Oleh : Renata Dwi Aninda
Mediaoposisi.com- Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan jumlah populasi 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018 dan dikatakan sebagai negara yang menduduki posisi keempat untuk kategori negara dengan penduduk terpadat di dunia. Berdasarkan data UNICEF yang diberitakan oleh ANTARA, pada tahun baru 2018 tercatat ada 386.000 bayi yang lahir.
90 persen bayi yang lahir tersebut dijelaskan berasal dari negara-negara berkembang. Sementara dari jumlah besar itu, Indonesia secara global menyumbang 13.370 kelahiran bayi. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kelima dunia terbesar.
Peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia sering disebut-sebut sebagai alasan dibalik meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Didukung oleh teori malthus yang mengatakan bahwa” jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka suatu saat nanti sumber daya alam akan habis. Sehingga muncul wabah penyakit, kelaparan, dan berbagai macam penderitaan manusia.”.
Teori ini seakan-akan mengkambing hitamkan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat di masyarakat yang cepat atau lambat akan menimbulkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan,kesenjangan,kriminalitas,kerusakan lingkungan dan konflik di suatu negara.
Menindak lanjuti asumsi dangkal tersebut pemerintah berupaya untuk menjadi super hero bagi masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan di tanah air.
Salah satu upaya pengendalian yang pemerintah tawarkan ialah program pembatasan kelahiran KB (Keluarga Berencana) dengan slogan “ dua anak lebih baik ” . Masyarakat diiming-imingi tentang gambaran hidup yang sengsara apabila memiliki banyak anak di tengah keterbatasan finansial yang ada.
Pemerintah juga membentuk lembaga pembantu dalam merealisasikan tujuan pengendalian pertumbuhan penduduk tersebut yang bernama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dimana lembaga ini berfungsi sebagai tangan kanan pemerintah untuk terjun langsung ke masyarakat dan menghimbau untuk melaksanakan pengendalian angka kelahiran dengan dalih pemberantasan kemiskinan.
Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harusnya bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki mestinya dapat dikelola secara baik untuk kepentingan rakyat. Fasilitas umum disediakan dan terdistribusi merata di seluruh penjuru negeri. Bukan mencari-cari alasan untuk membiaskan kesalahannya.
Tentu, menyalahkan pertumbuhan penduduk yang meningkat merupakan hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh sebuah pemerintah hanya karena angka kemiskinan yang tinggi di negaranya. Terlebih jika di negara itu merupakan negara yang sudah terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah ruah.
Jika kita telusuri lebih dalam, dibalik program ini pemerintah sebenarnya hanya berupaya menutupi kegagalannya dalam mengelola negara dan masyarakatnya. Sumber daya alam yang dimiliki tak mampu dikelola dengan baik, tak mandiri dalam menyelesaikan urusan negara, mengandalkan hutang luar negeri,dan lalai dalam melakukan perbaikan-perbaikan di masyarakat.
Hal inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan solusi dari tingkat berpikir yang dangkal,tak mau disalahkan dan diangap gagal. Akibatnya sangat fatal dan menyengsarakan masyarakatnya.[MO/sr]
