Oleh : Farah Diba Ainul Mardiah
(Mahasiswi STEI HAMFARA Yogyakarta)
Mediaoposisi.com- Siapapun yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi pasti merasa iba jika melihat para lansia tunawisma yang bekerja susah payah menjual barang apapun, yang pendapatannya hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan perut saja, siapapun pasti ingin menolong, namun dengan cara apa?
Tentu jika memberikan beberapa rupiah yang kita punya bukanlah cara yang efektif untuk membantunya, meski memang terlihat sebagai seorang pahlawan. Lantas dengan cara apa mengatasi hal itu?
Badan Pusat Stasistik (BPS) terakhir meencatat pada September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan berkontribusi sekitar 7,26 % sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan sekitar 13,74 %. Atau sekitar 10,27 juta orang penduduk perkotaan dan sekitar 16,31 juta orang penduduk pedesaan.
Dibanding komoditi yang lain, perananan komoditi makananlah yang sangat berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan yaitu sebesar 73, 35%.
Kenapa makanan sangat berpengaruh dalam kemiskinan? Itu disebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhann makanan mereka secara layak, mengapa itu terjadi? Apakah karena harga makanan terus merambat naik?
Harga makanan yang tinggi tidak melulu menjadi penyebabnya, masyarakat bisa saja membeli makanan itu jika mereka mempunyai pendapatan yang cukup, lalu kenapa mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup? Itu dikarenankan mereka tidak punya pekerjaan yang layak karena tidak punya keterampilan dan pendidikan yang layak pula, jadi bisa dirarik kesimpulan bahwa masalah dasarnya terletak pada pendidikan yang kurang.
Untuk itu, kepala negara Indonesia membuat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program untuk mengatasi kemiskinan, seperti pengumumannya pada senin, 26 maret 2018, yang menargetkan tingkat kemiskinan akan turun sekitar 10%.
Dengan bekerjasama bersama Bansos Pangan Rasta di Lapangan Murjani, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Jokowi menyerahkan 1.245 KIP dan 1.250 PKH. Penerima KIP terdiri dari 500 murid tingkat sekolah dasar, 273 pelajar sekolah menengah pertama, 175 siswa sekolah menengah atas, dan 122 peserta program kesetaraan. Hadir pula 500 guru penerima sertifikat profesi.
Jumlah dana bantuan yang diterima pelajar SD sebesar Rp 450 ribu per tahun, pelajar SMP disediakan Rp 750 ribu per tahun, sedangkan tingkat SMA maupun SMK disediakan dana bantuan sebesar Rp 1 juta per tahun.
Namun bagi orang-orang yang tidak tercatat di dinas sosial tidak mendapatkan apapun dari program tersebut, bagi mmereka yang tidak mempunyai identitas, mereka tidak akan mendapatkan apapun, sehingga persoalan identitas ini sangat penting, karena banyak orang-orang jalanan atau gelandangan seringkali tidak dapat mengakses hak-hak dasarnya sebagai warga negara dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah sebagai penanda mereka merupakan warga negara Indonesia.
Padahal banyak dari mereka yang sudah lanjut usia, berhari-hari tidur beralaskan lantai, diterpa terik matahari dan hujan. Pendapatan mereka mungkin cukup untuk makan sekali sehari, jarang sekali ada pemilik modal yang mau mempekerjakan mereka apalagi jika berpendidikan rendah.
Hal ini membuktikan bahwa program yang sudah dicanangkan untuk mengurangi kemiskinan belum sepenuhnya efektif dan berhasil, warga negara belum semuanya sejahtera. Negara ini masih memerlukan pembaharuan disana sini, itu merupakan PR bagi negara untuk memberantas semua kemiskinan, bukan hanya menurunkan beberapa persen dari kemiskinan, namun harus memberantas semuanya sehingga rakyat menjadi sejahtera seluruhnya.[MO/sr]
