
Jika kita berkaca pada sistem pendidikan Islam pada masa-masa kejayaannya, kita akan melihat bagaimana negara menjamin kesejahteraan guru. Misalnya saja, pada masa khalifah Umar bin Khathab guru digaji sebesar 15 dinar/bulan (1 dinar= 4,25 gram emas).
Tak main-main bagaimana negara benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru. Jangan kemudian kita berpikir dapat pembiayaan dari mana negara mampu membayar guru dengan biaya sebanyak itu?
Tentunya, sistem pendidikan akan sangat berkaitan dengan sistem lainnya yang diterapkan oleh negara termasuk sistem ekonomi dan sistem politik sebagai supra sistem yang akan menunjang pelaksanaan dan terwujudnya sistem lain, termasuk sistem pendidikan. Hal ini tentunya akan terwujud jika negara menjadikan Islam sebagai asas bagi kehidupan individu, masyarakat dan negara sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafa' ar Rasyidin.[MO/sr]
