Pemerintah dianggap semakin arogan dalam memerankan fungsinya sebagai eksekutif negara. Presiden Joko Widodo, seolah sudah menganggap Indonesia sebagai sebuah negara monarki, dimana titah kepala negara adalah absolut dan ia seolah menjadi tirani yang sama sekali tidak ingin mendengarkan aspirasi rakyat.
Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai, pemerintah Jokowi semakin jauh dari rakyat karena sering kali pemerintah hanya mengutamakan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kepentingan rakyat banyak dalam pembuatan sebuah kebijakan. Jokowi, sebut Doli, seolah lupa jika dulu ia menjadi Presiden justru karena dianggap sebagai representasi rakyat.
Doli pun mencontohkan masalah RUU Pemilu yang menurutnya sangat tampak kengototan pemerintah dalam topik ambang batas Presiden (Presidential Threshold). Dalam topik tersebut, Doli bahkan mengungkapkan adanya rencana pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) jika memang pembahasan RUU Pemilu buntu.
“Pemerintah hanya salah satu bagian saja, (Pemilu) itu melibatkan DPR, KPU, pemilih dan melibatkan banyak hal. Oleh karena itulah harus diatur dalam UU, karena memang untuk menampung semua itu,” ujar Doli kepada Aktual.com di Jakarta, ditulis Jumat (14/7).
Sikap pemerintah tersebut pun juga tampak dalam perkara pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bagi Doli, penerbitan tersebut sangatlah tergesa-gesa dan cenderung tidak menghiraukan aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tersebut.
Padahal beberapa waktu lalu, Menkopolhukam Wiranto sempat menyatakan akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan menempuh jalur pengadilan. Hal tersebut dianggap Doli sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah dalam memutuskan sebuah kebijakan.
“Pemerintah jangan terlalu murah lah dalam mengeluarkan Perppu,” ucapnya.
Menurut Doli apa yang dilakukan Presiden Jokowi sejauh ini sudah sangat melenceng dari janji manis yang diucapkan Jokowi saat masa kampanye Pilpres 2014 lalu. Menurutnya, istilah ‘Wong Cilik’ yang begitu melekat pada Jokowi sudah semakin memudar akibat dari kebijakan-kebijakannya sendiri yang justru tidak merepresentasikan rakyat.
Ia pun menyarankan Presiden untuk meluangkan waktunya agar dapat mempelajari janji-janji manis saat Pilpres 2014 silam.
“Jangan bertindak dan berlaku yang semena-mena, dengarkanlah semuanya dan proses-proses pengambilan keputusan itu harus melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya.
aktual
