Oleh ; Zainaty Salimah
(Mahasiswi STEI Hamfara)
Mediaoposisi.com- Kemiskinan sudah bukan merupakan hal yang luar biasa di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah pokok pada perekonomian Indonesia. Terutama pada era kapitalisme yang menyerahkan kewenangan pada pasar bebas yang menerapkan prinsip harga sebagai tunjangan pokok. Sehingga pemilik modal yang akan berkuasa dan akan memakan pemilik modal yang kecil.
Pusat Statistik (BPS) membeberkan, indeks kemiskinan di Indonesia semakin dalam dan semakin parah selama periode September 2016 - Maret 2017. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2017 mencapai 1,83 naik dari September tahun lalu yang hanya 1,74. "Kalau indeks kedalaman (kemiskinan) naik, maka tingkat kemiskinan semakin dalam," ujarnya di Jakarta, Senin (17/7/2017).
Selain itu tuturnya, indeks itu juga menggambarkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan akan semakin jauh sehingga kemiskinan akan semakin sulit untuk dientaskan.
Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikkan dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017. Dibandingkan dengan Maret 2016, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami kenaikan di perkotaan, dan menurun di pedesaan.
Pada Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan mencapai 1,25, naik dari Maret 2016 yang sebesar 1,19. Adapun indeks keparahan kemiskinan di perkotaan Maret 2017 0,31, naik dari Maret 2016 yang sebesar 0,27. Sejumlah faktor menjadi penyebab tingkat kemiskinan semakin dalam dan parah. Tingkat inflasi September 2016 - Maret 2017 mencapai 2,24 persen. Sementara inflasi Maret 2016 ke Maret 2017 sebesar 3,61 persen.
Di sisi lain, upah riil petani dan buruh bangunan per hari yang tumbuh tidak tinggi tergerus oleh inflasi yang tinggi. Faktor lainnya yaitu terjadi keterlambatan dalam distribusi beras sejahtera pada Januari, Februari, dan Maret 2017. Total jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,77 juta orang pada Maret 2017. Angka ini naik sekitar 6.900 orang dibandingkan September 2016.
Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2017 terdapat 26,58 juta penduduk miskin atau sekitar 10,12 persen di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dalam Dialog Nasional Indonesia Maju di Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (31/3/2018).
Idrus menjelaskan, angka kemiskinan di Indonesia sekarang turun 1,2 juta jiwa atau sekitar 0,5 persen. "Sekarang ini angka kemiskinan di Indonesia turun sebanyak 1,2 juta jiwa," kata Idrus. Idrus menyatakan pemerintah terus melakukan perluasan terhadap penerima keluarga manfaat program keluarga harapan (PKH). Perluasan program ini dinilai efektif dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.
"Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di tahun 2019 nanti turun 9 persen," jelas dia. Oleh sebab itu, pihaknya menegaskan perlu ada pengetatan validasi terhadap keluarga penerima manfaat PKH agar tepat sasaran. Sehingga program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tersebut benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang juga hadir dalam dialog nasional memaparkan, Kabupaten Sragen masuk dalam zona merah kemiskinan. Menurut dia angka kemiskinan di Sragen mencapai 13,8 persen. "PR (pekerja rumah) kita yang utama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kita ingin nantinya bisa mengikuti target nasional bahwa angka kemiskinan turun menjadi 9 persen," ungkap dia.
Dirinya mengaku dapat masukan dari Mensos tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan di Sragen. Sebab, kata Yuni, angka kemiskinan di Sragen masih lebih tinggi dari Jawa Tengah yakni 11 persen dan nasional 10,12 persen. "Kita berusaha menurunkan itu (angka kemiskinan). Beberapa pengarahan sudah disampaikan Bapak Menteri sehingga menjadi target kita ke depan," paparnya.
Kemiskinan saat ini
Kemiskinan yang jauh lebih luas lagi dari sekadar tidak memiliki uang. Pada dasarnya, kemiskinan merupakan tidak adanya kemampuan dalam mencapai kelayakan dalam kehidupan. Lebih dari itu, bahwa orang yang disebut dengan miskin yakni tidak memiliki harapan dengan perubahan hidup. Sehingga dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan bukanlah karena kelangkaan.
Berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan :
1. Program pemerataan kesejahteraan belum optimal.
Mungkin hanya beberapa kalangan saja yang mendapatkan kesejahteraan, sehingga meski beberapa orang mulai terangkat dari kemiskinan, nyatanya penduduk miskin di daerah lain tumbuih berrkali-kali lipat dari sebelumnya. Dan kebanyakan kemiskinan terjadi pada daerah pedalaman yang jauh dari ibukota. Bahkan harta 100 juta orang miskin setara dengan empat orang terkaya di Indonesia.
2. Uang pemerintah difokuskan untuk pembangunan infrastruktur
Darmin Nasution mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan meskipun pemerintah menaikkan hutang hingga ribuan triliun, namun tetap belum bisa menurunkan angka kemiskinan disebabkan karena hutang digunakan untuk fokus pada pembangunan infrastruktur. Karena infrastruktur memiliki manfaat jangka panjang, sehingga pemerintah memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan melesat cepat karena pergerakan akan ditopang infrastruktur tersebut.
Seharusnya pemerintah segera menindaklanjuti masalah tersebut bukan malah menuangkan segala keuangan kedalam pembangunan infrastruktur yang belum tentu memberikan manfaat untuk masa yang akan datang. Dan juga pemerintah tidak hanya memikirkan nasib dari kaum pejabat yang kehidupan mereka saja sudah sangat layak bagaikan raja-raja pada masa kuno terdahulu, pemerintah juga perlu memperhatikan nasib kaum bawah yang menjerit meronta meminta keadilan.[MO/sr]
