Oleh : Siti Aminah
Mediaoposisi.com-Kita ketahui bahwa negara tercinta Indonesia ini telah lama menerapkan sistem Demokrasi. Berarti bahwa rakyat Indonesia sudah lama merasakan dampak penerapannya, sangat jauh dari harapan.
Sistem yang katanya dalam Demokrasi kebebasan berpendapat dijamin, ternyata hanya ada dalam wacana saja.
Banyak kasus yang terjadi sekarang ini membuktikan hal itu, diantaranya kasus prof. Suteki yang merupakan guru besar fakultas hukum UNDIP. Beliau menjadi saksi ahli saat sidang gugatan pencabutan badan hukum HTI. Sebelumnya beliau sempat memposting komentar yang arahnya diduga membela HTI, ketika ormas itu dibubarkan oleh pemerintah, termasuk ketika terjadi rentetan aksi terorisme belakangan ini.
Prof. Suteki yang sudah 24 tahun mengajar di fakultas hukum ini, akhirnya diperkarakan, dan sesuai dengan SK rektor no 223/UN7.P/KP/2018 per tgl 6 juni 2018 dibebastugaskan dari Kaprodi MIH, ketua senat MK, dan anggota senat UNDIP.
Begitulah perlakuan yang terjadi, untuk membungkam, menggebuk, orang orang -dan bahkan ormas- yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Dan begitukah cara memberi kebebasan berpendapat dalam demokrasi?
Negara ideal dalam demokrasi hanya ada dalam khayalan filosofi Yunani saja. Keadilan hanya angan angan. Ini membuktikan bahwa demokrasi sejatinya sistem penguasa yang melegalkan tirani minoritas( penguasa- pengusaha) atas mayoritas(rakyat).
Kebenaran hanya milik penguasa, dan kekuasaan hanya untuk kepentingan penguasa dan kroni nya. Masih kah berharap pada sistem demokrasi ini?Masihkah menganggap demokrasi harga mati? Bagi orang yang berakal sehat, tentunya bisa mengambil pelajaran penerapan Demokrasi ini. Dan masih ada sistem alternatif yang agung, dan yang adil dari Sang pencipta.. Yakni khilafah.[MO/sr]
