Oleh : Nasrudin Joha
Mediaoposisi.com-Memang aneh negeri ini. DPR dibuat itu untuk mengontrol eksekutif, bukan puji-puji basi tanpa kerangka kerja pasti. Coba, terkait pelemahan rupiah, apa yang dilakukan DPR untuk mengontrol eksekutif ? Soal lambannya penanganan bencana, apa usulan real DPR kepada eksekutif ? Kenaikan BBM, apa pernyataan resmi DPR ? Soal skandal buku merah KPK, kenapa DPR mingkem ? Malah ada kesan melindungi terduga dan Kapolri ?
Giliran pidato berbusa mengambil kutipan istilah yang terdapat pada 'Game of Thrones' disebut cerdas, luar biasa, out of the box. Lantas, apa faedahnya pidato berbusa itu untuk rakyat Indonesia ? Apakah dengan pidato itu urusan Palu dan Donggala tuntas ? Apakah pidato itu bisa menyelesaikan urusan bencana Palu dalam sepekan ?
Memang tak banyak bahkan tak ada pemimpin dunia yang mengaitkan main game yang tidak produktif dengan urusan mengelola negara. Karena itu tidak relevan. Kalau mau mengambil hikmah itu dari quran dan sunnah, bukan game murahan yang melalaikan dan merusak generasi anak bangsa. Yang lain tidak kepikiran, karena sibuk ngurusi negara. Ini negara kacau, malah pidato tentang game yang kemudian di Jilati para fans sebagai 'PIDATO LUAR BIASA, PIDATO MEMBANGGAKAN', memalukan !
Kalau mau pidato luar biasa, tiru Umar Bin Khatab, yang mengingatkan rakyat agar tidak maksiat akibat adanya musibah gempa. Tirulah Umar, yang tidak makan daging dan roti, kecuali roti dari gandum kasar, sebelum rakyat benar-benar terlayani dan kenyang.
Tidak seperti Jokowi, rakyatnya kena musibah bencana disusul kelaparan sampai ada yang protes memasak batu, pemimpinnya malah pesta mewah dan megah bersama para rentenir dan lintah darat. Sudah gitu, bukannya membahas masalah rakyat malah berkicau tentang game online.
DPR yang seyogyanya bisa mengontrol perilaku eksekutif justru ikut nimbrung. Bahkan, ikut-ikutan jadi Cheerleaders seperti generasi alay para cheby, yang ikut memoles dan menjilat kedustaan Jokowi.
Ah, bagaimana mungkin DPR bisa diharapkan ? Bagaimana mungkin meminta DPR mengaktifkan pasal 7A konstitusi untuk mengadili Jokowi ? Lha wong eksekutif dan DPR satu paket, sama-sama zalim, sama-sama menindas rakyat.
DPR tak ubahnya tukang leges, tukang stempel, tinggal bubuhkan stempel dan ketok Palu. Nyaris, tidak ada kontrol dari DPR agar Penyelengaraan negara berjalan baik. Semua dusta eksekutif dibenarkan legislatif. Pada saat yang sama, lembaga yudikatif tumpul mengawasi keduanya.
Kasus buku merah KPK mengkonfirmasi, negara ini sudah dikuasai para maling. Para perompak dan penyamun, bekerja sama saling melindungi dan berbuat zalim. Rasanya, cukup sudah rakyat ini ditipu sistem demokrasi.
Demokrasi tidak pernah berkhidmat pada rakyat, tetapi menghamba pada kaum pemodal. DPR setelah dipilih tidak lagi mewakili rakyat, tetapi menjadi kepanjangan tangan kaum pemodal. Jadi, percuma saja rakyat berharap pada DPR.
Jika ada usulan DPR dibubarkan, rasanya usulan ini patut untuk ditindaklanjuti. Anggaran besar untuk aleg di Senayan hingga di daerah, tidak berkorelasi positif bagi kesejahteraan rakyat yang mereka wakili.
Ah sudahlah, jika rakyat ingin makmur, ingin kaya, ingin punya mobil dan rumah mewah, harta melimpah, semua sudah terpenuhi. Ya, semua terpenuhi tetapi cukup diwakili. Wakil rakyat saja di DPR yang makmur, kaya, punya mobil dan rumah mewah, harta melimpah. Sementara rakyat, terus menjerit ditimpa kesusahan dan penderitaan. [MO/an].
