Oleh : Sofia Ariyani, SS
(Member Akademi Menulis Kreatif)
Mediaoposisi.com-Apa itu "Blokir Auditory"?
Blokir Auditory adalah gejala yang disebabkan pada anak yang sering bermain atau beraktivitas dengan gadget, game dan smartphone.
Anak-anak yang kecanduan dengan gadget maka dia akan fokus pada gadgetnya saja artinya kemampuan anak untuk mendengar tidak terasah, mereka lebih terasah pada indera penglihatan saja karena seringnya melihat gambar dan tulisan daripada mendengar.
Akibatnya banyak anak yang mengalami gejala blokir auditory ini, yaitu anak dipanggil seolah-olah tidak mendengar karena sedang berkonsentrasi pada gambar atau teks. Seolah-olah telinga mereka tidak berfungsi.
Betapa bahayanya blokir auditory ini karena pada anak yang masih mengalami tumbuh kembang, telinga adalah indera tempat masuknya berbagai informasi yang akan diproses dalam otak. Kalau telinga tidak peka lagi maka semakin sedikit informasi yang akan disimpan dalam otak anak.
Agaknya pun gejala ini sedang dialami rezim saat ini. Bagaimana tidak??
Sejumlah kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Tarif dasar listrik yang melonjak, kenaikan harga BBM yang terus menerus naik hingga menyebabkan harga-harga sembako melambung tinggi. Hutang luar negeri yang semakin mencekik.
Yang lagi-lagi rakyat dikorbankan dengan dikenakan berbagai macam pajak. Tingginya biaya pendidikan yang sulit dijangkau kalangan bawah. Kesehatan pun demikian, bagi mereka yang miskin sulit untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Membuat rakyat menjerit. Tingginya pengangguran di dalam negeri, yang malah mengimpor tenaga kerja asing. Begitu pun di sektor pertanian, persediaan pangan di dalam negeri melimpah ruah pemerintah malah mengimpor.
Sebagaimana dilansir oleh Indopos.com (7/4/18), Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, di saat pengangguran dalam negeri membludak, Jokowi malah mengimpor tenaga kerja asing.
"Beras banyak, tetap impor. Garam banyak, tetap impor. Pengangguran banyak, tenaga kerja impor. #2019GantiPresiden,” kritik anggota Komisi II DPR RI itu saat dihubungi, Jumat (6/4).
Sejumlah kebijakan di era Jokowi-JK menuai kritikan namun pemerintah tidak bergeming. Selama kebijakan itu menguntungkan bagi Kapitalis maka akan terus melenggang tanpa peduli dengan kemaslahatan rakyat.
Belum lagi kasus penistaan agama Islam yang kian hari kian berani bak bola salju yang terus menggelinding terus membesar. Sepanjang tahun berkuasanya Presiden Joko Widodo begitu banyak kasus penghinaan terhadap agama Islam.
Diawali dengan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama alias Ahok pada 27 September 2016 yang lalu dalam pidatonya di kepulauan Seribu yang mengatakan “
"Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu," (bbc.com).
Sontak membuat rakyat Indonesia terutama yang beragama Islam marah, hingga bergulir opini “Tolak Pemimpin Kafir”. Tidak dinyana kasus ini banyak menarik simpati dari kalangan Nasrani malah anehnya sebagian orang yang katanya beragama Islam ikut membela si penista.
Tak lama berselang muncul kasus-kasus pelecehan terhadap agama Islam dari komika-komika dalam negeri. Sebut saja Joshua Suherman, Ge Pamungkas, Ernest Prakasa, dan Uus.
Terakhir ada Tretan Muslim dan Coki Pardede. Hingga beberapa hari yang lalu insiden pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh Banser di sela-sela perhelatan Hari Santri di Garut menyulut kemarahan umat Islam di dunia terutama di Indonesia.
Namun adanya kasus-kasus penghinaan dan pelecehan agama Islam ini pun tak menggemingkan pemerintah yang notabene mayoritas muslim yang dipimpin oleh seorang muslim juga.
Tak satu pun dari pihak pemerintah yang membela umat Islam. Mereka seolah tak mendengar teriakan, jeritan, bahkan tangisan rakyatnya.
Bisa ditebak bila rezim ini mengalami blokir auditory. Bukan tidak mungkin reformasi akan terulang kembali akibat kebijakannya yang pro kepada pemegang modal bukan rakyatnya.
Lantas bagaimana seharusnya seorang pemimpin negara di dalam Islam?
Di dalam Islam pemimpin tak lain dan tak bukan adalah sebagai pelayan umat, bukan dilayani. Artinya dirinya akan mengurusi seluruh urusan rakyatnya. Bukan cuek.
Maka amanah yang diberikan kepada penguasa adalah tanggung jawab yang luar biasa yang harus ditunaikan. Ada hak-hak rakyatnya yang harus dipenuhi, misalnya memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papannya,
mengelola sumber daya alam yang ada untuk menyejahterakan rakyatnya, menjaga kehormatan, jiwa, akal, pemilikan individu, keamanan bahkan agama.
Ketika Islam mengatur bahwa negaralah yang mengelola sumber daya alam maka negara tidak akan mengimpor kebutuhan pangan untuk rakyatnya. Sumber daya alamnya sebagai penopang kehidupan manusia.
Dan ketika Islam menjadi sistem hidup di dunia maka tidak ada lagi penghinaan dan pelecehan terhadap Islam. Bahkan agama lain pun dijamin oleh negara, mereka memang didakwahi untuk memeluk Islam namun tidak ada paksaan.
Mereka yang masih memeluk agama lain akan mendapat perlakuan yang sama dengan umat muslim.
Maka adalah kebutuhan yang urgen bagi Indonesia untuk mengganti sistem yang membuat hati nurani pemimpin menjadi tuli,
keras, tidak peduli pada rakyatnya menjadi sistem yang pemimpinnya memiliki hati nurani yang peka terhadap urusan umat. Yaitu sistem yang berasal dari Dzat Yang Maha Agung, Khilafah Islamiyah.[MO/gr]
