Oleh: Ranita Febrilla
Mediaoposisi.com- Bicara tentang kondisi Muslim di dunia, seringkali terasa tak menyenangkan. Dari Rohingya, Pattani, Uyghur, hingga Suriah. Terlebih ketika bicara Palestina, yang konon tanah tiga agama. Terlalu banyak darah Muslim yang tertumpah.
Apa yang terjadi pada Jum'at, 30 Maret 2018 di perbatasan Gaza kemarin menambah daftar panjang kelamnya nasib Muslim dunia. Seperti diberitakan media massa, sebanyak 17 warga Palestina terbunuh dalam demonstrasi di perbatasan Gaza. Sedangkan 1500 lainnya luka-luka.
Setelah peristiwa ini, muncul kecaman dari penguasa negeri-negeri Muslim. Sebuah tindakan yang sebenarnya tak layak diapresiasi. Kenapa demikian? Karena kecaman terus-menerus ini semakin terdengar klise tanpa diiringi aksi nyata.
Ya! Sekelas pemimpin negara, tentunya berkuasa mengirimkan lebih dari sekedar kecaman, bukan? Ketika kekejian Israel dipertontonkan berulang, berulang pula kecaman kosong dilontarkan.
Awal Konflik: Sejarah yang Terlupa
Dahulu, Palestina masuk ke dalam wilayah Syams. Negeri ini pertama kali dibuka oleh kaum muslimin saat kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khaththab. Amirul Mukminin adalah sebutan untuk Khalifah atau pemimpin tertinggi pemerintahan Islam. Wilayah kekuasaan Islam meluas hingga dua pertiga belahan dunia saat dipimpin oleh kekhilafahan Utsmaniyah. Di dunia Barat, Khilafah Utsmaniyah disebut Ottoman Empire.
Saat Sultan Abdul Hamid II dari Khilafah Utsmani berkuasa, Theodore Hertzl, salah satu pendiri Israel pernah memberikan beberapa tawaran pada Sultan agar ia diberi ijin untuk mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Tawaran ini serta merta ditolak oleh Sultan. Meski kondisi kekhilafahan telah sekarat, kehormatan tanah Palestina tetap terjaga.
Sayangnya, ini tak berlangsung lama. Kemunduran berpikir umat Islam berlanjut sampai pada titik yang paling rendah. Sistem parlementer mulai masuk dalam pemerintahan. Padahal Khilafah dan Parlementer adalah dua sistem yang bertolak belakang. Diangkatnya Kamal Attaturk seorang Yahudi agen Inggris menjadi salah satu jenderal, hingga terlibatnya Khilafah dalam Perang Dunia I.
Setelah mengalami kekalahan bersama Jerman, Khilafah Utsmani dipecah-pecah oleh Inggris dan Perancis lewat perjanjian Sykes-Picot yang ternyata telah disiapkan sebelumnya. Melalui lobi seorang kapitalis Yahudi, Rothschild, terbitlah Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour berisi dukungan migrasi Yahudi di atas wilayah Palestina. Untuk melegalkan migrasi Yahudi ke Palestina, Inggris melalui LBB (Liga Bangsa-Bangsa) menerbitkan "Mandate for Palestine" pada 1922.
Setelah Perang Dunia II, keadidayaan Inggris diambil alih oleh Amerika. LBB diganti menjadi PBB. Pada tahun 1947, presiden AS Harry Truman melalui PBB membagi 55% tanah Palestina untuk Israel, dan 45% untuk Muslim. Puncaknya pada 1948, Israel resmi disebut negara oleh dunia internasional. Sejak deklarasi Balfour hingga sekarang, pendudukan Israel atas Palestina terus berlanjut hingga menyisakan Tepi Barat dan Jalur Gaza saja.
Penjajah Harus Diusir, Bukan Diberi Wilayah
Hal aneh semakin tampak ketika kita melihat respon penguasa negeri-negeri muslim saat memandang konflik (baca: penjajahan) Israel-Palestina. Mayoritas-jika tak semua- penguasa muslim mendukung solusi dua negara. Sebuah solusi konyol, mengingat status Israel adalah penjajah. Bagaimana jika dulu penjajah Belanda menawarkan solusi dua negara saat Indonesia menuntut kemerdekaan dan enyahnya Belanda dari Indonesia, apakah kita akan menerimanya?
Hal inilah yang kemudian terjadi disana. Saat rakyat Palestina menuntut Israel enyah dari wilayahnya, pembantaian dan genosida semakin dilanjutkan. Sementara penguasa negeri muslim mencukupkan diri dengan mengecam. Padahal melalui kekuasaannya, ia bisa mengirim tentara muslim untuk membebaskan Palestina.
Solusi tuntas untuk memutus pembantaian di Palestina adalah jelas dengan mengusir Israel. Bukan berharap pada PBB yang justru membidani kelahirannya.[MO]
