 |
| Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj Menyerukan Menolak kebijakan Full Day School (FDS) |
Spesial Redaksi| MEDIAOPOSISI.COM- Selain Rami dengan isu Perppu Ormas yang berakibat dengan pembubaran salah satu ormas Islam besar di Indonesia yakni HTI. Akhir-akhir ini Juga begitu ramai umat Islam khususnya dari kalangan NU yang bersikap keras serta menolak akan kebijakan Full Day School (FDS) yang di keluarkan oleh pemerintah melalui peraturan kementrian pendidikan dan kebudayaaan. Bahkan PBNU mengancam akan melakukan aksi besar-besaran melebihi aksi Bela Islam 212. Readaksi Mediaoposisi.com mencoba meramu isu ini dengan berbagai analisa.
Penolakan kebijakan 5 Hari sekolah tersebut mendapat penolakan oleh kalangan Nahdiyin di berbagai daerah bahkan viral video demonstrasi santri menolak full day school ramai beredar di media sosial. Dalam aksinya, santri berteriak ‘bunuh Menterinya sekarang juga’. Para santri yang demo turun kejalan juga membawa atribut Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga: Mengapa Pada Ribut FDS?
Penolakan kebijakan 5 Hari sekolah tersebut mendapat penolakan oleh kalangan Nahdiyin di berbagai daerah bahkan viral video demonstrasi santri menolak full day school ramai beredar di media sosial. Dalam aksinya, santri berteriak ‘bunuh Menterinya sekarang juga’. Para santri yang demo turun kejalan juga membawa atribut Nahdlatul Ulama (NU).
Baca Juga: Mengapa Pada Ribut FDS?
Ketika video santri "Bunuh Mentrinya Sekarang Juga" viral di media sosial dan mendapatkan beragam komentar dari para nitizen sampai tokoh-tokoh nasional berkomentar.
Sejumlah pihak ikut prihatin dengan aksi tersebut, tak terkecuali Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati mengatakan, unjuk rasayang dilakukan para santri sudah melampaui batas dengan kata-kata bernada ancaman.
“Demonstrasi yang mengandung ancaman itu sangat kita sesalkan. Karena ada kalimat, ‘bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga’. Itu sangat tidak baik. Kita menghindarkan anak dari dunia kekerasan,” kata Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati saat dihubungi di Jakarta, Senin (14/8).
Seperti diketahui, aksi itu terekam dalam sebuah video. Di dunia virtual, video tersebut mendadak viral.
 |
| Sekjen KPAI Rita Pranawati Angkat Bicara |
Rita menjelaskan, unjuk rasa yang memuat ancaman tersebut dilakukan di ruang publik. Dampaknya sangat luas. Apalagi terekam video yang bisa ditonton siapa saja, termasuk anak-anak.
“Belum lagi anak-anak lain yang menonton video itu. Ruang publik seharusnya bisa tempat belajar bagi siapapun termasuk anak. Sementara video itu sangat tidak mendidik. Kita berharap video ini tidak diviralkan lagi," tutur Rita.Bahkan Denny JA pun ikut angkat bicara, beliau merupakan konsultan politik dan tokoh media sosial. Dia aktif di media sosial dan aktif menulis dengan tema seputar sosial dan politik di Indonesia. Mengatakan:
"NU Organisasi sangat moderat. Indonesia berhutang banyak pada NU yang menjaga moderasi Indonesia dari kalangan radikal.
Namun untuk kasus Full Day School, luas diberitakan, anak anak NU demo sambil teriak bunuh menteri? Ini bukan lagi tindakan yang radikal, tapi kriminal.Baca Juga: Din Syamsuddin: Demo Tolak FDS Radikal!
Apa yang terjadi dengan anak anak NU? Apa yang terjadi dengan kita?
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj pun akhirnya angkat bicara. dan Dia mengakui bahwa mereka adalah warga NU, yang meneriakan yel-yel tersebut.
“Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan,” kata Said Aqil, di Jalan Kramat 6 Nomor 14, Jakata Pusat, Senin (14/8).
Sementara soal banyaknya santri yang demo menolak full day school, Said mempersilakan mereka demo.
“Iya biarkan saja mereka demo tapi kan enggak anarkis, Ya demo kan bagian dari aspirasi,”
“Iya biarkan saja mereka demo tapi kan enggak anarkis, Ya demo kan bagian dari aspirasi,”
Menurutnya, para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school.
Baca Juga: Sosiolog: Demo Tolak FDS Tidak Masuk Akal
“Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini,” ujarnya.
 |
| Said Aqil Siroj Mengakui Itu warga Nu yg teriak bunuh Mentrinya |
Selain itu, Said juga merasa tidak yakin program full day school akan cocok bagi para siswa dan santri madrasah dan pesantren. Sebab setelah sekolah reguler dari pagi hingga siang, mereka masih harus menjalani kegiatan madrasah di sore harinya.
“Sekolah lima hari itu akan menggusur madrasah yang telah ada di masyarakat itu ada SD ada madrasah ada masjid. Pagi sekolah di SD afternoon sekolah di madrasah. Saya yakin enggak akan diterapkanlah. Itu saya sudah minta itu dicabut,” pungkasnya.
Baca Juga: Pengamat: Urusan Dapur, Alasan NU Tolak FDS
Diketahui sebelumnya, program yang biasa dikenal dengan Full Day School (FDS) ini juga memicu aksi demo para santri. Mereka menolak program FDS yang sudah tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tersebut diberlakukan dan menuntut segera dibatalkan.
Dalam aksinya, para santri berbaju koko dan sarung itu membentangkan spanduk dan membawa bendera seraya meneriakkan takbir serta memekikkan ucapan “bunuh, bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga.
NU Harus Sikapi Permendikbud Dengan Arif Dan Bijaksana
Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) angkat bicara serta berkomentar untuk menyikapi masalah kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Eksponen AMM mengaku mendukung kebijakan Permendikbud tersebut.
Eksponen AMM Ma’mun Murod Al-Barbasy menganggap, Permendikbud itu perlu direspons secara arif oleh semua pihak karena ada pihak-pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dianggap bereaksi berlebihan dengan menyebut Permendikbud akan menggerus eksistensi Madrasah Diniyah (Madin).
Ma’mun menganggap, kebijakan yang diduga akan mematikan Madin bukan kali ini saja, dan terbukti sampai hari ini eksistensi Madin tetap hidup dan berkembang. Sebagai contoh, Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Agama pernah membuat kebijakan serupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), selain tingkatan lanjutan seperti Madrasah Tsnawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA).
Menurutnya, pada saat itu kebijakan tersebut mendapat reaksi luar biasa karena diyakini mematikan Madin. Hal demikian, juga berlaku saat pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
PKB Anak Panah NU Bermanuver Malah Disindir Suruh Ngaca
Penolakan PKB atas kebijakan sekolah 8 jam sehari Senin-Jumat bermotif politik. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut sebenarnya ingin menggoyang kursi Mendikbud Muhadjir Effendy.
Ini hanya wacana untuk menggoyang agar Mendikbud direshuffle,” jelas analis politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, (Rabu, 9/8).
Sebab, Arif menjelaskan, kekhawatiran pelaksanaan bagian dari kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan mematikan Madrasah Diniyah sudah dibantah. Bahkan dengan semakin banyak waktu siswa belajar, Madin akan lebih diuntungkan.
Berdasarkan penjelasan Mendikbud, bukan berarti belajar di kelas selama delapan jam, melainkan diisi dengan kegiatan lainnya. Tempat belajar juga tak hanya di bangku sekolah, tapi juga di lingkungan seperti masjid, gereja, museum, taman budaya, dan tempat-tempat lainnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus mengingatkan Muhaimin untuk tidak terus merongrong kebijakan Kemendikbud tersebut. “Saya kira perlu diingatkan, karena PKB partai pendukung pemerintah,” ucapnya.
Dia menyarankan sebaiknya Muhaimin mengevaluasi kinerja anak buah yang duduk di Pemerintahan. Karena itu tidak heran kader-kader PKB yang menjadi menteri mendapat sorotan publik, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas.
Seperti jual beli jabatan rektor yang diduga melibatkan Menristek Dikti Muhammad Nasir; Kemenpora yang dipimpin Imam Nahrawi mendapat predikat disclaimer dari BPK yang membuat Presiden marah; apalagi Mendes-PDTT Eko Putro Sandjojo ditengarai terkait dengan kasus suap ke BPK berkaitan pemberian opini WTP yang saat ini sedang ditangani KPK.
“Padahal PKB yang getol menolak kebijakan ini justru memiliki menteri yang kinerjanya jeblok,” tegasnya.
Disisi lain Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak menyebut ada piha pihak kotor yang bermanuver untuk menggulingkan menteri.
"Isu reshuffle membuat sebagian pihak yang ingin menggeser atau bernafsu menjadi menteri pun rajin menebar politik kotor melalui fitnah yang mengabaikan etika." kata Dahnil,Rabu (9/8).
Dahnil juga mengecam pihak pihak yang melakukan politik kotor untuk melanggengkan kepentingan pribadinya.
“Kebisingan politik Indonesia yang cenderung tidak produktif ini terang mengganggu dan menghabiskan energi positif Indonesia untuk pembangunan” tutur Dahnil.
Salah satu Menteri, Yang bersal dari Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendy mengalami kecaman dan ancaman karena kebijakan Full Day School yang diterapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, demonstrasi mengecam kebijakan FDS juga diwarnai teriakan “Bunuh Mentri”.ini sesuatu yang berlebihan dan membut gaduh.
Motif Ekonomi Serta Exsistensi
Sementara Pengamat ekonomi politik, Muchtar Effendi Harahap,menilai kebijakan Full Day School (FDS) bila diterapkan akan menjadi pukulan telak bagi keberadaan madrasah milik NU.
Ia menambahkan bahwa penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan Full Day School (FDS) tak ada kaitan dengan masalah lain,namun hanya karena masalah ekonomi.
"Ribuan guru khususnya di Jawa Timur akan mengalami PHK, para kiai kehilangan pendapatan," ujar Muchtar (Senin, 14/8).
Muchtar tidak heran dengan tindakan santri yang meneriakkan ancaman pembunuhan menteri.
"Enggak ada pilihan lagi. Karena ini menyangkut dapur," jawab Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) ini.
Sehingga, Muchtar meyakini akan ada demonstrasi besar besaran dari NU,bila Jokowi tidak menghapuskan sistem FDS.
Fenomena ini jika redaksi melihat maka: Pertama, dilihat dari sisi politis kemunculan ini terlihat reaksioner. Tak biasanya yang meributkan FDS mengancam akan melakukan demo besar-besaran dan mengeluarkan surat edaran penolakan.
Kedua, model FDS seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sekadar memangkas sekolah menjadi lima hari? Anak diminta sekolah sehari delapan jam? Ataukah memang benar untuk menanamkan karakter yang lebih kuat? Selama ini pun, yang terlihat FDS lebih pada proyeksi dalam mengejar label ‘internasional’.
Ketiga, ada yang mengatakan FDS menghasilakan generasi radikal dan memangkas waktu belajar di Madrasah Diniyyah. Mengapa isu radikalisme dibawa ke FDS? Dapatkah diatur waktu agar Madin dan Sekolah tetap berjalan beriringan.
Keempat, ini merupakan penekanan kepada pemerintah atas sentimen kepemilihan pejabat di lingkaran kekuasaan. Pressure group ada biasanya menuntut hak atau janji yang belum diberikan oleh penguasa.
Sebab melihat motif biasanya segaala sesuatu ada motifnya, mengingat saat ini NU sedang membangun sekolah-sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi pantas jika NU mengincar Mentri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memuluskan agar jabatan itu bisa di pegang kalangan NU.
Sebetulnya Jika membicarakan pendidikan di Indonesia tiada habisnya. Selama ini belum ada bentuk baku model dan sistem pendidikan. Terlalu dinamis dan lebih menyontek negara lain. Belum mampu memiliki ciri khas keindonesiaan. Harusnya yang dibangun adalah Sistem Pendidikan dan Landasan Pendidikan. Dari FDS (Full Day School). Sejak kemunculannya pun membuat polemik di kalangan pendidik dan orang tua. Pasalnya, selama ini siswa senantiasa menjadi kelinci percobaan.[Mo]
Dari berbagai Sumber
NU Harus Sikapi Permendikbud Dengan Arif Dan Bijaksana
Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) angkat bicara serta berkomentar untuk menyikapi masalah kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Eksponen AMM mengaku mendukung kebijakan Permendikbud tersebut.
 |
| Warga NU menolak kebijkan Full Day School (FDS) |
Eksponen AMM Ma’mun Murod Al-Barbasy menganggap, Permendikbud itu perlu direspons secara arif oleh semua pihak karena ada pihak-pihak seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dianggap bereaksi berlebihan dengan menyebut Permendikbud akan menggerus eksistensi Madrasah Diniyah (Madin).
“Penyikapan ini tentu bukan dimaksudkan untuk menambah gaduh suasana, tapi sekadar untuk meluruskan beberapa hal yang menurut kami sangat jauh dari apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017,” tutur Ma’mun saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
Ma’mun menganggap, kebijakan yang diduga akan mematikan Madin bukan kali ini saja, dan terbukti sampai hari ini eksistensi Madin tetap hidup dan berkembang. Sebagai contoh, Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Agama pernah membuat kebijakan serupa Madrasah Ibtidaiyah (MI), selain tingkatan lanjutan seperti Madrasah Tsnawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA).
Menurutnya, pada saat itu kebijakan tersebut mendapat reaksi luar biasa karena diyakini mematikan Madin. Hal demikian, juga berlaku saat pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
“Alasannya sama, karena diyakini akan mematikan Madin. Namun faktanya Madin tetap Hidup hingga saat ini,” ucap Ma’mun seraya mengajak kepada seluruh Warga Muhammadiyah untuk tetap menyikapi persoalan dan kegaduhan terkait Permendikbud itu dengan kepala dingin dan tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
PKB Anak Panah NU Bermanuver Malah Disindir Suruh Ngaca
Penolakan PKB atas kebijakan sekolah 8 jam sehari Senin-Jumat bermotif politik. Partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut sebenarnya ingin menggoyang kursi Mendikbud Muhadjir Effendy.
Ini hanya wacana untuk menggoyang agar Mendikbud direshuffle,” jelas analis politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, (Rabu, 9/8).
Sebab, Arif menjelaskan, kekhawatiran pelaksanaan bagian dari kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan mematikan Madrasah Diniyah sudah dibantah. Bahkan dengan semakin banyak waktu siswa belajar, Madin akan lebih diuntungkan.
 |
| PKB ikut menolak kebijakan Full Day School bahakan mengancam Presiden Jokowi |
Berdasarkan penjelasan Mendikbud, bukan berarti belajar di kelas selama delapan jam, melainkan diisi dengan kegiatan lainnya. Tempat belajar juga tak hanya di bangku sekolah, tapi juga di lingkungan seperti masjid, gereja, museum, taman budaya, dan tempat-tempat lainnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus mengingatkan Muhaimin untuk tidak terus merongrong kebijakan Kemendikbud tersebut. “Saya kira perlu diingatkan, karena PKB partai pendukung pemerintah,” ucapnya.
Dia menyarankan sebaiknya Muhaimin mengevaluasi kinerja anak buah yang duduk di Pemerintahan. Karena itu tidak heran kader-kader PKB yang menjadi menteri mendapat sorotan publik, termasuk soal transparansi dan akuntabilitas.
Seperti jual beli jabatan rektor yang diduga melibatkan Menristek Dikti Muhammad Nasir; Kemenpora yang dipimpin Imam Nahrawi mendapat predikat disclaimer dari BPK yang membuat Presiden marah; apalagi Mendes-PDTT Eko Putro Sandjojo ditengarai terkait dengan kasus suap ke BPK berkaitan pemberian opini WTP yang saat ini sedang ditangani KPK.
“Padahal PKB yang getol menolak kebijakan ini justru memiliki menteri yang kinerjanya jeblok,” tegasnya.
 |
| Dahnil Anzar Simanjutak |
Disisi lain Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak menyebut ada piha pihak kotor yang bermanuver untuk menggulingkan menteri.
"Isu reshuffle membuat sebagian pihak yang ingin menggeser atau bernafsu menjadi menteri pun rajin menebar politik kotor melalui fitnah yang mengabaikan etika." kata Dahnil,Rabu (9/8).
Dahnil juga mengecam pihak pihak yang melakukan politik kotor untuk melanggengkan kepentingan pribadinya.
“Kebisingan politik Indonesia yang cenderung tidak produktif ini terang mengganggu dan menghabiskan energi positif Indonesia untuk pembangunan” tutur Dahnil.
Salah satu Menteri, Yang bersal dari Muhammadiyah yakni Muhadjir Effendy mengalami kecaman dan ancaman karena kebijakan Full Day School yang diterapkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, demonstrasi mengecam kebijakan FDS juga diwarnai teriakan “Bunuh Mentri”.ini sesuatu yang berlebihan dan membut gaduh.
Motif Ekonomi Serta Exsistensi
Sementara Pengamat ekonomi politik, Muchtar Effendi Harahap,menilai kebijakan Full Day School (FDS) bila diterapkan akan menjadi pukulan telak bagi keberadaan madrasah milik NU.
Ia menambahkan bahwa penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan Full Day School (FDS) tak ada kaitan dengan masalah lain,namun hanya karena masalah ekonomi.
"Ribuan guru khususnya di Jawa Timur akan mengalami PHK, para kiai kehilangan pendapatan," ujar Muchtar (Senin, 14/8).
 |
| Pengamat Politik Muchtar Effendi Harahap |
Muchtar tidak heran dengan tindakan santri yang meneriakkan ancaman pembunuhan menteri.
"Enggak ada pilihan lagi. Karena ini menyangkut dapur," jawab Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) ini.
Sehingga, Muchtar meyakini akan ada demonstrasi besar besaran dari NU,bila Jokowi tidak menghapuskan sistem FDS.
Fenomena ini jika redaksi melihat maka: Pertama, dilihat dari sisi politis kemunculan ini terlihat reaksioner. Tak biasanya yang meributkan FDS mengancam akan melakukan demo besar-besaran dan mengeluarkan surat edaran penolakan.
Kedua, model FDS seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Sekadar memangkas sekolah menjadi lima hari? Anak diminta sekolah sehari delapan jam? Ataukah memang benar untuk menanamkan karakter yang lebih kuat? Selama ini pun, yang terlihat FDS lebih pada proyeksi dalam mengejar label ‘internasional’.
Ketiga, ada yang mengatakan FDS menghasilakan generasi radikal dan memangkas waktu belajar di Madrasah Diniyyah. Mengapa isu radikalisme dibawa ke FDS? Dapatkah diatur waktu agar Madin dan Sekolah tetap berjalan beriringan.
Keempat, ini merupakan penekanan kepada pemerintah atas sentimen kepemilihan pejabat di lingkaran kekuasaan. Pressure group ada biasanya menuntut hak atau janji yang belum diberikan oleh penguasa.
Sebab melihat motif biasanya segaala sesuatu ada motifnya, mengingat saat ini NU sedang membangun sekolah-sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi pantas jika NU mengincar Mentri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memuluskan agar jabatan itu bisa di pegang kalangan NU.
Sebetulnya Jika membicarakan pendidikan di Indonesia tiada habisnya. Selama ini belum ada bentuk baku model dan sistem pendidikan. Terlalu dinamis dan lebih menyontek negara lain. Belum mampu memiliki ciri khas keindonesiaan. Harusnya yang dibangun adalah Sistem Pendidikan dan Landasan Pendidikan. Dari FDS (Full Day School). Sejak kemunculannya pun membuat polemik di kalangan pendidik dan orang tua. Pasalnya, selama ini siswa senantiasa menjadi kelinci percobaan.[Mo]
Dari berbagai Sumber
