Oleh: A. Rizal Zakarya - Dir. Indonesia Justice Monitor
Publik telah merasakan pergolakan-pergolakan yang mendebarkan. Kinerja parpol disorot. Krisis politik sekarang ini adalah hasil dari pertarungan antara berbagai kekuatan politik, termasuk partai politik. Pemerintahan partai yang dianggap korup tentu membahayakan rakyat di semua tingkat dan daerah.
Demokrasi terus harus disorot, serta kebijakan-kebijakan para penguasa komprador yang loyal kepada kaum kapitalis, bukan pro rakyat. Dan sungguh termasuk mengherankan sebagian media-media massa, para politisi, para penulis, pendidik, birokrat masih tetap mendukung kebijakan yang anti rakyat meski mereka sangat paham sejauh mana pengkhianatan dan kehinaan penguasa itu.
Perppu No. 2/2017 adalah aturan yang jelas-jelas keliru baik formal maupun substansial dan ditolak jutaan suara rakyat. Pemerintah menyebut genting, tetapi pembahasan Perppu di DPR cenderung molor. Lembaga MK juga terlalu lama dalam setiap penundaan waktu sidang, sehingga proses perkara hingga putusan juga menjadi lambat. Sikap represif penguasa berdalih menegakkan Perppu Ormas telah memangsa banyak korban.
Ingat, rakyat Indonesia mengharapkan kepemimpinan yang hakiki. Rakyat Indonesia, yang mayoritasnya muslim tidak berharap kepada pribadi-pribadi pemimpin yang mencelakakan mereka. Masyarakat tentu tidak ingin terjerumus dalam politik murahan partai-partai pragmatis yang menempatkan kepentingan pribadi pemimpin atau kelompoknya di atas kepentingan umat. Ironis lagi jika mengabdi pada kepentingan ‘tuan kapitalis dan imperialisnya’. Masyarakat sudah bosan terhadap partai yang memperpanjang umur rezim dan sistem korup.
Pilkada DKI 2017 sudah memberi pelajaran bagi masyarakat, bahwa suara umat Islam dan Ulama sangat berpengaruh. Harusnya parpol-parpol sadar dan mengambil sikap yang bijak dengan menolak perppu ormas, bisa jadi dukungan umat Islam terhadap Parpol pendukung Perppu Ormas ke depan makin terkikis dan menipis. [IJM]
