Oleh:Chusnatul Jannah
Mediaoposisi.com- Seringkali indikator dalam keberhasilan pelaksanaan demokrasi adalah perhelatan pemilu damai. Sebab, di sanalah eksistensi suara rakyat suara Tuhan tersaji.
Pemenang paslon dalam pemilu diukur dengan suara mayoritas dari rakyat yang memilih. Selain hal itu, indikator keberhasilan demokrasi juga diukur dari sejauh mana rakyat dijamin kebebasannya dalam berpendapat, berekspresi, beragama, dan bertingkah laku. Namun, oleh sebagian pihak demokrasi telah dicederai oleh rezim ini.
Pembubaran HTI hingga hukuman sanksi bagi akademisi menjadi bukti bahwa kebebasan berpendapat hanya jargon di atas kertas. Benarkah demokrasi sebatas pemilu, suara rakyat, dan musyawarah? Tentu tak sesederhana itu. Ada banyak hal yang membuat demokrasi bertentangan dengan Islam.
Pertama, Demokrasi adalah hasil pemikiran barat. Karena ia lahir dari cara pandang barat yang bertentangan dengan Islam. Demokrasi merupakan ‘barang dagangan’ barat yang dijajakan ke negeri-negeri muslim agar mereka menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan.
Islam berasal dari Pencipta dan pengatur setiap makhluk di muka bumi, yaitu Allah SWT. Islam bukan produk pemikiran manusia, tapi wahyu yang berasal dari Allah SWT.
Kedua, teori demokrasi bertentangan dengan implementasinya. Ketika dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, sangat memungkinkan terjadi manipulasi, rekayasa dan kebohongan untuk mengelabui umat. Karena dasar pengambilan keputusan produk hukum dan Undang Undang bukan pada kebenaran yang baku, namun dari suara mayoritas yang mewakili rakyat di DPR/MPR.
Benar dan salah tak menjadi ukuran dalam memutuskan. Dalam Islam, standar yang dipakai tergantung pembahasan materinya, diantaranya
(1) jika materinya menyangkut status hukum syariah, standarnya adalah dalil syariah terkuat, bukan suara mayoritas;
(2) jika materinya menyangkut aspek-aspek teknis dari suatu aktivitas, standarnya suara mayoritas; (3) jika materinya menyangkut aspek-aspek yang memerlukan keahlian, standarnya adalah pendapat yang paling tepat, bukan suara mayoritas.
Ketiga, demokrasi adalah sistem buatan manusia. Sifat manusia itu relatif, tak bebas dari kesalahan. Maka dengan sifat seperti ini tentu penerapan demokrasi pasti mengandung banyak cacat dan salah karena pembuat aturannya pun tempatnya salah.
Bila produk aturan/ hukumnya digali dari pemikiran manusia lalu dijalankan oleh manusia, sedangkan manusia berpotensi besar melakukan kesalahan, maka penerapannya menghasilkan kesalahan ganda, yaitu aturan dan pelaksana aturannya.
Hal ini berbeda dengan Islam. Islam adalah sistem yang bersumber dari Allah SWT yang terbebas dari kesalahan. Karena itu, sistem dari Allah sajalah yang layak dan patut untuk dianut.
Keempat, Demokrasi lahir dari aqidah sekulerisme. Aturan Tuhan (agama) tak berhak mengatur kehidupan. Islam justru mewajibkan penerapan syariah dalam seluruh kehidupan (Q.S. Al Baqarah: 208).
Kelima, Demokrasi dibangun atas empat pilar kebebasan. Kebebasan menjadi ciri khasnya. Tak boleh ada keterikatan dalam setiap perbuatan manusia menjalani kehidupannya. Sedangkan Islam mewajibkan setiap hamba terikat dengan aturan Allah SWT.
Itulah yang membuat demokrasi bukan milik Islam. Sejatinya ia adalah produk pemikiran milik barat. Tak layak kita mengambil dan menerapkannya. Sistem demokrasi sudah banyak memberikan harapan kosong untuk perubahan. Sebelas kali pemilu, tujuh kali berganti pemimpin, namun kehidupan yang lebih baik tak kunjung mampir.
Kehidupan semakin sempit, kebijakan dzalim menjadi tontonan sehari-hari. Kerusakan moral dan generasi tak terbendung lagi, korupsi terus menghantui, dan segudang problematika yang tak bertepi cukup menjadi bukti bahwa kesalahan kelola negeri ini bukan sekedar berganti kepala saja, namun sistem yang menaunginya. Masih mau bertahan dengan demokrasi?...[MO/sr]
