Hadi Sasongko
(Political Grassroots)
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) bJoko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir menjawab pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemerintah saat ini ugal-ugalan. Erick mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin yang selalu bekerja keras dengan niat yang tulus untuk memajukan Indonesia. “Beliau (Jokowi) itu adalah orang dari bawah dan memang bisa dipercaya oleh rakyat, yang mewakili rakyat dan akhirnya menjadi pimpinan negara ini,” kata Erick di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/10) malam. (https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/10/18/pgrpw7430-erick-thohir-kebijakan-presiden-untuk-kesejahteraan-rakyat)
Komentar
1. Orang dipercaya karena omongannya dan tindak tanduknya. Faktanya pemerintah masih melanggengkan privatisasi BUMN. Ini bertabrakan dengan amanat UUD 1945 pasal 33. Kenyataannya, privatisasi tidak seperti yang digambarkan Pemerintah, yakni bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Pasalnya, yang dimaksud masyarakat bukanlah masyarakat secara keseluruhan, tetapi tentu saja hanya ’kelompok masyarakat khusus’, yakni mereka yang punya uang (investor).
2. Privatisasi tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara. Tidak aneh, setiap tahun Pemerintah hanya bisa menjual aset/kekayaan negara dengan cara ugal-ugalan. Akibatnya, kekayaan negara—yang hakikatnya milik rakyat—terus menyusut, sedangkan hutang negara terus bertambah.
3. Privatisasi merupakan salah satu agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara Kapitalis lainnya, serta para investor global. Tujuannya tidak lain adalah penjajahan. Privatisasi juga menyebabkan tergilasnya hak-hak masyarakat, sementara para pemilik modal terus meningkatkan labanya.
4. Indonesia butuh pemimpin dan sistem yang baik. Karena mengadopsi ekonomi kapitalisme, negeri ini terjebak dalam jerat utang dan harus menjadi pasien IMF. Negeri ini harus tunduk pada formula strategi ekonomi yang disodorkan oleh IMF yang disebut Konsensus Washington, yaitu berupa kebijakan penyesuaian struktural (struktural adjustment policy/SAP). Dan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo malah memberi sambutan yang menghabiskan dana pada IMF – World Bank.
5. IMF menghendaki liberalisasi impor dan pelaksanaan sumber-sumber keuangan secara bebas (liberalisasi keuangan), devaluasi mata uang, pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter dengan pembatasan kredit untuk rakyat, pengenaan tingkat suku bunga yang tinggi, penghapusan subsidi, peningkatan harga-harga public utilities (kebutuhan rakyat), peningkatan pajak, menekan tuntutan kenaikan upah, liberalisasi investasi terutama investasi asing dan privatisasi.
6. Akibat langsung yang dirasakan rakyat negeri ini adalah penghapusan subsidi. Kebutuhan rakyat pun menjadi mahal tak terjangkau. Demi memenuhi amanat liberalisasi investasi, kekayaan alam (minyak dan barang tambang) diserahkan kepada pihak asing. Inikah yang harus dipertahankan negeri tercinta kita?
7. Hanya sistem Islamlah yang dikelola pemimpin yang bertakwa akan memerdekakan manusia dari segala bentuk penindasan; menebarkan kebaikan, rahmat, dan hidayah; mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan; merealisasikan keadilan, melenyapkan kezaliman yang membelenggu manusia; dan menyelamatkan manusia dari kegelapan sistem buatan manusia.[]
from Pojok Aktivis
