Seluruh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta mendesak pimpinan pusat mencabut dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Pencabutan itu termasuk untuk tidak mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.
Permintaan seluruh DPW se-Indonesia diwakili Ketua DPW PPP Jawa Tengah KH. Muhammad Wafi Maimoen di sela peringatan Hari Lahir ke-45 PPP di Stadion Manahan, Solo, Minggu (7/1).
Peringatan Harlah PPP sendiri dihadiri sekitar 10 ribu kader yang terdiri pengurus DPP, DPW, serta simpatisan dari tiga dari DPC se-Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.
Gus Wafi, begitu dia biasa disapa, meminta agar PPP pimpinan Ketua Umum Djan Faridz dapat segera menarik dukungan untuk Presiden Jokowi.
"Kami sebagai perwakilan PPP di daerah Jawa Tengah mendesak agar ketua umum PPP yang sah Haji Djan Faridz serta DPP dapat mencabut dukungan untuk Presiden Jokowi, karena telah mendzolimi umat Islam melalui PPP," jelas Gus Wafi.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPW PPP Papua Indira Kasim juga mengamini permintaan Gus Wafi agar PPP pimpinan Djan Faridz segera mencabut dukungan kepada Jokowi. Menurutnya, selama hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi mendzolimi PPP yang merupakan partai Islam karena telah membiarkan konflik internal berlarut-larut.
"Hampir tiga tahun lebih Presiden Jokowi mendzolimi PPP dengan membiarkan perpecahan ini terjadi. Untuk itu, kami meminta agar PPP Muktamar Jakarta mencabut dan tidak mendukung Jokowi di 2019," beber Indira.
Senada juga disampaikan Ketua DPW PPP Sumatera Utara Aswan Jaya. Dia dengan lantang menyebut bahwa Presiden Jokowi melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mendzolimi PPP.
"Di sini, di tempat lahir Presiden RI Joko Widodo kami meminta agar Ketua Umum PPP Haji Djan Faridz dapat segera mencabut dukungan kepada beliau, karena melalui menkumham telah mendzolimi umat Islam," tegasnya
KBPRI
