Oleh : Rindoe Arrayah
Mediaoposisi.com- Utang yang dimiliki pemerintah RI dari tahun ke tahun bukannya semakin berkurang, akan tetapi justru semakin bertambah. Peningkatan utang pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Produktivitas utang terbukti belum mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor produktif secara signifikan. Sehingga output perekonomia relatif stagnan.
"Pasalnya, indeks tendensi bisnis dan berbagai survei tentang ekspetasi ekonomi tidak mengalami akselerasi pertumbuhan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari lima persen," ujar Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Institute For Develipment of Economics and Finance (Indef) dalam konferensi pers di Jakarta, rabu 21 Maret 2018.
Total utang yang dimiliki pemerintah Indonesia saat ini mencapai Rp 4.180,61 triliun hingga April 2018. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Jumlah ini melonjak Rp 44,22 triliun dibanding posisi Maret sebesar Rp 4.136,39.
Berdasarkan kutipan Liputan6.com dari data APBN, Jakarta, Kamis (17/5/2018), utang pemerintah Indonesia per April ini yang sebesar Rp 4.180,61 triliun, terdiri dari pinjaman Rp 773,47 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.407,14 triliun.
Peningkatan utang pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Produktivitas utang terbukti belum mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor produktif secara signifikan. Sehingga output perekonomian relatif stagnan.
Inilah fakta yang didapati di negara ini. Selama menjadikan utang berbasis riba sebagai sumber pendapatan, maka negara tidak akan pernah bisa mandiri. Utang luar negeri merupakan bentuk penjajahan/imperialis yang bisa menghancurkan sutu bangsa.
Karena, bagaimanapun juga utang negara sebegitu banyaknya telah membawa petaka bagi rakyat. Kesejahteraan menjadi suatu hal yang utopi bagi rakyat.
Oleh karena itu, agar permasalahan utang ini bisa terselesaikan sudah seharusnya dikembalikan kepada syari'at Allah Ta'ala yang diturunkan secara sempurna. Termasuk diantaranya mengatur sistem perekonomiannya juga.
Terbukti, sistem ekonomi kapitalis justru membawa petaka bagi negara dan rakyatnya. Hanya syari'at Islam lah yang bisa mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan sesungguhnya.[MO/sr]
