Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Panjaitan menegaskan bahwa penetapan Bekasi, Karawangan, dan Purwakarta sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) akan mengacu kepada hasil studi dari para ahli. Pasalnya, langkah untuk menentukan kawasan KEK tersebut tidak bisa memuaskan semua pihak.
"Jadi tidak ada suka enggak suka, Anda mau gini, enggak. Hasil studinya yang nanti jadi acuan," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Jumat (10/11/2017).
Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah tengah mengkaji agar kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta statusnya meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus untuk membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dengan Jawa Barat.
Kawasan ini, didorong dengan pengadaan sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah, yaitu bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro justru mendorong 3 provinsi di Jawa Barat tersebut menjadi kawasan metropolitan, bukan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Menurut Bambang, KEK hanya diperuntukan untuk kawasan yang memiliki potensi untuk berkembang, namun belum berkembang. Sedangkan, 3 kawasan tersebut, dipandang sudah masuk dalam kategori kawasan berkembang.
Oleh karena itu, Menko Luhut tetap menilai bahwa sebaiknya keputusan yang diambil harus berdasarkan studi final. "Kita masih berstudi baru janjian rapat tanggal berapa jadi," tukas Luhut.
okz
