Achmad Fathoni
(Dir. El Harokah Research Center)
Dalam hegemoni peradaban Barat yang amat panjang, demokrasi yang diterapkan di belahan bumi Barat sana tidak mampu melahirkan kesejahteraan dan kemuliaan hidup umat manusia. Justru krisis kemanusiaanlah yang lahir dari penerapan demokrasi. Demokrasi yang lahir dari rahim ideologi Kapitalisme - sekulerisme telah mengabaikan hak-hak rakyat dan menggantinya dengan menomorsatukan kepentingan korporasi.
AS adalah representasi negara demokrasi nomor wahid. AS telah menerapkan strategi penjajahannya melalui lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank dan World Trade Organization (WTO), ketiga lembaga inilah yang mengendalikan kebijakan ekonomi dunia. Ketiganya memaksakan konsep ekonomi liberal kepada pemerintahan yang ada di dunia, termasuk memaksanakan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015). MEA adalah strategi neoimperialisme dengan konsep neoliberalisme.
Sistem politik demokrasi telah memindahkan fungsi negara sebagai pelayan dan pelindung rakyat ke sektor privat, yang secara otomastis mengubah relasi antara negara dan rakyat. Rakyat yang seharusnya dilayani dan dilindungi oleh negara, berubah menjadi konsumen bagi negara. Artinya, jika rakyat menginginkan pelayanan maka harus membayarkan sejumlah uang. Tak ada uang, tak ada layanan publik. Karena saat ini layanan publik telah diambil alih oleh swasta, negara tak lagi mengurusi layanan publik bagi rakyat, sehingga untuk mendapatkan akses layanan publik, rakyat harus merogoh kantong lebih dalam.
Hadirnya HTI di bumi nusantara dalam kacamata masyarakat umum lebih menonjol sebagai gerakan pemikiran intelektual yang menawarkan wacana syariat islam dan khilafah Islamiyah sebagai solusi bangsa dan umat.
Sekalipun mengaku sebagai sebuah partai politik tetapi penafsirannya berbeda secara faktual dengan yang dimaksud dengan pengertian partai politik sebagaimana realitas politik yang ada. Hanya sebagai sebuah entitas dakwah yang konsen kepada pencerdasan umat Islam melalui membangun kepekaan politik dan keterikatan terhadap syari’at islam.
Dan secara terbuka menyampaikan kepada khalayak umum bagaimana pemikiran-pemikiran islam yang diusung dan diperjuangkan sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab yang dipahaminya. Karakter perjuangan ini sangat berbeda dengan kelompok liberalis dan sosialis komunis yang penuh dengan hidden agenda. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pilar-pilar negara termasuk Pancasila dan NKRI berada di antara persaingan ketiga kekuatan ideologi tersebut. Islam, Sosialis Komunis, dan Kapitalis Liberalis. Hanya saja mereka semuanya berlindung pada bayang-bayang pilar-pilar negara.
Kasus upaya pemberangusan HTI oleh pemerintah di era Presiden Jokowi merupakan manifestnya benturan kekuatan politik laten berbasis ideologi mainstream dunia, sekuler vs Islam. Dan begitu dinamisnya gerakan liberalis terutama melalui advokasi pada proses politik parlemen untuk melahirkan banyak produk perundang-undangan serta peraturan yang ada di bawahnya. Lalu dimanakah sesungguhnya letak kekuatan politik islam berada yang terkesan sudah berhasil diliberalisasi, diadu domba, dipinggirkan, dibuat pragmatis, dan diserang habis-habisan.
HTI selalu terbuka untuk mengkritik sistem politik demokrasi mengusung konsep 'Reinventing Government' (Pemerintahan Wirausaha). Dari namanya saja sudah terlihat bahwa pemerintahan model ini adalah pemerintahan yang mencari keuntungan, karena pemerintahan model ini dilandasi dengan jiwa wirausaha di masing-masing sektor pemerintahan atau pejabatnya. Reinventing Government dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur urusan sosial, politik dan ekonomi berorientasi pada profit.
Konsep Reinventing Government meminimalisir peran negara dalam mengatur dan melindungi rakyatnya. Pemerintahan model ini menyerahkan peran dan tanggung jawabnya kepada swasta dan masyarakat. Bisa dikatakan Reinventing Goverment telah mematikan fungsi negara yang sesungguhnya. Hal ini jelas terlihat ketika negara mengabaikan fungsi melayani rakyat dalam bidang kesehatan dengan menjadikan rumah sakit dan puskesmas sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan tersebut berimbas kepada naiknya tarif layanan kesehatan. Bagi rakyat menengah ke bawah tentu kebijakan ini sangat menyulitkan kehidupan mereka. Selain itu, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memalak rakyat untuk membayar premi setiap bulannya. Lagi-lagi rakyat selalu menjadi korban kedzaliman penguasa. Padahal negara sejatinya bertanggung jawab terhadap layanan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik untuk rakyat.
Selain dalam bidang kesehatan, negara dianggap HTI juga berlepas tangan terhadap pendidikan. Saat ini negara telah menjadikan Perguran Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (PTN-BH), dimana pengelolaan PTN menonjolkan aspek bisnis (keuntungan). Konsekuensi logis yang harus diterima rakyat adalah ketika mereka memasukkan anak-anaknya ke PTN yang sudah 'bergelar BH' (Badan Hukum), mereka harus membayar mahal biaya pendidikan di PTN-BH tersebut. Padahal yang seharusnya adalah negara memberikan pendidikan cuma-cuma dan berkualitas terbaik.
Negara pun berlepas tangan dari pelayanan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat. Liberalisasi ekonomi menjadikan harga rumah sangat mahal dan sulit diakses rakyat. Alhasil, puluhan juta rakyat tidak bertempat tinggal dan tinggal di rumah tidak layak huni. Listrik pun demikian, tarif listrik tinggi, tentu ini sangat membebani rakyat yang sudah sangat kesulitan. Belum lagi gas elpiji, BBM, jasa transfortasi, harga-harga kebutuhan yang semakin melejit saja harganya sangat menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara.
HTI selalu mengingatkan kita, tatanan politik-ekonomi neoliberalis - neoimperialis harus segera dicampakkan, dan digantikan dengan sistem politik-ekonomi Islam yang menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan individu per individu. Politik ekonomi Islam merupakan solusi bagi masalah-masalah mendasar setiap individu dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.
from Pojok Aktivis
