Illustrasi
Oleh : Dwi Nur ‘Aeni
Mediaoposisi.com-Media informasi tak henti-hentinya mempublikasikan berita tentang para pejabat yang terjerat kasus korupsi.
Semakin hari, para pejabat negara bermental maling semakin banyak dan semakin menjadi. Kasus korupsi bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja.
Di Indonesia sendiri, banyak sekali ditemukan kasus-kasus korupsi yang tersorot media, apalagi yang tidak tersorot oleh media.
Biasanya, kasus korupsi yang tidak tersorot oleh media merupakan kasus dengan jumlah uang yang terbilang sedikit sehingga tidak nampak ke permukaan apalagi terendus oleh pihak berwajib.
Kasus yang heboh diperbincangkan baru-baru ini adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Setia Novanto.
Beliau adalah pejabat yang terlibat kasus tindak korupsi E-KTP dengan jumlah yang tak sedikit yakni triliunan.
Dampak dari hal tersebut adalah keterhambatan rakyat dalam pembuatan KTP. Rakyat harus menunggu lama untuk bisa mendapatkan E-KTP.
Setia Novanto hanyalah satu di antara pejabat-pejabat yang terlibat kasus korupsi E-KTP, masih ada beberapa orang lagi yang mungkin juga terlibat hanya saja belum terendus oleh pihak berwajib.
Budaya maling semacam ini akan terus terjadi di bumi tanah air jika masalah yang mendasari tidak kunjung diatasi.
Akar masalah dari maraknya kasus korupsi di negeri ini adalah karena sistem yang diterapkan di negeri ini yakni sistem demokrasi.
Para pejabat di zaman sekarang adalah mereka yang berambisi sebagai pejabat. Dan mereka dipilih menjadi pejabat bukan atas dasar keahlian, kapasitas, dan keamanahan.
Namun, dipilih atas dasar seberapa banyak uang atau modal yang mereka miliki untuk pencalonan. Oleh karena biaya yang sangat tinggi untuk mencalonkan diri sebagai pejabat di negeri ini maka para pejabat tersebut mencari-cari cara agar bisa mengembalikan ‘modal’.
Dan cara tercepat yang bisa dilakukan adalah dengan mencuri uang rakyat.Dampak dari sistem demokrasi telah nyata dan bisa dirasakan oleh rakyat saat ini.
Beban hidup semakin hari semakin berat. Ini terjadi akibat kepentingan dan kemaslahatan rakyat terabaikan. Sedangkan pejabat sibuk untuk mengkantongi uang rakyat.
Dari sudut pandang Islam, seorang pejabat haruslah dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas, dan keamanahan. Rasulullah SAW bersabda:
“Jika amanah telah disia-siakan, tunggulah saat-saat kehancuran. Seorang Arab Badui berkata, ‘Bagaiman amanah itu disia-siakan?’ Beliau bersabda, ‘Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, tunggulah saat-saat kehancuran.” (HR. Al-Bukhari & Ahmad)
Seharusnya para pejabat berkaca kepada Abu Dzar. Ia adalah seorang sahabat yang tinggi kedudukannya di mata Rasulullah.
Abu Dzar merupakan orang yang lantang dalam menyuarakan Islam. Namun, Rasulullah menolak permintaan Abu Dzar untuk menjadi pejabat.
Hingga Rasulullah mengatakan bahwa Abu Dzar adalah orang yang ‘lemah’ dalam memegang jabatan. Sedangkan jabatan adalah sebuah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda:
“Jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat, ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan.” (HR. Imam Bukhari)
Artinya, jika sebuah jabatan diberikan kepada seseorang yang tidak ahli, tidak amanah, dan tidak mampu maka pastilah akan terjadi kehancuran karena ia telah menyia-yiakan amanah.
Islam adalah agama yang sempurna dan memiliki penyelesaian atas seluruh problematika kehidupan yang ada di dunia.
Baik dalam hal akidah, ibadah, politik, muamalah, uqubat, dan termasuk dalam hal kepemimpinan. Dalam hal kepemimpinan, Islam mengajarkan agar sebuah jabatan diberikan kepada seseorang yang mampu.
Namun, hal tersebut saja tidak cukup untuk mencegah adanya korupsi. Jika para pejabat yang dipilih adalah dari kalangan yang mampu tetapi sistem yang digunakan masih sistem yang rusak merusak maka niscaya budaya korupsi tak akan pernah hilang dari bumi tanah air tercinta.
Sebab, akar masalah yang memunculkan peluang terjadinya korupsi adalah sistem demokrasi. Mahalnya pencalonan untuk menjadi pejabat negara dan lemahnya hukum sangat nyata terlihat dalam sistem rusak ini.
Maka sudah saatnya, sistem demokrasi dihilangkan dan diganti dengan syariat Islam. Syariat Islam terbukti mampu membawa kejayaan selama 13 abad dan menguasai 2/3 belahan dunia.
Apalagi aturan ini datang dari Sang Pencipta yakni Allah SWT. Maka tak diragukan lagi kesempurnaannya.
Penerapan syariat Islam di segala lini kehidupan akan mengantarkan manusia pada kesejahteraan dan kemakmuran serta keberkahan dari Allah akan diberikan kepada seluruh penduduk negeri.[MO/un]
