Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor
Saat ini siapapun atau gerakan yang dianggap tidak sejalan dengan Rezim Pancasilais akan digebug. Sikap pemerintahan model seperti ini mengingatkan masyarakat pada era Orde Baru, siapapun saat itu yang tidak tunduk dan bertentangan kepada pemerintahan Pancasila harus diringkus.
Pemerintahan Joko Widodo menggangap Pancasila (produk dari kesepakatan manusia) untuk disegarkan kembali agar kokoh sebagai ideologi, untuk kemudian diterapkan dalam cara hidup dan bernegara. Slogan tuduhan ‘Anti Pancasila’ menjadi alat untuk menundukkan, lalu menggunakan dalil Pancasila untuk menggebuk dan menendang rakyat sendiri yang mengusung Islam, ini adalah kekeliruan yang fatal. Sikap rezim ini telah menghasilkan reaksi ketidakpercayaan dan kemarahan dari umat Islam.
Saya mencermati, saat ini semakin banyak umat Islam (khususnya aktivis Islam yang tidak sejalan dengan penguasa), menyadari tekanan untuk 'mereformasi' keyakinan mereka dan mampu menyesuaikan norma dan visi pemerintah dan kebijakan politik. Perubahan didorong dalam konteks tekanan politik. Beberapa ulama menghadapi tekanan politik, mencari solusi yang adil. Gerakan-gerakan yang berlawanan dengan pandangan rezim Pancasila ditekan dan diminta untuk membuktikan kesetiaan politik mereka, atau jika gerakan atau dai yang dicurigai Anti-NKRI bisa berujung persekusi.
Saat ini masyarakat mengalami tekanan politik dan selanjutnya didorong diminta melakukan perubahan prinsip agar lebih ‘moderat’. Di bawah prinsip Pancasila yang dikuatkan pemerintahan Jokowi-JK, kaum muslim diharapkan tidak mendukung bergabung kepada gerakan ‘anti Pancasila’ termasuk tidak mendukung 'ujaran radikal’. Umat Islam diharapkan untuk mendukung gagasan pemerintah dan menampilkan loyalitas kepada pemerintah, yang mana pemerintah saat ini tidak mampu mengentaskan derita kaum muslimin di Palestina, Myanmar dan Xinjiang! [IJM]
