KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Abdul Malik Haramain, hari ini, Senin (9/7) diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP).
Abdul mengaku telah memberikan keterangan terkait tersangka kasus korupsi e-KTP, Markus Nari (MN), kepada penyidik KPK. "Selengkapnya tanya ke penyidik ya," ucap Abdul dari Gedung KPK, Senin (9/7).
Abdul keluar dari gedung KPK setelah melalui pemeriksaan sekitar 4,5 jam oleh penyidik KPK. Abdul membantah mengetahui adanya pemberian fee kepada tersangka MN oleh terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman. "(saya) sama sekali tidak (tahu)," balas Abdul.
Mantan anggota DPR RI, MN ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP pada 19 Juli tahun lalu. MN diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR.
MN diduga telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar dari Eks Dirjen Dukcapil Kemendagri RI saat ini sudah menjadi terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman. MN diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi dalam pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2013 di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.
KPK mensangkakan Pasal 2 atau 3 ayat 1 UU Nomor 31 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP kepada MN dengan hukuman maksimal masing-masing 20 tahun atau seumur hidup dan atau denda Rp1 miliar.
