Oleh : Rita Novita
Ibu Rumah Tangga
Mediaoposisi.com-Pertemuan IMF - World Bank Bali telan biaya 1 triliun disampaikan oleh sekertaris jenderal partai Demokrat.
Rachlan Nasidik dirinya menyinggung soal layanan super mewah yang didapatkan para tamu dalam pertemuan tahunan dewan gubernur IMF-World Bank senin, 8 October 2018 yang lalu.
Di samping ajang pertemuan IMF - World Bank yang mewah Bank dunia (World Bank) juga akan mengolakasikan Dana pinjaman untuk pemerintah Indonesia hingga 1 miliar dolar America Serikat (AS).
Pinjaman ini di tujukan untuk penanganan Dan pemulihan pasca bencana disulawesi tengah, nusa tenggara barat. Dan lokasi terdampak bencana lainnya di Indonesia.
Dalam tawaran nya Bank mengklam tawaran pinjaman ini mampu memperkuat ketahanan jangka panjang.
CEO Bank dunia, Kristalina Georgieva usai melakukan pertemuan tertutup dengan menteri keuangan Sri mulyani di Sofitel Luxury Hotel Nusa Dual Bali, Ahad (14/10/18) yang lalu.
Menjelaskan “saat kita memasuki tahap rekonstuksi kami menawarkan bantuan Dana hingga 1miliar dolar AS yang merupakan dukungan yang komprehensif dan tersedia untuk Indonesia, penghormatan terbaik bagi mereka yang telah kehilangan nyawa adalah membangun kembali dengan lebih baik“.
Pinjaman yang di tawarkan Bank dunia sendiri mencangkup dana transfer tunai untuk 150 ribu keluarga termiskin terdampak bencana untuk jangka waktu antara 6 bulan hingga satu tahun. Dari kedua fakta di atas pemerintah Salah prioritas dalam menyelesaikan masalah.
Mereka begitu antusias Pesta pora menyambut rentenir, dengan layanan super mewah di samping itu, rakyat Korban gempa di beri utangan ribawi.
Dari fakta yang Ada membuktikan rakyat tidak di urus dengan baik, Kata darisalahsatu korban gempa dan tsunami kecamatan Sindue Muhammad Hamdin mengaku bahwa belum ada tanda-tanda langkah pemerintah untuk membangun kan barak bagi pengungsi para korban.
Banyak warga serba kesusahan Dan serba Salah. Saat ini sekitar 1,373 jiwa atau lebih Dari 300 Kepala keluarga Dari berbagai desa pengungsi di lapangan sanggola dusun 01 pempaya desa lero kecamatan sindue kabupaten donggala. Sabtu, (13/10/18).
Seharusnya, pemerintah dan penguasa harus bisa mendahulukan kepentingan rakyatnya, layanan pemerintah itu pada rakyatnya, terutama yang sengsara korban bencana, bukan pada IMF dan World Bank.
Rakyat korban gempa malah diberi utangan ribawi yang jelas-jelas diharamkan dan termasuk dosa. Na’udzubillahi mindzalik.
Pemerintah harus sigap dalam menangani masalah korban pascabencana di Palu, jauh sebelumnya pemerintah harus Bisa mempersiapkan bantuan.
Ketika bencana datang pemerintah siap dalam melayani Dan membantu para korban. Dengan upaya-upaya yang Bisa di maksimalkan, toh apakah Bisa dengan uang kas negara, atau pinjaman ke luar negeri yang tidak dengan cara ribawi, atau masih banyak lagi.
Dari keuntungan kekayaan Alam Dari bangsa Indonesia ini. Hal yang demikian itu, bukti semakin banyak pemerintah Saat itu dzolim dan khianat.
Di tengah-tengah kesulitan yang di hadapi para korban gempa di palu. maka pemerintah tidak harus bangga karena telah memenangkan pertandingan menjadi tuan rumah penyelenggara agenda jelang acara tahunan International Monetary Fund (IMF) - Word Bank Annual Meeting 2018.
Karena itu adalah bentuk Dari penjajahan sebagai watak kapitalisme. Dengan demikian pemerintah jelas salah dalam memposisikan prioritas dalam masalah ini.
Hanya solusi Islam yang akan menyelesaikan masalah dengan prioritas yang jelas dengan di terapkan nya syariat Islam sehingga mampu memecahkan problematika kehidupan termasuk dalam masalah tersebut di atas. Semua itu, akan terwujud dengan berdirinya Daulah Khilafah Islam.[MO/gr]
