Oleh: Ahmad Rizal - Dir. Indonesia Justice Monitor
Semenjak Rezim Jokowi memimpin Indonesia, eksistensi pengaruh China telah mendapat sorotan tajam. Kerjasama China-Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Isu maraknya tenaga kerja China, isu reklamasi serta proyek Meikarta dimana opini yang berkembang China ingin menguasai Indonesia. Diantara opini yang beredar adalah tuduhan China melakukan kegiatan reklamasi lahan dan membangun lapangan terbang yang akan meningkatkan ancaman bagi negara.
Problem tentang ekspansi ekonomi dan politik China bukanlah sesuatu yang baru dan aspirasi China untuk menjadi negara adidaya tunggal regional terlihat jelas oleh tindakannya di masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Namun, tindakannya lebih merupakan pengganggu tetangga yang lebih lemah. Sikap China terhadap rival kuat di kawasan ini agak lebih ringan jika dibandingkan eksistensi Amerika Serikat.
Yang menarik adalah bahwa sejumlah isu anti China telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir setelah kunjungan-kunjungan diplomatik AS ke sejumlah negara di ASEAN. Seolah-olah tekanan telah dilakukan dengan sengaja terhadap China yang memperluas pivot Amerika ke Asia. Seiring negara-negara saingan tetangga ke China dapat mencari hubungan dengan negara adikuasa nomor satu untuk mendukung klaim mereka di wilayah yang disengketakan, orang tidak boleh lupa bahwa bantuan Amerika tidak akan murah. Kepentingan apa pun dari Paman Sam untuk membantu adalah kepentingannya sendiri, dan bukan karena sifat Sam yang baik hati dalam melindungi yang lemah terhadap pengganggu.
Kembali ke Isu strategis saat ini, Reklamasi teluk Jakarta merupakan satu perwujudan nyata eksistensi neoliberalisme di Indonesia. Teluk Jakarta yang sejatinya merupakan milik rakyat Indonesia itu diserahkan penguasaannya kepada para taipan. Dalih pemerintah akan diterimanya keuntungan besar oleh pemprov DKI tak seimbang dengan kerugian yang ditanggung warga utara DKI. Pemerintah menyatakan kompensasi yang bakal diterima sebesar 15 persen atau sekitar 77,8 Trilyun. Namun benarkah dana itu akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta? Ini perlu dipertegas!. Pasalnya, selain akan tercemar limbah pembangunan, fakta lain adalah bahwa reklamasi akan merampas dan menghilangkan wilayah penangkapan ikan didaerah pesisir. Sebanyak 16.000 KK nelayan pesisir terancam tergusur dari wilayah hidup dan kehilangan pekerjaannya. Reklamasi 17 Pulau akan mengganggu aktivitas 600 kapal dari total 5.600 kapal nelayan yang ada di DKI Jakarta. Apakah kompensasi itu seimbang? Itupun jika kompensasi itu benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Ingat! menjadi nelayan adalah mata pencaharian utama warga pesisir. Jika laut tercemar, akankah mereka bisa melaut?.
Agaknya ini tidak menjadi perhatian secara serius oleh pemerintah. Terutama oknum pemerintah yang ngotot dilanjutkannya reklamasi. Pencabutan moratorium merupakan langkah neoliberal radikal yang hanya menyusahkan rakyat. Itu baru reklamasi. Bagaimana dengan proyek Meikarta? inipun setali tiga uang. Berhektar-hektar tanah dilepas kepada investor-investor asing untuk proyek ini. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan ikut peresmian pedagang minyak asing? Bagaimana dengan perencanaan menjual BUMN? Bagaimana dengan pembiaran Freeport? Bagaimana dengan penumpukan utang luar negeri? Bagaimana dengan swastanisasi PLN? Bagaimana dengan menaikkan pajak? Bagaimana dengan pencabutan subsidi sektor energi?, dan yang semacamnya. Bukankah semua hanya bisa dilakukan para aktivis neoliberal radikal? Dan pihak-pihak yang merencanakan dan menjalankan semua hal di atas begitu sistematis untuk melancarkan pelaksanaannya. Tak peduli bagaimana pendapat rakyat. Tak peduli bagaimana nasib rakyat. Tindakan neoliberal radikal ini justru yang sangat merusak dan telah nyata mewujudkan kerusakan bahkan bencana! [IJM]
