Oleh: Amin S (Lanskap)
Hal ini diungkapkan Presiden terkait masih banyak elite politik tidak memberikan pendidikan yang baik kepada masyarakat, terutama generasi muda. "Coba kita lihat, masih banyak yang teriak-teriak antek asing, antek aseng, mengenai PKI bangkit. Kalau saya, PKI bangkit gebuk saja sudah, gampang. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS masih ada, ngapain banyak-banyak masalah ini. Juga mengenai anti-Islam, anti-ulama, Cara politik yang beretika harus mulai kita sampaikan," tutur Kepala Negara.
http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/20/ozpnxe409-jokowi-politik-santun-harus-diajarkan-kepada-generasi-muda
Catatan
Kenapa saya kutip berita lama di atas adalah karena keterusikan saya terhadap isu 'politik santun' yang beberapa hari belakangan santer dibicarakan. Memang tidak ada keterkaitan langsung karena isu belakangan terkait dengan jor-jorannya parpol-parpol menyodorkan kader jagoannya untuk sekedar jadi cawapres Jokowi pada 2019.
Namun saya melihat ada kesamaan dalam hal ketidaktepatan memaknai 'politik santun' itu sendiri. Dalam KBBI politik diartikan sebagai 2 segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: -- dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang -- , ekonomi, dan kebudayaan; partai --; organisasi --; 3 cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan. Sedangkan santun diartikan: 1 halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya); sabar dan tenang; sopan; 2 penuh rasa belas kasihan; suka menolong;
Sehingga jika dirangkai setidaknya politik santun bisa dimaknai bahwa negara dalam mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara harus dilandasi atas rasa welas asih kepada rakyatnya dan memberlakukan rakyatnya dengan layak sesuai perikemanusiaan. Jadi politik santun tidak semata-mata presiden atau pejabat lainnya sekedar menunjukkan kesederhanaan semu, citra merakyat atau topeng-topeng santun lainnya. Politik santun lebih mengedepankan kejujuran dan kemanusiaan dalam mengambil dan menerapkan kebijakan yang nyata untuk rakyat.
Sehingga menjadi paradoks ketika presiden menyeru untuk berpolitik santun namun banyak kebijakan pemerintah maupun UU produk leglislatif yang justru tidak "ramah" kepada rakyat. Contoh:
- Potensi mencabut berbagai subsidi seperti BBM dan listrik yang menyebabkan lonjakan harga-harga kebutuhan yang tentu semakin membebani masyarakat
- Memberi kemudahan masuknya tenaga kerja asing di tengah masih tingginya angka pengangguran
- Memperpanjang kontrak sekaligus divestasi saham Freeport yang semestinya tahun 2021 bisa kembali menjadi milik negara sepenuhnya
- Terus menumpuk hutang luar negeri untuk proyek-proyek mercusuar yang ambisius
- Lebih memilih impor bahan pangan daripada menerapkan kebijakan pertanian yang bisa melindungi sekaligus meningkatkan produksi dalam negeri hingga mencapai swasembada
- Maraknya kasus korupsi oleh para kepala daerah plus megakorupsi berjamaah oleh pejabat maupun anggota parlemen
- Menggantungkan ekonomi kepada sistem perbankan ribawi yang nyata-nyata diharamkan agama
- Menjadikan war on terorisme dan isu-isu radikalisme untuk terus menyudutkan umat Islam namun di sisi lain pembiaran ketimpangan penegakan hukum terhadap para ulama dan upaya mengekspresikan sebagian ajaran Islam
- Membubarkan kelompok dakwah secara paksa melalui hanya karena mereka kritis terhadap penguasa dan mendakwahkan ajaran Islam yang lurus
Contoh-contoh tersebut baru sebagian saja dari sekian banyak kebijakan penguasa baik eksekutif maupun legislatif yang jelas-jelas tidak pro rakyat, Anda pun boleh menambah sendiri contohnya, dan sudah tentu ini BUKAN POLITIK SANTUN!
from Pojok Aktivis
