KABARNASIONAL.INFO, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan PAN akan mempertimbangkan langkah hukum kepada politisi Nasdem Victor Laiskodat. hal ini terkait fitnahan empat partai yang kritis terhadap Perppu Ormas sebagai partai pendukung khilafah.
"Di internal PAN sendiri sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum," ujar Saleh Partaonan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (4/7). Namun, sebagian kader PAN, ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf.
Kalaupun nanti ada langkah hukum, ia memastikan upaya hukum PAN ini bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan. Maka pernyataan Viktor Laiskodat itu harus dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, secara faktual pernyataan itu telah menimbulkan keresahan dan kegelisahan. Tidak hanya di kalangan internal partai yang dicapnya sebagai pendukung khilafah dan intoleran, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas. Pernyataan politisi Nasdem ini dinilai memiliki dampak luas yang belum tentu baik bagi kehidupan demokrasi dan tuduhan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia.
"Bayangkan, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya. Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat," kata Saleh.
Berkenaan dengan itu, PAN berharap Victor segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan. Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.
"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," imbuhnya.
Ia mengungkapkan, PAN juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini, termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya. "Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke MKD (mahkamah kehormatan dewan). Saya kira, itu sah-sah saja. Silahkan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini. [re]
