Oleh : Isturia
Mediaoposisi.com-Pertemua Tahunan Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF) - Bank Dunia (World Bank) yang digelar di Bali mulai dari tanggal 8-14 Oktober 2018 menghabiskan dana sebesar Rp 1 triliun.
Walaupun pertemuan itu sudah berakhir, namun meninggalkan kesedihan bukan kegembiraan. Dana 1 triliun bukanlah sedikit. Di tengah derita Palu dan Donggala. Hal tersebut dianggap sebagai pemborosan anggaran di tengah sejumlah bencana yang melanda Indonesia.
Penilaian itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief lewat akun twitternya @AndiArief_; pada Minggu (7/10/2018). Andi Arief menyebut pertemuan tersebut menghamburkan uang.
Pemerintah merencanakan sempurna penyambut pertemuan Dewan Gubernur IMF dan World Bank. Di saat yang sama pemerintah tidak all out dalam menangani korban gempa palu dan Donggala.
Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Minggu (7/10/2018) menyampaikan masa tanggap darurat hanya berlangsung dua pekan (14 hari), dihentikan pada 11 Oktober 2018.
Artinya pencarian terhadap korban di Palu dan Donggala akan tetap dilakukan, hanya saja dengan personel yang minimal. Termasuk juga alat-alat berat akan dikurangi.
Kedatangan IMF dan World Bank membawa keuntungan bagi Indonesia adalah bohong belaka. Menurut Wakil Ketua Umum Fadli Zon "Jangan sampai pemerintah bergantung pada pertemuan IMF.
Tidak pernah dalam sejarahnya, pertemuan IMF-World Bank membawa keuntungan bagi negara tuan rumah," jelas dia, Jakarta, Sabtu (8/9/2018).
Sebaliknya, dia menjelaskan kejadian pada 1998, ketika pemerintah meminta bantuan kepada IMF, justru Indonesia mengalami krisis ekonomi, hingga jatuhnya rezim Soeharto saat itu.
Bantuan-bantuan yang digelontorkan pihak barat membuka dominasi mereka pada negeri ini. Tidak ada makan siang gratis dalam kamus mereka. Semakin membuka diri, semakin barat menguasai.
Pemimpin dalam Islam
Pemimpin dalam Islam bukan untuk gengsi-gengsian. Bukan pula meraih keuntungan. Tapi amanah pemimpin adalah tanggung jawab yang kelak dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hukum syara'.
Rakyat prioritasnya.Tidak sedikitpun akan mendzaliminya. Memberikan solusi terbaik tanpa membatasi. Tanpa ada masa tanggap darurat sebagaimana pada bencana-bencana yang terjadi. Tapi mengurus hingga rakyat mendapatkan kelayakan.
Pemimpin juga tidak boleh menghamburkan uang negara, berfoya-foya demi menjamu penjajah karena sejatinya apa yang dilakukan tersebut adalah keharaman.[MO/gr]
